You are using very small device. We're sorry we're unable to support your device. Please consider opening this website on other device.

 

United Nations Convention against Corruption (UNCAC)

Dunia internasional, termasuk Indonesia, menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana maupun dampaknya. Kasus-kasus yang dihadapi Indonesia, seperti Innospec, Alstom, Rolls-Royce, e-KTP membutuhkan pemberantasan korupsi dengan strategi komprehensif serta kerja sama internasional dalam penegakan hukum maupun pencegahan korupsi. Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Officer on Drugs and Crime (UNODC) untuk melaksanakan sebuah perjanjian internasional UNCAC yang ditandatangi Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Mexico.

 

UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya komitmen suatu negara untuk memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintahan yang baik dan menegakkan rule of law.
 
UNCAC adalah upaya bersama negara-negara untuk menghapuskan malapetaka bernama korupsi dari muka bumi. Jika diberlakukan sepenuhnya, UNCAC dapat membuat sebuah perbedaan nyata terhadap kualitas hidup jutaan orang di seluruh dunia.

 

Terhitung per 6 Febuari 2020, 187 negara termasuk Indonesia, telah menjadi Negara Pihak pada UNCAC. Negara Pihak memiliki makna negara tersebut berkomitmen dengan meratifikasi UNCAC ke dalam peraturan domestiknya. Indonesia telah menunjukkan komitmennya kepada Konvensi Anti-Korupsi PBB ini dengan meratifikasi UNCAC melalui UU nomor 7 tahun 2006. Dengan ratifikasi tersebut, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan pasal-pasal UNCAC. Untuk memastikan implementasi UNCAC di Negara-Negara Pihak, dilaksanakan mekanisme review dalam 2 putaran yang masing-masing berdurasi 5 tahun. Proses review terhadap pelaksanaan UNCAC ini dapat menjadi momentum strategis untuk menunjukkan serta mengapresiasi praktik-praktik baik yang selama ini telah dilaksanakan oleh Indonesia, maupun untuk memperbaiki celah-celah dalam peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang masih mungkin disalahgunakan oleh para pelaku korupsi.

 

Berikut beberapa materi terkait UNCAC

Copyright © 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi