You are using very small device. We're sorry we're unable to support your device. Please consider opening this website on other device.

 

Regulasi Pendidikan Antikorupsi

Regulasi yang menjadi konsideran ataupun payung hukum Implementasi Pendidikan Antikorupsi


UU No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Berkaitan dengan Pendidikan Antikorupsi, amanat yang terkandung dalam UU ini adalah:

  • Pasal 13: “Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:
    • Huruf c: “Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan.”

Unduh di sini.


UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan, sesuai makna yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memiliki makna yang dapat menjadi pijakan dalam proses pendidikan. Disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewu- judkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan makna ini, jelas bahwa tujuan pendidikan adalah berkem- bangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sangat jelas, bahwa pendidikan ditujukan untuk melahirkan manusia yang berkarakter dan jauh dari perilaku koruptif.

Unduh di sini.


Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Pada Tahun 2017, Presiden Indonesia mengeluarkan peraturan No. 87 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang di dalamnya termasuk nilai-nilai antikorupsi seperti Jujur, Disiplin, Bekerja Keras, Mandiri, Peduli dan Bertanggungjawab, sebagaimana disebutkan pada:

  • Pasal 3: “PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggungjawab

Perpres ini juga mengatur pelaksanaan PPK di setiap jenjang pendidikan seperti disebutkan pada:

  • Pasal 4: “Ruang lingkup Peraturan Presiden tentanga Penguatan Pendidikan Karakter meliputi:
    • Huruf a: “Penyelenggaraan PPK yang terdiri atas:
      • 1. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal
      • 2. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Nonformal
      • 3. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Informal

Pendidikan karakter yang menjadi acuan Pendidikan Antikorupsi juga mengedepankan keteladanan semua unsur di sekeliling peserta didik sebagai prinsip utama, seperti disebutkan pada:

  • Pasal 5: “PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan mengunakan prinsip sebagai berikut:
    • “a. Berorientasi pada perkembangan potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu”
    • “b. Keteladanan dalam melaksanakan Pendidikan Karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan, dan”
    • “c. Berlangsung melalui pembiasan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari”

Unduh di sini.


Komitmen Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi Tahun 2018

Pada tanggal 11 Desember 2018, KPK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi yang dihadiri oleh semua stakeholder terkait pendidikan antikorupsi, diantaranya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, tentunya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada RAKORNAS PAK 2018 tersebut, disepakati 2 (dua) Komitmen, yang ditandatangani oleh Menteri dan Direktorat Jenderal dari masing-masing lembaga dalam melakukan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di setiap jenjang pendidikan, baik di Sekolah, Madrasah, atapun di Pelatihan Kedinasan. Salah satu poin penting yang disepakati adalah, Juni 2019 setiap lembaga yang melakukan komitmen harus menerbitkan regulasi yang dapat digunakan semua satuan pendidikan dan satuan kerja di bawahnya untuk melakukan Implementasi Pendidikan Antikorupsi:

  • Komitmen yang ditandatangani oleh 4 Menteri dan Ketua KPK dapat diunduh di sini
  • Komitmen yang ditandatangani oleh 4 pejabat selevel Direktur Jenderal dan 1 Deputi Pencegahan KPK dapat diunduh di sini

Regulasi Tingkat Nasional terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi



(Sumber: https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Formal

Sebelum dilaksanakannya Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi, 11 Desember 2018, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan telah menerbitkan sebuah Peraturan Menteri berkaitan dengan Penguatan Pendidikan Karakter di Pendidikan Formal. Secara ringkas, isi peraturan tersebut dapat dilihat pada ilustrasi di atas.

  • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dapat diunduh di sini
  • Inforgrafis PPK pada Pendidikan Formal dapat diunduh di sini

Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor: 468/B/SE/2017 Tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru

Sejak dari Tahun 2017, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi telah menyertakan materi Antikorupsi pada Surat Edaran Tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiwa Baru.

  • SE Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek-dikti No.468/B/SE/2017 dapat diunduh di sini

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-1368/Dj.I/05/2019 Tentang Pendidikan Antikorupsi di Madrasah

Sebagai Tindal Lanjut dari Komitmen Menteri Agama dalam Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi 2018, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, menerbtikan Surat Edaran sebagai acuan penyelenggaraan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di setiap Madrasah di seluruh Indonesia sebagai Satuan Kerja di bawah Kementerian Agama.

  • Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-1368/Dj.I/05/2019 dapat diunduh di sini

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Nomor: 420/4047/SJ, dan Nomor: 420/4048/SJ, 20 Mei 2019

Sebagai Tindal Lanjut dari Komitmen dalam Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi 2018, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia untuk dapat melakukan Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan di masing-masing daerah.

  • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Nomor: 420/4047/SJ, 20 Mei 2019 (Untuk Gubernur di Seluruh Indonesia), dapat diunduh di sini
  • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Nomor: 420/4048/SJ, 20 Mei 2019 (Untuk Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia), dapat diunduh di sini

Regulasi di Tingkat Daerah terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi

Implementasi Pendidikan Antikorupsi di daerah tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah sebagai pepanjangan tangan Pemerintah Pusat. Sebagai program, Impelementasi Pendidikan Antikorupsi di daerah tentunya akan lebih leluasa dilakukan oleh setiap unit kerja dan satuan pendidikan bila dipayungi oleh regulasi yang jelas.


Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Tengah

Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Propinsi Jawa Tengah dipayungi oleh Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Tengah.

  • Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.10 tahun 2019 dapat diunduh di sini

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan

Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Kota Bogor dipayungi oleh Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan.

  • Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan dapat diunduh di sini

Copyright © 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi