Praktik Nepotisme hingga Patgulipat BOS di Sektor Akademik

AKSI / PRAKTIK NEPOTISME HINGGA PATGULIPAT BOS DI SEKTOR AKADEMIK

03 MEI 2024

SURVEI Penilaian Integritas Pendidikan 2023 yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi memetakan gambaran perilaku-perilaku koruptif di dunia akademik.

Ada delapan aspek yang menjadi sorotan KPK dalam survei tahun kedua tersebut. Pada tulisan sebelumnya, empat aspek perilaku koruptif telah dipaparkan, khususnya dari aspek kejujuran, aspek plagiarisme, aspek ketidakdisiplinan, dan aspek gratifikasi. (Baca: Aspek Perilaku Koruptif di Dunia Akademik)

Selain dari segi dimensi karakter dan dimensi ekosistem, SPI Pendidikan melihat dimensi tata kelola pada satuan pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

“Tata kelola yang buruk akan menimbulkan berbagai kasus koruptif yang bisa mengarah pada tindak pidana korupsi,” tulis tim peneliti dalam Laporan Nasional SPI Pendidikan 2023 yang dirilis pada Selasa (30 April 2024).

Menurut peneliti, SPI Pendidikan 2023 menemukan masih adanya berbagai praktik koruptif yang bersinggungan dengan empat aspek lainnya, antara lain administratif, pengadaan barang dan jasa, laporan keuangan, dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Berikut ini perilaku-perilaku koruptif yang ditemukan tim peneliti pada empat aspek tersebut:

Pertama, administratif/nepotisme

Tim peneliti masih menemukan adanya berbagai praktik pungutan tidak resmi alias pungli di sekolah dan perguruan tinggi.

Pungli tersebut berupa pungutan atau biaya yang dikenakan kepada guru dan dosen dalam pengajuan sertifikasi dan kenaikan pangkat/jabatan.

Praktik serupa juga ditemukan dalam penerimaan siswa/mahasiswa baru. Pada satuan pendidikan negeri, praktik ini umumnya terjadi ketika ada siswa/mahasiswa yang tidak memenuhi syarat penerimaan

Selain pungli, pada aspek ini juga dijumpai praktik nepotisme. Temuan ini banyak dijumpai saat proses penerimaan siswa/mahasiswa baru dan pengangkatan dan penempatan guru/dosen/pimpinan pada satuan pendidikan.

Hasil survei menunjukkan di sebanyak 38,77 persen sekolah dan 64,02 persen perguruan tinggi, kasus-kasus nepotisme berupa siswa/mahasiswa titipan pejabat sekolah/kampus, pejabat daerah, dan pejabat pusat.

Lalu, kemudahan yang diperoleh guru/dosen di 52,52 persen sekolah dan 74,07 persen kampus yang memiliki hubungan kedekatan dengan pimpinan satuan pendidikan. Juga, pejabat setempat dalam promosi kenaikan jabatan atau mutasi ke sekolah lain bagi guru di sekolah negeri.

Kedua, pengadaan barang dan jasa

Dalam survei, tim peneliti juga menemukan praktik-praktik koruptif yang mengarah potensi korupsi, utamanya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Tindakan culas tersebut berupa “pengadaan barang dan jasa yang berlangsung tidak transparan” ditemukan di 27,73 persen satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah (Dasmen) dan 44,62 persen terjadi di satdik pendidikan tinggi.

Adapun terkait dengan “penentuan pengadaan barang/jasa berdasarkan relasi pribadi pimpinan” terjadi sebanyak 63,33 persen di satdik jenjang Dasmen dan 79,89 persen satdik di jenang Dikti.

“Sebagian sekolah dan perguruan tinggi mengaku bahwa mereka belum memiliki SOP atau mekanisme pengadaan barang/jasa yang transparan serta akuntabel,” tulis tim peneliti.

“Dalam proses pengadaan barang dan jasa juga ditemukan kasus pimpinan sekolah, yayasan, dan pimpinan perguruan tinggi menentukan vendor pelaksana berdasarkan relasi pribadi,” ditambahkan peneliti dalam laporannya.

