Forum PAK NTB Dikukuhkan, Siap Dorong Implementasi Pendidikan Antikorupsi

AKSI / FORUM PAK NTB DIKUKUHKAN, SIAP DORONG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

01 SEPTEMBER 2022

Pemerintah Nusa Tenggara Barat secara resmi telah mengukuhkan keberadaan Forum Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Provinsi NTB (PAK NTB) sebagai bagian dari upaya pendidikan dan pemberantasan korupsi. Dengan pengukuhan ini, PAK NTB siap menggalakkan edukasi antikorupsi kepada masyarakat dan mendorong implementasi pendidikan antikorupsi di NTB.

Pengukuhan dilakukan secara langsung oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah di Mataram pada Kamis, 1 September 2022. Secara resmi, pengukuhan PAK NTB tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 356-555 Tahun 2022 tentang Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 25 Agustus 2022.

Pengukuhan pada kegiatan Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di NTB Tahun 2022 ini adalah bentuk legalitas atas gerakan antikorupsi dan semangat pencegahan korupsi di NTB. Ketua PAK NTB, Haeli, mengatakan pengukuhan ini memiliki arti yang sangat penting bagi forum mereka.

"Pengukuhan ini semakin menguatkan gerakan penyuluhan yang telah kami lakukan, kami tidak bisa melakukan penyuluhan sendiri-sendiri, dukungan, penguatan dari pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat NTB secara masif akan mempercepat mewujudkan pendidikan antikorupsi yang terintegrasi di Nusa Tenggara Barat," kata Haeli kepada ACLC.

PAK NTB terbentuk pada 20 Maret 2020 dan telah bergerak melakukan penyuluhan secara mandiri dan kolaboratif selama tiga tahun terakhir ke seluruh lapisan masyarakat. Saat ini PAK NTB beranggotakan 28 orang yang tersebar di dua pulau, yakni Sumbawa dan Lombok. Profesi anggotanya beragam, mulai dari widyaiswara, guru, dosen, ASN di lingkungan Kementerian Keuangan Regional NTB, mahasiswa hingga pensiunan ASN.

Haeli menjelaskan, PAK NTB memiliki visi bersama membangun integritas dan budaya antikorupsi menuju NTB Beraksi (Berani, Amanah, Kolaborasi, Sinergi, dan Integritas). Sedangkan misinya adalah mewujudkan pendidikan antikorupsi yang terintegrasi, membangun sinergi dan kolaborasi semua elemen dalam gerakan antikorupsi, dan mendorong pembangunan nilai integritas di level individu dan organisasi.

"Tagline perjuangan Forum PAK NTB menggunakan tiga bahasa daerah dari tiga suku utama di NTB, yakni Sasak, Sumbawa dan Mbojo, yaitu: Sareng-sareng, Barema, Sama-sama Kancore Beraksi!" ujar Haeli.

Usai pengukuhan ini, Haeli mengatakan PAK NTB akan melakukan capacity building bagi anggotanya, dan menggalakkan kerja sama dengan berbagai lembaga/komunitas. "PAK NTB juga akan melakukan konsolidasi internal dalam mendorong regulasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di NTB," ujar Haeli.

Pada tahun 2023, KPK menargetkan 100 persen kepala daerah di Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait Pendidikan Antikorupsi. Per Juli 2022, target tersebut baru terpenuhi 70,6 persen.

NTB sejauh ini hanya memiliki 1 Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pendidikan antikorupsi, yaitu yang dikeluarkan Bupati Sumbawa Barat pada 2021. KPK terus mendorong agar NTB segera mengeluarkan Perkada pendidikan antikorupsi, baik oleh gubernur dan walikota.

"KPK telah mengeluarkan surat kepada seluruh kepala daerah se-NTB terkait tindak lanjut regulasi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di NTB," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada kegiatan Rapat Dengar Pendapat tersebut.

Pentingnya Pengukuhan Forum Paksi

Lebih dari 2.200 Paksi di Indonesia telah menjadi mitra strategis KPK dalam menyuarakan edukasi antikorupsi ke tengah masyarakat. Para Paksi juga telah membentuk 40 forum sebagai bentuk penguatan serta sarana konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi para Paksi di daerahnya masing-masing.

Sedangkan forum Paksi yang sudah dikukuhkan oleh Pemprov telah berjumlah 16 forum. Kepala Satuan Tugas Sertifikasi KPK RI M. Rofie Hariyanto berharap ke depannya akan lebih banyak pemerintah daerah yang mengukuhkan forum Paksi untuk memperkuat pendidikan antikorupsi.

"Pengukuhan forum Paksi berfungsi sebagai bagian dari pengembangan dan penguatan program penyuluh antikorupsi, sehingga diharapkan Paksi dapat berkolaborasi bersama pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dalam pemberantasan korupsi melalui strategi pencegahan dan edukasi," kata Rofie.

Kepada para Paksi di seluruh Indonesia, forum PAK NTB menyerukan untuk terus memperkuat nilai-nilai integritas dalam diri pribadi, keluarga, dan lingkungan. PAK NTB juga berpesan agar para Paksi tidak lelah berkolaborasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Teruslah bergandengan tangan menyalakan cahaya kebaikan dan suarakan antikorupsi sehingga tidak ada lagi ruang kosong bagi pelaku korupsi untuk masa depan bangsa Indonesia tercinta," tegas Haeli.