Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi

Tentang Sertifikasi

Sertifikasi kompetensi merupakan salah satu cara untuk melakukan standarisasi sebuah profesi. Sertifikasi kompetensi merupakan lambang dari sebuah profesionalisme. Sertifikasi kompetensi berbeda dengan sertifikasi pelatihan.

Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional dan/atau internasional. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.

Adapun Sertifikasi Pelatihan adalah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga pelatihan bahwa seseorang telah berhasil menyelesaikan suatu program pelatihan kerja tertentu. Sertifikat pelatihan adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga pelatihan sebagai bukti resmi seseorang telah berhasil menyelesaikan suatu program pelatihan kerja tertentu. Peserta pelatihan yang telah berhasil menyelesaikan program pelatihan dapat mengakses Sertifikat Kompetensi melalui Sertifikasi Kompetensi.

Download Penjelasan

Mengapa Perlu Sertifikasi?

Mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045 (dokumen dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas) dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi:
– 2025: perbaikan sistem di berbagai lini layanan publik
– 2035: penurunan korupsi dan praktik suap
– 2045: masyarakat yang antikorupsi

Mengapa KPK menyelenggarakan Sertifikasi PAKSI

Peran strategis penyuluh dalam memberi penerangan dan menggerakkan masyarakat untuk mencegah korupsi dengan mengembangkan budaya antikorupsi

Memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan

Apa Saja Manfaat Memiliki Sertifikasi Penyuluh?

Manfaat Sertifikasi

Bagi Profesi Penyuluh Antikorupsi

Membantu meyakinkan dirinya untuk masuk dalam profesi Penyuluh Antikorupsi.
Membantu meyakinkan kepada masyarakat dan organisasi bahwa dirinya kompeten dan terpelihara kompetensinya.
Membantu profesi Penyuluh Antikorupsi dalam memenuhi persyaratan regulasi.

Bagi Lembaga Pendidikan & Pelatihan

Membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia kerja.
Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat.

Langkah-Langkah Menuju Sertifikasi

Bersama para pemangku kepentingan antikorupsi menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh

Download SKKNI Penyuluh

Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak II

Mengembangkan SKKNI Penyuluh Antikorupsi menjadi Skema Sertifikasi/ Standar Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi yang mengacu kepada kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yakni Asean Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition for Certification System

Jenis Sertifikasi

Sertifikasi Kompetensi

Proses pemberian sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional dan/atau internasional.

Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
Diperoleh melalui proses asesmen
Sertifikat Kompetensi berlaku selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, maka pemegang Sertifikat Kompetensi wajib melakukan RCC

Mengapa KPK menyelenggarakan Sertifikasi

Sertifikasi Pelatihan

Proses pemberian sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga pelatihan bahwa seseorang telah berhasil menyelesaikan suatu program pelatihan kerja tertentu.

Sertifikat pelatihan adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga pelatihan sebagai bukti resmi seseorang telah berhasil menyelesaikan suatu program pelatihan kerja tertentu.
Peserta pelatihan yang telah berhasil menyelesaikan program pelatihan dapat mengakses Sertifikat Kompetensi melalui Sertifikasi Kompetensi.

SKKNI Penyuluh Antikorupsi

Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan melalui upaya-upaya penindakan pelaku, tetapi juga upaya-upaya pencegahan melalui perbaikan sistem serta pembangunan perilaku dan budaya antikorupsi. Upaya-upaya tersebut dilakukan KPK dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, KPK berkomitmen mendorong terbentuknya agen-agen perubahan dari berbagai elemen bangsa sebagai penyuluh antikorupsi yang bertugas “menggantikan” peran KPK dalam memenuhi berbagai kegiatan pembelajaran antikorupsi yang diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat.