Ketiga, laporan keuangan

Temuan yang cukup membuat miris ialah terkait dengan laporan keuangan. “Isu terkait keuangan cukup banyak ditemukan dalam SPI Pendidikan tahun ini (2023),” tulis peneliti.

Kasus laporan keuangan fiktif ditemukan di 33,09 persen sekolah dan 40 persen perguruan tinggi. Laporan keuangan yang dibikin mereka tidak sesuai dengan penggunaan dana yang dilakukan satdik bersangkutan.

“Walau sekolah/kampus menyatakan bahwa tindakan itu dilakukan dalam keadaan terpaksa karena alasan-alasan tertentu, pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa tindakan korupsi masih cukup banyak terjadi di satdik,” peneliti menuturkan.

Keempat, pengelolaan dana BOS

Sudah jamak diketahui dana bantuan operasional sekolah rawan disalahgunakan. Kejadian penyelewengan ini sudah banyak terjadi di berbagai daerah.

Dalam survei ini, sebanyak 97,94 persen dari total sampel sekolah menerima dana BOS. Namun, sebanyak 13,39 persen dari total sekolah yang menerima dana BOS mengakui bahwa penggunaan dana BOS di sekolahnya belum sesuai dengan peruntukannya.

Bentuk penyalahgunaan dana BOS di sekolah berupa (1) pemerasan/potongan/pungutan yang ditemukan di 8,74 persen sekolah, (2) nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa/proyek di 20,52 persen sekolah, (3) penggelembungan biaya penggunaan dana pada 30,83 persen sekolah, dan (4) bentuk lainnya pada 39,91persen sekolah.

Sampel jenjang SD/MI terbanyak

Survei Direktorat Jejaring Pendidikan tersebut menggunakan sampel 3.108 satuan pendidikan terdiri atas 2.490 satdik umum dan 618 satdik keagamaan.

Berdasarkan statusnya, terbagi dalam satdik negeri 1.816 sampel (58,43 persen) dan satdik swasta 1.292 sampel (41,57 persen).

Adapun menurut jenjang, mencakup SD/MI berjumlah 1.419 satdik, SMP/MTs 888 satdik, SMA/SMK/MA 592 satdik, dan perguruan tinggi 209 satdik.

Jenjang SD/MI negeri memiliki jumlah sampel satdik terbanyak untuk seluruh sampel satdik. Untuk tingkat SMP/MTs, jumlah sampel satdik negeri sedikit lebih banyak ketimbang satdik swasta.

Sementara itu, tingkat SMA/SMK/MA dan perguruan tinggi, jumlah sampel satdik swasta lebih dominan.

Dalam Laporan SPI Pendidikan Nasional 2023, tim peneliti mengatakan, sebaran sampel berada di 34 provinsi dan satu klaster luar negeri (Malaysia, Arab Saudi, dan Myanmar).

“Terbanyak berada di Jawa Timur sebanyak 187 satdik atau 6,02 persen

dari total sampel. Jumlah sampel satdik paling sedikit ada di klaster luar negeri, yaitu 24 satdik (0,77 persen),” tulis peneliti.

Adapun jumlah sampel satdik terendah di Kalimantan Utara, yaitu 42 satdik (1,35 persen).

Survei dilakukan menggunakan perangkat teknologi dan informasi melalui survei elektronik. Metode yang digunakan disesuaikan dengan masing masing kondisi responden dan satdik, yaitu berupa pengisian mandiri secara daring, Computer Assisted Web-Interviewing (CAWI), dan Computer Assisted Personal Interview (CAPI).

Total perolehan kuesioner secara umum mencapai 82.282 responden, dengan rincian siswa/mahasiswa 30.426 responden, wali siswa 21.125 responden, dan guru/dosen 27.185 responden.

“Jumlah tersebut 15 persen di atas target jumlah kuesioner sebanyak 71.514 responden. Di level provinsi, tingkat perolehan kuesioner bervariasi antara 44 persen hingga 165 persen dari target dengan sembilan provinsi memiliki tingkat capaian di bawah 100 persen,” tulis peneliti.[]