Kiat Mendesain Mata Kuliah Antikorupsi di Perguruan Tinggi

AKSI / KIAT MENDESAIN MATA KULIAH ANTIKORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

28 MARET 2022

Di kalangan akademisi, masalah korupsi bukan hanya bahan kajian atau jurnal namun juga menjadi mata kuliah. Beberapa kampus bahkan telah menjadikannya sebagai mata kuliah (matkul) mandiri. Mendesain kurikulum mata kuliah pendidikan antikorupsi tidak bisa sembarangan, mesti mempertimbangkan beberapa aspek agar tujuannya tercapai.

Salah satu kampus yang telah lama memiliki matkul antikorupsi adalah Universitas Paramadina, Jakarta Selatan. Menurut Asriana Issa Sofia, dosen pendidikan antikorupsi Paramadina, kampus tersebut sudah 15 tahun menjadikan pembelajaran antikorupsi sebagai mata kuliah mandiri dan wajib sebanyak 3 SKS.

Selain melalui mata kuliah mandiri, paham-paham antikorupsi sebenarnya juga bisa diinsersi atau disisipkan di mata kuliah wajib umum (MKWU), berdasarkan Permenristekdikti nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. MKWU yang bisa diinsersi dengan antikorupsi adalah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, atau dalam mata kuliah yang relevan.

Tapi menurut Asriana, dibanding insersi, pembelajaran antikorupsi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri akan lebih efektif dan komprehensif dalam membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan antikorupsi mahasiswa. Di kampusnya, antikorupsi sebagai mata kuliah diajarkan selama satu semester penuh.

"Pilihan ini (mata kuliah antikorupsi mandiri) diambil oleh Universitas Paramadina sejak tahun 2008, melewati perjalanan waktu dengan berbagai uji coba, perbaikan dan pengayaan yang sangat dinamis, hingga sampai pada titik saat ini menjadi salah satu best practice," kata Asriana dalam perbincangan dengan ACLC.

Asriana mengatakan, salah satu praktik baik dalam melakukan pembelajaran antikorupsi di kampus adalah mendesainnya secara konstruktif. Salah satu kiat agar matkul antikorupsi berjalan sesuai harapan adalah menentukan hal-hal berikut ini: goals, context, content, assessment, dan methods. Dengan tujuan yang jelas dan realistis, maka indikator-indikator pencapaian hasil belajar akan lebih terukur.

"Juga penting untuk memotret konteks terkait profil mahasiswa peserta perkuliahan (usia, jenjang studi, daya nalar dan kritis, cara belajar) profil mata kuliah dalam kurikulum (pilihan atau wajib, bobot SKS, theory atau skill based), termasuk waktu, lokasi dan fasilitas perkuliahan," jelas Asriana.

Tidak hanya itu, jenis-jenis asesmen untuk menilai kompetensi mahasiswa serta metode-metode pembelajaran juga perlu dipertimbangkan. Desain mata kuliah antikorupsi yang cermat dan detail, kata Asriana, akan memudahkan proses pendampingan mahasiswa dan membangun suasana belajar yang aktif. "Hal ini akan mampu mengantarkan pada pencapaian tujuan belajar dengan maksimal," ujar dia.

Pembelajaran antikorupsi sebagai mata kuliah mandiri juga telah diterapkan di seluruh program studi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) di Indonesia dengan nama Pendidikan dan Budaya Antikorupsi (PBAK). Menurut dosen PBAK Poltekkes Tasikmalaya, Ida Sugiarti, mata kuliah PBAK terdiri dari 2 SKS, teori dan praktik. Untuk pembelajaran sudah disusun buku PBAK dan petunjuk teknisnya.

Di Poltekkes sendiri, kata Ida, materi PBAK terdiri dari 13 muatan yang mesti diajarkan kepada mahasiswa. Ke-13 muatan tersebut adalah Konsep Umum Korupsi, Penyebab Korupsi, Dampak Korupsi dan Biaya Sosial Korupsi, Nilai-nilai dan Prinsip Anti Korupsi, Sejarah Perkembangan dan Pemberantasan Korupsi, Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Program Kementerian Kesehatan dalam Pencegahan Korupsi, Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik dan Bersih, Tindak Pidana Korupsi, Menumbuhkan Semangat dan Sikap Anti Korupsi, Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi, Penyuluhan Antikorupsi, dan Kampanye Antikorupsi.

Ida menilai, selain menjadi mata kuliah mandiri, pendidikan antikorupsi sebaiknya juga disisipkan di mata kuliah lainnya. Hal ini agar mahasiswa semakin memahami nilai-nilai integritas dan membentuk karakter mereka untuk menjadi pribadi yang antikorupsi.

"Tujuan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi adalah pembentukan karakter antikorupsi sehingga pembelajaran tidak hanya di perkuliahan wajib, tapi dapat disisipkan juga di mata kuliah lain sesuai topik. Bahkan dapat disisipkan di kegiatan-kegiatan lain seperti Penerimaan mahasiswa baru, Kuliah umum, Seminar nasional, dll," pungkas Ida.

Selain kurikulumnya yang baik, pengetahuan dosen soal pendidikan antikorupsi juga mesti mumpuni. Hal ini yang menjadi perhatian Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia atau ADPAKI. Terdiri dari para dosen PBAK dan penyuluh antikorupsi tersertifikasi LPS KPK, ADPAKI berupaya untuk memperkuat pengetahuan serta meningkatkan keterampilan mengajar dosen antikorupsu melalui berbagai webinar.

Menurut Ketua Umum ADPAKI, Yusuf Kurniadi, dosen pendidikan antikorupsi yang berintegritas dan berdaya akan mampu mempengaruhi mahasiswa dengan sangat kuat. Tidak hanya dengan kompetensinya tapi juga perbuatan sehari-hari, sehingga dosen mampu memotivasi mahasiswa untuk menjadi generasi masa depan antikorupsi.

"Dosen harus menjadi role-model bagi mahasiswa dan civitas akademik yang ada di kampus. Tanpa role-model maka pendidikan antikorupsi tidak akan mendapatkan hasil apapun, tak lebih dari kelas dan bacaan yang tidak perlu diaplikasikan kecuali hanya untuk menggugurkan kewajiban," tegas Yusuf.