Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi

A. Nilai Dasar Integritas

Integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Unsur-unsur Nilai Dasar Integritas meliputi ketaatan pada peraturan perundang-undangan, konsisten pada nilai-nilai kebenaran, antikorupsi, kejujuran, budi luhur, kebaikan, ketepercayaan dan reputasi yang baik.

Kode Etik dari Nilai Dasar Integritas ini tercermin dalam Pedoman Perilaku bagi Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi sebagai berikut:

Memegang teguh ideologi Pencasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemerintah yang sah, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan Lembaga Sertifikasi Profesi P-II Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP P-II KPK).
Memiliki komitmen sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi serta menyampaikan kepentingan pribadi/golongan dalam pelaksanaan tugas.
Melaporkan kepada Komite Etik LSP P-II KPK apabila mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi
Menolak setiap gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan perannya sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi dan berlawanan dengan peran dan kewajibannya sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi yang diberikan secara langsung.
Melaporkan setiap gratifikasi yang dianggap suap kepada Komite Etik LSP P-II KPK, yaitu gratifikasi yang diterima secara tidak langsung atau tidak dapat ditolak, berhubungan dengan perannya sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi, dan berlawanan dengan peran dan kewajibannya sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi.
Berperilaku dan bertindak secara jujur.
Berani mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan diri sendiri,
Tidak melakukan tindakan di luar batas tugas dan fungsi sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi.
Mengundurkan diri dari penugasan sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi apabila dalam melaksanakan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan.
Tidak menyalahgunakna jabatan dan/atau kewenangan yang dimilikinya termasuk menyalahgunakan pengaruhnya sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi, baik dalam pelaksanaan tugas, maupun untuk kepentingan pribadi.
Tidak menyalahgunakan surat tugas ataupun bukti lainnya sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi.
Tidak menerima honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugasnya. jika penugasan dan pembiayaan berasal dari LSP P-II dan/atau KPK, kecuali tidak dibiayai oleh LSP P-II KPK dan/atau KPK.
Tidak menggunakan aset yang diperoleh dari LSP P-II KPK yang berhubungan dengan statusnya sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi untuk keperluan lain di luar pelaksanaan peran sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi.
Tidak mengikutsertakan keluarga atau pihak yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas pada saat melakukan perjalanan dinas untuk menjalankan tugas sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi yang dibiayai oleh LSP P-II KPK dan/atau KPK.
Tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat prostitusi, perjudian, dan kelab malam, kecuali karena penugasan.
Tidak menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

B. Nilai Dasar Sinergi

Sinergi adalah kesesuaian pemikiran dan cara pandang terhadap masalah pemberantasan korupsi dari pelaku-pelaku atau elemen-elemen organisasi atau masyarakat yang berbeda. Dengan demikian, Sinergi dimaknai sebagai relasi kolaboratif yang bermanfaat dari para pelaku atau elemen untuk mencapai tujuan bersama baik di antara sesama Pemegang Sertifikat Kompetensi Antikorupsi, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi. Unsur-unsur nilai dasar Sinergi meliputi kesamaan pemikiran, kerja sama, harmonisasi, prasangka baik, kemitraan, kolaborasi, produktivitas bersama, dan sinkronisasi.

Kode Etik dari nilai dasar Sinergi tecermin dalam Kode Perilaku bagi Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi sebagai berikut:

Bersedia bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi.
Bersedia untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan data untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi, kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan.
Tidak mengingkari komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya.

C. Nilai Dasar Keadilan

Adil bermakna menempatkan hak dan kewajiban seseorang secara berimbang yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap manusia. Unsurunsur nilai dasar Keadilan meliputi penghormatan terhadap asas kepastian hokum, praduga tak bersalah, dan kesetaraan di hadapan hukum, serta hak asasi manusia.

Kode Etik dari nilai dasar Keadilan ini tecermin dalam Pedoman Perilaku bagi Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi sebagai berikut:

Mengakui persamaan derajat dan menghormati hak serta kewajiban setiap orang.
Memenuhi kewajiban dan menuntut hak secara berimbang.
Tidak bersikap diskriminatif atau menunjukkan keberpihakan atau melakukan pelecehan terhadap perbedaan ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, kemampuan fisik atau mental, usia, status pernikahan, atau status social ekonomi dalam pelaksanaan tugas.
Tidak bertindak sewenang-wenang atau melakukan perundungan dan/atau pelecehan terhadap pihak lain.

D. Nilai Dasar Profesionalisme

Profesionalisme merupakan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang membutuhkan adanya pengetahuan, keahlian, dan perilaku seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya. Unsur-unsur nilai dasar Profesionalisme meliputi kecakapan/kompetensi dalam bidang tertentu terkait dengan pekerjaan, dorongan untuk meningkatkan kompetensi, ketaatan untuk bekerja sesuai aturan dan standar, objektivitas, independensi, kesungguhan dan keterukuran dalam bekerja, tanggung jawab, kerja keras, produktivitas, dan inovasi.

Kode Etik dari nilai dasar Profesionalisme ini tecermin dalam Pedoman Perilaku bagi Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi sebagai berikut:

Kode Etik dari Nilai Dasar Profesionalisme ini tercermin dalam Pedoman Perilaku bagi Pemegang Sertifikat Kmpetensi Sektor Antikorupsi sebagai berikut:

Bekerja dengan cermat dan disiplin sesuai peraturan atau prosedur operasional baku yang berlaku.
Menghargai perbedaan pendapat dan terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun.
Tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi.
Menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara akuntabel dan tuntas.
Mengoptimalkan kompetensi untuk menyelesaikan tugas dan fungsi sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi.
Mampu beradaptasi terhadap perubahan ke arah yang lebih baik.
Tidak merespons kritik dan saran secara negatif dan berlebihan.
Mengutamakan pelaksanaan tugas daripada kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
Menjaga keamanan barang, dokumen, data, informasi, dan perangkat yang diberikan hak pemanfaatannya kepada Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi.
Berpakaian rapi dan sopan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi.

E. Nilai Dasar Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan serta keberanian untuk mengambil keputusan tepat pada waktunya yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur nilai dasar Kepemimpinan meliputi orientasi pada pelayanan, kesetaraan, keteladanan, kepeloporan, penggerak perubahan, daya persuasi, inisiatif, dan kemampuan membimbing perilaku seseorang atau sekelompok orang.

Kode Etik dari nilai dasar Kepemimpinan ini tecermin dalam Pedoman Perilaku Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi sebagai berikut:

Saling menghormati dan menghargai sesama manusia, baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi maupun dalam pergaulan sehari-hari.
Berani menghadapi serta menerima konsekuensi dalam setiap keputusan yang diambil.
Bersikap tegas dalam penerapan prinsip, nilai, dan keputusan yang telah disepakati.
Terbuka terhadap usulan perbaikan.
Menunjukkan sikap terbuka, transparan, dan menjunjung kesetaraan dalam melaksanakan peran sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, gender, dan golongan.
Menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari.
Menunjukkan komitmen, konsistensi, dan kedisiplinan sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi.
Menghindari sikap, tingkah laku, atau ucapan yang dilakukan untuk mencari popularitas, pujian, atau penghargaan dari siapapun dalam pelaksanaan peran sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Sektor Antikorupsi.

Etika Perilaku

Download Penjelasan