Mengenal Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas

AKSI / MENGENAL SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYULUH ANTIKORUPSI DAN AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS

01 AGUSTUS 2022

Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dan Ahli Pembangun Integritas (API) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang turut berkontribusi dan berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Bukan orang-orang sembarangan, para Paksi dan API telah memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diperoleh melalui proses sertifikasi kompetensi.

Saat ini terdapat lebih dari 2.200 orang Paksi dan 50-an orang API yang tersebar di seluruh Indonesia. Agar penyuluhan antikorupsi dan pembangunan sistem integritas sesuai standar yang berlaku, maka diperlukan sertifikasi kompetensi antikorupsi. Sertifikasi ini adalah salah satu metode KPK untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pemberantasan korupsi.

Sertifikasi kompetensi antikorupsi adalah proses pemberian sertifikat (pengakuan kompetensi) yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi (proses asesmen) yang mengacu kepada SKKNI Penyuluh Antikorupsi dan/atau Ahli Pembangun Integritas.

Proses uji kompetensi yang melahirkan Paksi dan API digelar oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK yang telah terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Melalui uji kompetensi ini, para Paksi dan API dipastikan memenuhi SKKNI untuk memberikan penyuluhan nilai-nilai antikorupsi dan integritas kepada masyarakat.

Lantas, apa sih SKKNI itu? SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Paksi dan API yang dianggap kompeten harus memiliki pengetahuan, keahlian, dan sikap yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu sikap yang wajib dimiliki oleh Paksi dan API berdasarkan SKKNI adalah berperilaku antikorupsi yang meliputi nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.

Proses sertifikasi profesi yang dijalani Paksi dan API adalah sebuah standardisasi profesi yang menjadi lambang dari profesionalisme. Sertifikasi menjadi sebuah pengakuan yang menunjukkan bahwa seseorang kompeten dalam bekerja. Bukti kompetensi ini diwujudkan dalam bentuk sertifikat tertulis yang diterbitkan oleh LSP KPK, menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja sesuai dengan SKKNI.

Dalam uji kompetensi, calon Paksi dan API akan melalui proses asesmen untuk mengetahui kemampuannya terhadap kompetensi yang dibutuhkan berdasarkan bukti-bukti. Proses asesmen sendiri melibatkan beberapa metode, yaitu penilaian melalui portofolio, wawancara, observasi, tes tertulis atau lisan, demonstrasi, hingga pembuktian hasil kerja.

Acuan pembuktian lainnya yang akan diangkat pada proses asesmen tercantum dalam Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang jumlahnya tergantung pada profesi dan klasifikasi yang diambil. Setelah dinyatakan kompeten oleh asesor, seseorang barulah sah menjadi Paksi atau API.

Berdasarkan pengertian yang dikutip dari Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No 303 Tahun 2016 tentang SKKNI Penyuluh Antikorupsi, Paksi adalah seseorang yang memiliki kemampuan menyampaikan nilai antikorupsi, mengomunikasikan, meyakinkan, menyadarkan, mengajak, melatih, memberdayakan, membimbing, mendampingi, dan menggerakkan masyarakat, aparatur sipil negara dan aparat penegak hukum dan militer, swasta, dan komunitas untuk menjadi agen perubahan dan menjadi role model dalam upaya pemberantasan korupsi.

Sedangkan pengertian API berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No 338 Tahun 2017 tentang SKKNI Ahli Pembangun Integritas adalah personel bersertifikat yang berkompetensi membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa Paksi dan API memiliki peran penting untuk menjadi agen perubahan dan mitra KPK dalam memberi pendidikan antikorupsi kepada masyarakat. Karena upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak bisa dilakukan KPK seorang diri, melainkan harus melibatkan seluruh elemen bangsa sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya masing-masing.

Simak persyaratan untuk menjadi Penyuluh Antikorupsi di sini.

Adapun persyaratan untuk menjadi Ahli Pembangun Integritas di sini.