Siapakah yang Dimaksud Penyelenggara Negara dalam Kasus Pidana Korupsi?

AKSI / SIAPAKAH YANG DIMAKSUD PENYELENGGARA NEGARA DALAM KASUS PIDANA KORUPSI?

08 NOVEMBER 2022

Korupsi sangat merugikan dan berdampak masif pada masyarakat dan kemajuan sebuah negara. Dampak buruk muncul lantaran kejahatan itu dilakukan Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang seharusnya bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, bukan menguntungkan dirinya sendiri.

Kedua nama tersebut, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara, disebut dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tersebut, keduanya dilarang melakukan korupsi, menerima suap atau gratifikasi dan memeras. Masyarakat juga dilarang memberikan suap kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara. Pelanggaran atas larangan ini terancam hukuman penjara atau denda.

Istilah Pegawai Negeri atau yang disebut juga Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat 1 dimaknai sebagai "profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah". Sederhananya, pegawai negeri adalah orang-orang yang bekerja untuk pemerintah, sehingga dapat dikenakan pasal korupsi jika terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

Sementara istilah "Penyelenggara negara" lebih luas lagi maknanya. Berdasarkan Bab I Pasal 1 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN: "Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Lantas siapa saja yang disebut sebagai penyelenggara negara? Hal ini dijelaskan dalam Bab II Pasal 2 UU No 28/1999 tersebut sebagai berikut:

Penyelenggara negara meliputi:
1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam undang-undang yang sama disebutkan bahwa Penyelenggara Negara harus bersih, dengan cara menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Asas-asas umum penyelenggaraan negara adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Untuk memastikan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Penyelenggara Negara berdasarkan UU tersebut harus bersedia diperiksa dan melaporkan kekayaannya dalam Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum dan setelah menjabat. Pemeriksaan dan pengawasan dilakukan oleh Komisi Pemeriksa yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Keterlibatan Swasta dalam Korupsi

Hukuman tindak pidana korupsi tidak hanya dibebankan kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara, melainkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk masyarakat umum. Hal ini tercantum dalam Penjelasan atas UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang berbunyi sebagai berikut:

"Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyeienggara Negara, antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara"

Jadi, hukuman pidana dapat juga dijatuhkan kepada semua orang yang terlibat dalam korupsi dengan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri. Salah satunya adalah kejahatan pidana suap yang diancam penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp250 juta berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Kasus korupsi yang melibatkan pihak luar pemerintahan terbukti dari banyaknya jumlah pihak swasta yang dipidana karena korupsi. Berdasarkan data KPK tahun 2004 sampai 2022, dari 1.443 orang yang dipidana karena korupsi sebanyak 363 di antaranya adalah pihak swasta. Dari statistik tersebut, pihak swasta bahkan paling banyak jumlah dibanding profesi lainnya yang terlibat korupsi.