Download SKKNI

Diklat Asesor Kompetensi

Implementasi sistim Pelatihan dan Penilaian Berbasis Kompetensi, mensyaratkan tersedianya Asesor Kompetensi (Workplace Assessors) sebagai salah satu komponen utama dalam proses penilaian. Penilai memiliki posisi dan peran yang strategis karena akan sangat menentukan kualitas uji kompetensi yang dilakukan.

Asesor dengan kompetensi dan kewenangan yang dimilikinya dapat merekomendasikan keputusan apakah seseorang sudah kompeten atau belum kompeten terhadap unit standar kompetensi yang dinilai. Asesor tidak hanya dituntut untuk mampu menilai kompetensi seseorang, tetapi harus mampu membimbing dan mengarahkan peserta uji untuk dapat menampilkan seluruh kemampuan terbaik yang dimilikinya dalam memenuhi bukti-bukti yang dipersyaratkan pada satu atau sekelompok unit kompetensi tertentu.

Dengan melihat posisi asesor seperti diuraikan diatas, perlu dipersiapkan suatu mekanisme bagaimana mempersiapkan asesor yang ‘qualified’ dan ‘certified’, mulai dari penyeleksian, pelatihan serta uji kompetensi kepada calon asesor.

Tujuan pelatihan asesor kompetensi adalah untuk menghasilkan tenaga-tenaga asesor yang mampu melaksanakan penilaian atau uji kompetensi terhadap peserta uji dalam ruang lingkup kompetensi teknis sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Outline Materi
Materi pelatihan asesor uji kompetensi meliputi :

Merencanakan Asesmen
Membuat perangkat Asesmen
Melakukan Asesmen

Metode Pelatihan

Metode pelatihan yang digunakan, meliputi :

Ceramah
Diskusi
Tanya jawab
Studi kasus
Simulasi
Latihan/role play
Praktek
On the job training
Serta metoda-metoda lain yang relevan.

Trainer / Instruktur
Master Asesor dan Lead Asesor dari BNSP

Biaya

Peserta tidak dikenakan biaya pendaftaran, kegiatan Diklat dan Uji Kompetensi Asesor Kompetensi (GRATIS/menggunakan Anggaran KPK)
Biaya Transportasi, akomodasi, dan biaya perjalanan dinas lainnya menjadi tanggungan peserta.

Fasilitas

Trainer, Master Assessor & Sertifikat Kompetensi resmi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)
Training kits dan sertifikat Diklat Asesor dari LSP KPK
Handout materi pelatihan & soft file.

SYARAT

Bersedia mengikuti seluruh kegiatan Diklat Asesor Kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP P-II KPK;
Bersedia menyiapkan perangkat pendukung Diklat Asesor Kompetensi yang dipersyaratkan oleh BNSP sesuai dengan arahan LSP P-II KPK;
Bersedia menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh dan dibuat selama kegiatan berlangsung;
Apabila telah direkomendasikan "Kompeten", bersedia selalu menjaga dan merawat kompetensi yang telah dimiliki dan siap mendapatkan penugasan dari LSP P-II KPK sebagai Asesor Kompetensi, sesuai dengan jadwal yang diberikan;
Bersedia mematuhi aturan dan kode etik serta pedoman perilaku sebagai Asesor Kompetensi yang ditetapkan oleh LSP P-II KPK termasuk dengan kerahasiaan, ketidakberpihakan, dan benturan kepentingan;Jika terbukti melanggar aturan, kode etik atau pedoman perilaku sebagai Asesor Kompetensi yang ditetapkan oleh LSP P-II KPK, bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Mitra Tempat Uji Kompetensi Antikorupsi

Tempat Uji Kompetensi

Sertifikasi kompetensi di sektor antikorupsi diselenggarakan oleh PK melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P-II KPK yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi diselenggarakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Berdasarkan lokasinya, TUK Antikorupsi diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. TUK di KPK; dan

2. TUK di Mitra KPK.

TUK Mitra KPK diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. TUK Sewaktu; dan

2. TUK Mandiri.

TUK Mitra KPK Sewaktu merupakan tempat yang digunakan sekali waktu saat uji kompetensi dilaksanakan. TUK sewaktu diverifikasi setiap akan digunakan sebagai tempat uji asesmen/kompetensi.
TUK Mitra KPK Mandiri dimiliki oleh lembaga di luar LSP KPK. TUK mandiri diverifikasi dan ditetapkan oleh LSP KPK sebagai TUK terverifikasi untuk suatu periode waktu tertentu dan dipelihara secara berkala. TUK mandiri harus mengembangkan dan memelihara sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman BNSP 206.

