Jabar Kukuhkan Forum PAK KBJB untuk Tanah Pasundan Bebas Korupsi

AKSI / JABAR KUKUHKAN FORUM PAK KBJB UNTUK TANAH PASUNDAN BEBAS KORUPSI

10 MARET 2022

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen mewujudkan Tanah Pasundan yang bebas korupsi. Dengan semangat antikorupsi tersebut, pada Kamis, 10 Maret 2022, pemerintah Provinsi Jabar mengukuhkan Forum Penyuluh Antikorupsi Kujang Bersatu Jawa Barat atau PAK KBJB.

PAK KBJB dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jabar Nomor: 723/Kep.771-Inspt/2021 dan akan menjadi wadah bagi 343 Penyuluh Antikorupsi (Paksi) di lingkup daerah Provinsi Jabar. Pembentukan PAK KBJB adalah wujud dukungan Provinsi Jabar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui peningkatan integritas.

Pengukuhan PAK KBJB dilakukan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Aula Timur Gedung Sate, Bandung. Acara tersebut diikuti juga secara daring melalui aplikasi Zoom oleh seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Jabar dan unsur pimpinan KPK. Dalam sambutannya, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa ini adalah komitmen untuk memperbaiki indeks pemberantasan korupsi di Jabar.

"Kita berikhtiar menutupi lubang-lubang potensi praktik korupsi. Tentu yang paling mudah adalah dari dalam. Kuncinya adalah political will dari pemimpinnya," ujar Ridwan.

Ridwan juga menyampaikan bahwa Provinsi Jabar berada di ranking pertama pada indeks Monitoring Centre for Prevention KPK dengan angka 91.25. Hal ini tentu sebuah prestasi yang membanggakan dan harus dipertahankan oleh seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa barat.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan ucapan selamat atas pengukuhan PAKSI KBJB. Para penyuluh ini akan menjadi mitra strategis KPK dalam upaya memberantas korupsi, terutama di bidang edukasi.

"Selamat kepada tim penyuluh, selamat menjalankan tugas," ujar Nawawi.

Sampai Desember 2021, ada 2.047 orang Penyuluh Antikorupsi dan 228 Ahli Pembangun Integritas, yang terdiri dari lintas profesi, lembaga, organisasi dan daerah dari 34 Provinsi seluruh Indonesia. Juga sudah terbentuk 40 Forum PAKSI dan API (Ahli Pembangun Integritas) se-Indonesia. Forum PAK KBJB adalah forum ketujuh dari 34 forum PAKSI Provinsi se-Indonesia yang telah dikukuhkan oleh Kepala Daerahnya sampai saat ini.

Evi Syaefini Shaleha, Ketua PAK KBJB, mengatakan saat ini ada 13 koordinator wilayah di 27 kabupaten dan kota di Jabar yang akan bertugas. Pengukuhan oleh Gubernur dan KPK hari ini, kata Evy, akan memudahkan pekerjaan mereka dalam proses sosialisasi antikorupsi ke depannya.

"Kami merasa lega karena sudah memperoleh pengakuan secara legal melalui Keputusan Gubernur, dikukuhkan juga oleh Pak Gubernur di hadapan para bupati dan walikota. Karena kita akan mendorong teman-teman Paksi untuk audiensi ke Kabupaten dan Kota, sehingga dengan acara ini para bupati dan walikota tidak akan bertanya-tanya lagi soal tugas kami," ujar Evy.

Nawawi mengatakan pengukuhan PAK KBJB ini merupakan implementasi butir pertama dari 6 tugas pokok KPK, yaitu tindak pencegahan korupsi. Dia menjelaskan bahwa pencegahan dijadikan poin pertama tugas pokok KPK, menggeser poin penindakan, adalah langkah tepat untuk menciptakan Indonesia bebas korupsi.

"Namun penindakan juga ujungnya juga akan menjadi langkah pencegahan yang paling tepat, jika tindak korupsi dilakukan dalam ukuran yang tidak mungkin ditoleransi lagi," kata Nawawi.

Dalam rangka pencegahan korupsi, Ridwan Kamil menuturkan bahwa Jabar juga telah melakukan berbagai langkah. Salah satunya, kata dia, adalah menetapkan kurikulum antikorupsi sebagai muatan lokal di SMA dan SMK seluruh Jabar. Dalam penutup sambutannya, Ridwan Kamil menyisipkan pantun yang sarat pesan antikorupsi:

Pergi ke pasar bersama istri

Beli nasi dan terasi

Jabar insyaallah juara bebas korupsi

Dengan kolaborasi dan inovasi

Neng Delima beli tas

Di pasar Antapani bersama Teh Desi

Bersama kita tingkatkan integritas

Bersama berani tingkatkan antikorupsi