AKSI / WUJUDKAN IKLIM INVESTASI ANTIKORUPSI, PELATIHAN PERIZINAN BERINTEGRITAS HADIR DI PAPUA BARAT
Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC KPK) memulai rangkaian Pelatihan Perizinan Berintegritas di Sorong, Papua Barat, pada Selasa (12/7). Pelatihan ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang bebas dari korupsi, sehingga mendorong perekonomian daerah menjadi lebih baik lagi.
Pelatihan Perizinan Berintegritas diikuti oleh 31 orang ASN dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua Barat di kota Sorong. Bekerja sama dengan GIZ, pelatihan di Papua Barat akan berlangsung hingga 15 Juli mendatang.
Pada pelatihan ini, para peserta akan mendapatkan berbagai materi penting dari narasumber internal dan ekternal KPK. Di antara materinya adalah Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Siswhandono; Biaya Sosial Korupsi oleh Akademisi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Rimawan Pradiptyo; Pemetaan Risiko Praktik Gratifikasi di Pelayanan Perizinan oleh Fungsional Utama Dit. Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, M. Indra Furqon; dan materi Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan (Prinsip Free, Prior, and Informed Consent) oleh Akademisi dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan.
Any Susanti, Master of Training dari ACLC KPK, mengatakan sektor perizinan adalah salah satu fokus area dalam pendidikan antikorupsi. Pelatihan ini, kata Any, adalah perwujudan dari sula pendidikan dalam Trisula Pemberantasan Korupsi. "Program pendidikan ini adalah salah satu upaya pemberantasan korupsi dengan pendekatan baru, tidak hanya menangkap (koruptor)," kata Any.
"Bidang pendidikan adalah investasi jangka panjang, agar budaya antikorupsi bisa tercipta di semua segmen masyarakat," lanjut dia.
Pemprov Papua Barat menganggap pelatihan ini sangat penting dan mengapresiasi langkah KPK yang telah mengadakannya. Kepala Dinas DPMPTSP Papua Barat Yan Piet Moso mengatakan misi yang ingin dicapai KPK melalui Pelatihan Perizinan Berintegritas sejalan dengan slogan investasi mereka, yaitu “izin mudah, investasi cepat, ekonomi tumbuh, Papua Barat terjaga, Indonesia maju".
“Slogan ini menjadi motivasi, sekaligus juga tantangan bagi kami untuk menjadikan Papua Barat sebagai provinsi tujuan investasi,” kata Yan yang berbicara mewakili Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.
"Investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada KPK yang mengadakan kegiatan ini," tambah dia lagi.
Pekan depan pelatihan serupa rencananya akan diadakan juga di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Setelah menjalani pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat menyusun rencana aksi nyata untuk diterapkan dalam upaya penguatan budaya antikorupsi dan integritas bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun instansi masing-masing.