Manfaat menjadi TUK Mitra KPK

TUK SEWAKTU
•   Meningkatkan reputasi lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi
•   Memudahkan proses pelaksanaan sertifikasi dalam hal koordinasi, fleksibilitas waktu dan efektivitas tempat
•   Dapat mengusulkan jumlah dan merekomendasikan peserta yang mengikuti sertifikasi

TUK MANDIRI
•   Meningkatkan reputasi lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi
•   Dapat menyusun jadwal dan melaksanakan sertifikasi kompetensi secara mandiri
•   Dapat menentukan jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi

Dokumen TUK Mitra Antikorupsi

Skema Sertifikasi

Skema sertifikasi Penyuluh Antikorupsi merupakan skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P II KPK. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi.

Download Skema dan Daftar Bukti Pendukung

Persyaratan Dasar Sertifikasi

Penyuluh Antikorupsi Pertama (Kode Jabatan: 2635.99.0)

Penyuluh Antikorupsi Pertama adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi Pratama dan mempunyai lingkup penyuluhan antikorupsi bidang tertentu serta diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan antikorupsi pada pada lingkup organisasinya dan jejaring organisasinya.

Unit Kompetensi
Untuk mendapatkan sertifikat penyuluh antikorupsi pertama, kompetensi yang harus dicapai adalah 5 (lima) unit kompetensi, terdiri dari :

M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi
M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme
M.74PAK01.007.1 Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi
M.74PAK01.009.1 Membangun Sikap Antikorupsi

Jalur RPL (Pengalaman) yaitu:

Fotokopi e-KTP, NPWP dan Foto Berwarna 4X6 (1 Lembar);
Lulus "e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas untuk Calon Penyuluh" yang diselenggarakan KPK, dengan dibuktikan sertifikat kelulusan e-learning;
Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi minimal 3 kali;
Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi pascasertifikasi;

Jalur Diklat (Pendidikan Latihan) yaitu:

Fotokopi e-KTP, NPWP dan Foto Berwarna 4X6 (1 Lembar);
Lulus "e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas untuk Calon Penyuluh" yang diselenggarakan KPK, dengan dibuktikan sertifikat kelulusan e-learning;
Mempunyai sertifikat kelulusan Diklat Penyuluh Antikorupsi Antikorupsi yang diselenggarakan oleh ACLC KPK atau Pihak ketiga yang bekerja sama dengan ACLC KPK;
Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi pascadiklat Tatap Muka minimal 1 kali;
Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi pascasertifikasi.

Jalur Mata Kuliah

Fotokopi e-KTP dan Foto Berwarna 4X6 (1 Lembar);
Lulus "e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas untuk Calon Penyuluh" yang diselenggarakan KPK, dengan dibuktikan sertifikat kelulusan e-learning;
Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi minimal 2 kali;
Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi pascasertifikasi;
Lulus mata kuliah antikorupsi atau insersi antikorupsi yang dibuktikan degan transkrip atau DHS.

Penyuluh Antikorupsi Muda (Kode Jabatan: 2635.99.1)

Penyuluh Antikorupsi Muda adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi Muda dan mempunyai lingkup penyuluhan antikorupsi bidang tertentu serta diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan antikorupsi pada pada lingkup organisasinya dan jejaring organisasinya.

