Pelatihan Perizinan Berintegritas Perluas Wawasan ASN Papua soal Gratifikasi

AKSI / PELATIHAN PERIZINAN BERINTEGRITAS PERLUAS WAWASAN ASN PAPUA SOAL GRATIFIKASI

18 JULI 2022

Setelah sebelumnya diadakan di Papua Barat, Pelatihan Perizinan Berintegritas pekan ini digelar di Jayapura, Provinsi Papua. Seperti pelatihan-pelatihan sebelumnya, kegiatan kali ini juga berhasil memperluas wawasan para awak perizinan pemerintah, terutama mengenai gratifikasi.

Pelatihan yang diikuti 32 orang ASN dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua ini dimulai pada Senin (18/7) dan akan berlangsung hingga Kamis (21/7).

Bekerja sama dengan GIZ CPFS, pelaksana program kerja sama Indonesia-Jerman, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC KPK) menghadirkan narasumber dari KPK untuk menyampaikan materinya. Di antaranya adalah Sugiarto, Fungsional Utama Dit. Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, dan Budhi Sarumpaet, Jaksa Penuntut Umum KPK, yang membawakan materi-materi mengenai tindak pidana korupsi dan gratifikasi.

Narasumber lainnya adalah Rimawan Pradiptyo, Pengajar Fakultas Ekonomi UGM, dengan materi biaya sosial korupsi; dan Abdon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bersama dengan DR Maran Gultom, Pengajar Universitas Cendrawasih, yang akan membahas materi persetujuan di awal tanpa paksan (FPIC). Turut hadir dalam kegiatan tersebut advisor GIZ CPFS, Metta Yanti.

Selain memaparkan materi, para narasumber juga menghadirkan berbagai studi kasus yang diulas bersama para peserta. Di hari pertama pelatihan, tidak sedikit dari para peserta yang gagal mengidentifikasi gratifikasi dalam sebuah contoh kasus.

"Di sini kami mendapatkan pengetahuan yang lebih mendetail," kata Marselino Warken, Kepala Seksi Survei dan Verifikasi DPMPTSP Kabupaten Mimika kepada ACLC.

"Karena ada hal-hal yang menurut kami sederhana dan tidak masalah, padahal ternyata adalah temuan menyangkut gratifikasi," lanjut dia.

Menurut Marselino, masalah gratifikasi yang dihadapi DPMPTSP di Jayapura hampir sama, sehingga materi-materi yang diberikan kali ini berhasil membuka wawasan mereka. "Banyak masukan yang kami dapat," kata Marselino.

Dalam paparan materinya, Sugiarto mengatakan pengetahuan masyarakat terkait gratifikasi memang sangat minim. Banyak pejabat mencari pembenaran gratifikasi karena menganggap itu rezeki, sementara rakyat yang memberikannya menganggap itu wujud rasa terima kasih.

Padahal anggapan ini salah besar, karena pejabat publik dilarang menerima hadiah apapun yang berhubungan dengan jabatannya. Warga tidak semestinya memberikan hadiah, dan ASN harus menolak atau melapor jika menerima gratifikasi.

"Berdasarkan survei, hanya 37 persen responden masyarakat yang mengetahui istilah gratifikasi, dan hanya 13 persen responden segmen pemerintah yang pernah melapor gratifikasi," kata Sugiarto.

Kepala Seksi Perencanaan dan Penanaman Modal DPMPTSP Jayapura, Rudi Fonataba, mengatakan materi yang diberikan sangat membantu mereka dalam meningkatkan kapasitas sebagai ASN. "Materinya sangat luar biasa. Saya akan meneruskannya kepada rekan-rekan yang lain di dinas," kata Rudi.

"Saya akan mengaplikasikan ilmu ini untuk diri pribadi terlebih dulu, dan keluarga saya. Saya juga akan memberikan contoh kepada rekan-rekan di kantor," ujar peserta lainnya, Yusuf Roni, Sekretaris Dinas Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Keerom.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Dian Novianthi mengatakan pelatihan ini salah satunya bertujuan agar para peserta ke depannya bisa membedakan antara suap, gratifikasi, dan hadiah. Karena salah membedakannya bisa membuat ASN terjerat kasus korupsi.

"Jangan sampai kita terjebak karena tidak tahu," kata Dian.

Pengetahuan tindak pidana korupsi bagi pegawai sektor perizinan juga penting untuk meningkatkan ranking Indonesia pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang kini berada di posisi 96 dengan skor 38. Karena menurut Dian, kemudahan perizinan adalah salah satu aspek yang diperhitungkan dalam menentukan IPK.

"Peran bapak ibu penting dalam meningkatkan persepsi antikorupsi di Indonesia," ujar Dian.

Solaiyen Murin Tabuni, Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Papua, menyambut baik dan berterima kasih kepada KPK dan GIZ yang telah mengadakan pelatihan ini. Solaiyen berpesan agar para peserta pelatihan menggunakan kesempatan ini dengan baik.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan edukasi guna memperkaya wawasan agar ASN semakin berdedikasi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan,” kata Solaiyen.