Forum PAK Sulut Dikukuhkan, untuk Bersama “Lawang Korupsi Jang Cuma Badiang”

AKSI / FORUM PAK SULUT DIKUKUHKAN, UNTUK BERSAMA “LAWANG KORUPSI JANG CUMA BADIANG”

14 JULI 2022

Forum Penyuluh Antikorupsi Sulawesi Utara (PAK Sulut) telah resmi diakui pemerintah daerah dengan pengukuhan oleh gubernur pada Kamis, 14 Juli 2022. Usai pengukuhan ini, Forum PAK siap menggencarkan upaya pemberantasan korupsi melalui berbagai kolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat di Sulut.

Pengukuhan Forum PAK Sulut dilakukan pada kegiatan Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di kota Manado, dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, perwakilan KPK yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Didik Agung Widyanarko, dan perwakilan para ASN di Sulut.

Pengukuhan Forum PAK Sulut dilakukan oleh Gubernur Olly Dondokambey di hadapan para Penyuluh Antikorupsi (Paksi) anggotanya. Tersebar di seluruh Indonesia, para Paksi telah menjadi perpanjangan tangan KPK dalam upaya pencegahan korupsi melalui sektor pendidikan.

"Pencegahan korupsi tidak boleh berhenti. Kita semua harus terlibat berperan aktif mencegah korupsi, melalui kegiatan edukasi dan informasi yang dapat memutus rantai kebiasaan korupsi," kata Olly.

Dalam kesempatan tersebut, Didik sebagai perwakilan KPK menyampaikan materi terkait korupsi dan pencegahannya. Untuk para pejabat di Sulut, Didik mewanti-wanti untuk menghindari korupsi jika tidak ingin mendapatkan hukuman berat, termasuk hukuman mati yang dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu.

"Bunuh keinginan kita untuk berbuat yang menyimpang, karena itu yang lebih baik," kata Didik.

Lawang Korupsi Jang Cuma Badiang

Haris Kai, Ketua Forum PAK Sulut, mengatakan pengukuhan ini adalah bentuk dukungan dan pengakuan dari pemerintah daerah terhadap aksi penyuluhan antikorupsi yang mereka lakukan. Dengan pengukuhan ini, Haris mengatakan, Forum PAK Sulut siap memperluas kolaborasi untuk pemberantasan korupsi.

Forum PAK Sulut terbentuk pada 30 Maret 2021 dengan anggota awal sebanyak 6 orang. Saat ini, anggota Forum PAK Sulut telah mencapai 24 orang Paksi yang terdiri dari berbagai profesi, di antaranya ASN dari inspektorat dan kabupaten/kota, dosen, karyawan swasta, anggota NGO, dan penulis.

"Tugas penyuluh antikorupsi Sulawesi Utara adalah mengambil peran dan menggerakkan masyarakat untuk mencegah korupsi, membangun pemahaman nilai-nilai integritas, mengembangkan budaya antikorupsi di Sulut dan Indonesia," kata Haris kepada ACLC.

Haris mengatakan saat ini ada dua misi Forum Pak Sulut yang dikedepankan. Pertama adalah mendorong terbentuknya komunitas antikorupsi di sekolah, perguruan tinggi, desa, hingga pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kelompok pengembang pariwisata.

Di bidang kepariwisataan, para Paksi di Sulut juga terlibat dalam penyusunan buku pedoman pembentukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

"Kami juga masih menjadi tim ahli pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dan berintegritas. Ada empat tim ahli, tiga di antaranya dari Forum PAK Sulut," kata Haris.

Misi kedua adalah membantu menyiapkan infrastuktur untuk mendukung komunitas-komunitas antikorupsi di Sulut. Di antaranya adalah mempersiapkan modul, bahan ajar, materi antikorupsi, atau perangkat pembelajaran yang bermuatan antikorupsi dan nilai-nilai integritas.

"Kedua misi ini dilakukan untuk mendorong peran serta masyarakat," ujar Haris.

Total sudah 16 forum Paksi yang telah dikukuhkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Jumlah Paksi sendiri sudah mencapai lebih dari 2.200 orang dan akan terus bertambah.

Haris mengatakan, Paksi dan forum Paksi terbentuk oleh semangat kerelawanan untuk bersama-sama KPK memberantas korupsi di Indonesia melalui sektor pendidikan.

"Kami memiliki kesamaan visi untuk bisa bersama melawan korupsi: ‘Lawang Korupsi, Jang Cuma Badiang’. Kita bersama lawan korupsi, jangan cuma diam saja!" kata Haris.