Unit Kompetensi
Untuk mendapatkan sertifikat penyuluh antikorupsi pratama, kompetensi yang harus dicapai adalah 9 (sembilan) unit kompetensi, terdiri dari:

M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi
M.74PAK01.003.1 Menerapkan Aspek K-3 dalam Pelaksaanan Penyuluhan Antikorupsi
M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi
M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme
M.74PAK01.006.1 Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi
M.74PAK01.007.1 Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi
M.74PAK01.008.1 Meningkatkan Keterampilan Terkait Antikorupsi
M.74PAK01.009.1 Membangun Sikap Antikorupsi

Jalur RPL (Pengalaman) yaitu:

Fotokopi e-KTP, NPWP dan Foto Berwarna 4X6 (1 Lembar);
Lulus "e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas untuk Calon Penyuluh" yang diselenggarakan KPK, dengan dibuktikan sertifikat kelulusan e-learning;
Memiliki Sertifikat Penyuluh Antikorupsi Pertama yang masih berlaku atau mempunyai pengalaman dalam kegiatan pencegahan serta pendidikan antikorupsi minimal selama 1 tahun;
Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi minimal 5 kali, dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan dan materi penyuluhan antikorupsi hasil karya sendiri;
Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi pascasertifikasi dibuktikan dengan program rencana aksi penyuluhan antikorupsi.

Jalur Diklat (Pendidikan Latihan) yaitu:

Fotokopi e-KTP, NPWP dan Foto Berwarna 4X6 (1 Lembar);
Lulus "e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas untuk Calon Penyuluh" yang diselenggarakan KPK, dengan dibuktikan sertifikat kelulusan e-learning;
Lulus Diklat Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Muda yang diselenggarakan KPK atau Pihak ketiga yang bekerjasama dengan KPK, dengan dibuktikan sertifikat kelulusan Diklat;
Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi minimal 1 kali pascadiklat, dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan dan materi penyuluhan antikorupsi hasil karya sendiri;
Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi pascasertifikasi dibuktikan dengan program rencana aksi penyuluhan antikorupsi.

RCC Penyuluh Antikorupsi Jenjang Muda

Foto Copy e-KTP
Foto berwarna ukuran 4x6
Foto copy NPWP
Sertifikat PAKSI Pratama/Muda
Portofolio pasca Sertifikasi minimal 6 kali penyuluhan

Penyuluh Antikorupsi Madya (Kode Jabatan: 2635.99.2)

Penyuluh Antikorupsi Madya adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi Madya, mempunyai lingkup penyuluhan antikorupsi bidang tertentu, diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan antikorupsi pada lingkup organisasinya dan jejaring organisasinya, serta melakukan pembinaan, pengembangan komunitas, dan pendampingan jejaring antikorupsi.

Unit Kompetensi
Untuk mendapatkan sertifikat penyuluh antikorupsi madya, kompetensi yang harus dicapai adalah 17 (tujuh belas) unit kompetensi, terdiri dari:

M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi
M.74PAK01.003.1 Menerapkan Aspek K-3 dalam Pelaksaanan Penyuluhan Antikorupsi
M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi
M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme
M.74PAK01.006.1 Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi
M.74PAK01.007.1 Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi
M.74PAK01.008.1 Meningkatkan Keterampilan Terkait Antikorupsi
M.74PAK01.009.1 Membangun Sikap Antikorupsi
M.74PAK01.010.1 Menumbuhkembangkan Kelembangaan Antikorupsi
M.74PAK01.011.1 Mendorong Kemandirian Kelompok Sasaran
M.74PAK01.012.1 Menumbuhkan Pelaku Utama Antikorupsi
M.74PAK01.013.1 Mengorganisasikan Kelompok Sasaran
M.74PAK01.014.1 Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran Penyuluhan
M.74PAK01.015.1 Menumbuhkan Jejaring Kerja Antara Kelompok Sasaran
M.74PAK01.016.1 Melakukan Kolaborasi
M.74PAK01.017.1 Memobilisasi Gerakan Antikorupsi

Jalur RPL (Pengalaman) yaitu:

Fotokopi e-KTP, NPWP dan Foto Berwarna 4X6 (1 Lembar);
Lulus "e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas untuk Calon Penyuluh" yang diselenggarakan KPK, dengan dibuktikan sertifikat kelulusan e-learning;
Memiliki Sertifikat Penyuluh Antikorupsi Muda yang masih berlaku atau mempunyai pengalaman dalam kegiatan pencegahan serta pendidikan antikorupsi minimal selama 2 tahun.
Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi minimal 5 kali dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan dan materi penyuluhan antikorupsi hasil karya sendiri.
Memiliki pengalaman mengembangkan/melakukan pendampingan kepada minimal 2 Komunitas/Forum/Kelompok Antikorupsi.
Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi, dan pendampingan komunitas pascasertifikasi dibuktikan dengan program kerja.

RCC Penyuluh Antikorupsi Jenjang Madya

Foto copy e-KTP
Foto berwarna ukuran 4x6
Foto copy NPWP
Sertifikat PAKSI Madya
Portofolio pasca Sertifikasi minimal 6 kali penyuluhan
Portofolio pendampingan komunitas pasca Sertifikasi minimal 2 Komunitas

Persyaratan Naik Jenjang dari Muda ke Madya

E-KTP, NPWP, Foto
Sertifikat e-learning Pelita
Sertifikat Muda yang masih aktif atau pengalaman kegiatan pencegahan dan pendidikan Antikorupsi minimal 2 tahun
laporan penyuluhan minimal 6 kali
Dokumen pengalaman mendampingi minimal 2 komunitas/forum/kelompok antikorupsi

Penyuluh Antikorupsi Utama (Kode Jabatan: 2635.99.3)

Penyuluh Antikorupsi Utama adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi Utama, mempunyai lingkup penyuluhan antikorupsi bidang tertentu, diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan antikorupsi pada lingkup organisasinya dan jejaring organisasinya, melakukan pembinaan, pengembangan komunitas, dan pendampingan jejaring antikorupsi, serta melakukan monitoring dan evaluasi program antikorupsi.

Unit Kompetensi
Untuk mendapatkan sertifikat penyuluh antikorupsi utama, kompetensi yang harus dicapai adalah 20 (dua puluh) unit kompetensi, terdiri dari:

M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi
M.74PAK01.003.1 Menerapkan Aspek K-3 dalam Pelaksaanan Penyuluhan Antikorupsi
M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi
M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme
M.74PAK01.006.1 Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi
M.74PAK01.007.1 Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi
M.74PAK01.008.1 Meningkatkan Keterampilan Terkait Antikorupsi
M.74PAK01.009.1 Membangun Sikap Antikorupsi
M.74PAK01.010.1 Menumbuhkembangkan Kelembangaan Antikorupsi
M.74PAK01.011.1 Mendorong Kemandirian Kelompok Sasaran
M.74PAK01.012.1 Menumbuhkan Pelaku Utama Antikorupsi
M.74PAK01.013.1 Mengorganisasikan Kelompok Sasaran
M.74PAK01.014.1 Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran Penyuluhan
M.74PAK01.015.1 Menumbuhkan Jejaring Kerja Antara Kelompok Sasaran
M.74PAK01.016.1 Melakukan Kolaborasi
M.74PAK01.017.1 Memobilisasi Gerakan Antikorupsi
M.74PAK01.018.1 Memantau Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
M.74PAK01.019.1 Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
M.74PAK01.020.1 Memfasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kelompok Sasaran Penyuluhan Antikorupsi

Jalur RPL (pengalaman) yaitu:

Fotokopi e-KTP, NPWP dan Foto Berwarna 4X6 (1 Lembar);
Lulus "e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas untuk Calon Penyuluh" yang diselenggarakan KPK, dengan dibuktikan sertifikat kelulusan e-learning;
Memiliki sertifikat Penyuluh Antikorupsi Madya atau mempunyai pengalaman kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat antikorupsi minimal tujuh tahun;
Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi minimal 5 kali;
Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi pascasertifikasi;
Berpengalaman membentuk dan/atau membina jejaring/komunitas/forum antikorupsi;
Berpengalaman melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi.

RCC Penyuluh Antikorupsi Jenjang Utama

FC e-KTP
Foto Berwarna ukuran 4x6
FC NPWP
Sertifikat PAKSI Utama
Portofolio Pasca Sertifikasi minimal 6 kali Penyuluhan
Portofolio Pendampingan Komunitas Pasca Sertifikasi minimal 2 Komunitas
Portofolio Monev Prog. Antikorupsi Pasca Sertifikasi minimal 1 kali

Persyaratan Naik Jenjang dari Madya ke Utama

E-KTP, NPWP, Foto
Sertifikat e-learning Pelita
Sertifikat Jenjang Madya yang masih aktif atau pengalaman kegiatan pencegahan dan pendidikan Antikorupsi minimal 3 tahun
Laporan pendampingan 2 komunitas/forum/kelompok Antikorupsi
Dokumen monitoring dan evaluasi program Antikorupsi

Tahapan Sertifikasi

Pendaftaran

Asesi mendaftar melalui portal AKSESKU dan mengikuti semua petunjuk yang disampaikan dalam PANDUAN PENDAFTARAN

Asesmen

LSP menerapkan metode dan mekanisme asesmen secara spesifik sesuai skema sertifikasi.
LSP menunjuk asesor dan TUK yang digunakan untuk pelaksanaan asesmen serta melakukan verifikasi tempat kerja sebelum asesmen dilakukan.
Jika ada perubahan skema sertifikasi yang meminta persyaratan tambahan, LSP mendokumentasikan dan mempublikasikan tanpa permintaan untuk memverifikasi personil bersertifikat sesuai dengan perubahan persyaratan.
Asesmen dipastikan terencana dan terstruktur yang memastikan bahwa persyaratan skema sertifikasi secara obyektif dan sistematis, diverifikasi dengan bukti terdokumentasi untuk konfirmasi kompetensi kandidat.
LSP memverifikasi metode asesmen kandidat dalam Rencana Asesmennya (FR-MMA-01). Verifikasi memastikan bahwa setiap asesmen adalah adil dan sah.
LSP memverifikasi dan mengakomodasi kebutuhan khusus (dengan alasan yang relevan) dan dimana integritas asesmen tidak dilanggar (FR-MMA-01), dengan mempertimbangkan regulasi nasional.
Bilamana LSP P-II KPK mempertimbangkan penggunaan lembaga lain (sub kontrak), LSP P-II KPK memiliki laporan, data dan rekaman untuk mendemonstrasikan bahwa hasilnya ekivalen, dan sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi.

Keputusan Sertifikasi

Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh LSP harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan ujian atau pelatihan calon.
Keputusan pemberian sertifikat dilakukan oleh tim sertifikasi.
LSP memberikan sertifikat kepada semua profesi yang disertifikasi.

Pemeliharaan Sertifikat

Untuk memelihara kompetensi, Penyuluh yang sudah bersertifikasi diwajibkan melakukan kegiatan sesuai dengan rencana aksi pasca sertifikasi yang dituliskan dalam formulir APL-01 dan APL-02 dan melaporkannya melalui AKSESKU INTERAKSI*.

Keluhan

Keluhan adalah setiap ketidakpuasan asesi yang tidak terkait dengan proses asesmen, yang prosesnya paling tidak berisi:

Pengajuan Banding

Asesi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh Asesor Kompetensi, dengan mengisi form Banding. Paling tidak banding mencakupi elemen dan metode ini:

Penegakan Kode Etik

Langkah Pengaduan Etik