You are using very small device. We're sorry we're unable to support your device. Please consider opening this website on other device.


TUK Sewaktu


TUK SEWAKTU


Untuk mendukung pelaksanaan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi di diperlukan tersedianya tempat uji kompetensi (TUK) yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan nyaman.

Pelaksanaan sertifikasi antikorupsi dapat dilakukan di tempat uji kompetensi (TUK) yang terdiri atas:

  • TUK LSP P-II KPK
  • TUK SEWAKTU
  • TUK MANDIRI

Halaman ini akan membahas mengenai menjadi Mitra LSP P-II KPK khusus TUK Sewaktu. (unduh Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Antikorupsi di TUK sewaktu).


MANFAAT MENJADI BERMITRA (TUK SEWAKTU)


  • Memudahkan proses pelaksanaan sertifikasi dalam hal koordinasi, fleksibilitas waktu dan efektivitas tempat.
  • Meningkatkan reputasi lembaga dalam upaya pemberantasan korupsi
  • Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi dapat lebih optimal

TAHAPAN PERMOHONAN MENJADI MITRA (TUK SEWAKTU)



Penetapan Tempat Uji Kompetensi Sewaktu oleh LSP P-II KPK akan melalui beberapa tahapan verifikasi. Berikut disampaikan alur proses tahapan verifikasinya.

Keterangan Tahapan Verifikasi :

  1. Mitra melengkapi form Administrasi dan persyaratan, dokumen berupa:
    FR TUK SW 01 – Formulir kesediaan menjadi Mitra dengan tembusan lampiran Susunan Panitia dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (unduh Form Kesediaan menjadi Mitra)
  2. LSP P-II KPK menunjuk tim Asesor Lisensi, dokumen berupa:
    FR TUK SW 02 – Surat Tugas pelaksanaan verifikasi TUK Sewaktu
  3. Tim Asesor Lisensi melakukan tinjauan dokumen administrasi dan tinjauan kelayakan asesmen TUK Sewaktu, dokumen berupa:
    FR TUK SW 03 – Formulir Tinjauan Kelayakan Verifikasi
  4. Tim Asesor Lisensi melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada LSP P-II KPK terkait hasil verifikasi TUK Sewaktu, dokumen berupa:
    FR TUK SW 04 – Laporan dan Rekomendasi Tim Asesor Lisensi
  5. LSP P-II KPK memberikan keputusan TUK sewaktu terverifikasi atau tidak terverifikasi kepada mitra, dokumen berupa:
    FR TUK SW 05 – Formulir evaluasi hasil verifikasi.

PERSYARATAN MENJADI MITRA (TUK SEWAKTU)


1. PERSONIL & TANGGUNGJAWAB

Untuk pelaksanaan sertifikasi di TUK Sewaktu, mitra LSP P-II KPK harus menyiapkan personil dengan tanggung jawab sebagai berikut :

•    Penanggungjawab
•    Ketua Panitia
•    Koordinator Anggaran
•    Koordinator Sarana & Prasarana
•    Koordinator Akomodasi dan Konsumsi
•    Koordinator Publikasi dan Dokumentasi.

2. MELENGKAPI FORM ADMINISTRASI

Sebagai bentuk komitmen TUK Sewaktu, Mitra LSP P-II KPK melengkapi formulir kesediaan sebagai Mitra. (unduh Formulir Kesediaan menjadi Mitra).

3. BERSAMA LSP P-II KPK MELAKSANAKAN TAHAPAN KEGIATAN SERTIFIKASI

Kegiatan sertifikasi terdiri atas tahapan-tahapan sebagai berikut :

1)  Publikasi Kegiatan Sertifikasi Profesi
Adalah kegiatan penyampaian informasi kepada calon peserta sertifikasi yang berupa:
•    SKKNI Penyuluh Antikorupsi (unduh SKKNI Penyuluh Antikorupsi)
•    Skema Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (Klik Skema Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi)
•    Jadwal dan tahapan sertifikasi
Dalam tahapan ini mitra LSP P-II KPK berperan menyampaikan informasi kepada calon peserta dalam bentuk surat edaran, poster, leaflet, dan media publikasi lainnya.

2)  Pendaftaran Sertifikasi Profesi
Adalah persyaratan dasar yang harus disampaikan oleh calon peserta sertifikasi profesi kepada LSP P-II KPK. Persyaratan dasar tersebut berupa :
•    APL 01 (unduh Form APL 01)
•    CV
•    Dokumen Pendukung APL 01
Calon Peserta mendaftarkan keikutsertakan sertifikasi ke lsp.kpk@kpk.go.id.

3)  Bimtek Terpimpin
Adalah kegiatan penjelasan teknis pelaksanaan sertifikasi kepada peserta yang dinyatakan lulus untuk mengikuti sertifikasi profesi oleh LSP P-II KPK.
Penjelasan teknis berupa:
•    Tujuan Sertifikasi
•    Manfaat sertifikasi
•    Bukti Pendukung
•    Kriteria Memadai
•    Pengorganisasian dokumen
•    Pelaksanaan sertifikasi
LSP P-II KPK akan memberikan Bimtek Terpimpin dengan bantuan Mitra untuk mengkoordinasikan kepada peserta dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Bimtek terpimpin.

4)  Asesmen Sertifikasi
Adalah pelaksanaan uji kompetensi oleh asesor kompetensi kepada asesi. LSP P-II KPK Bersama dengan Mitra menyelenggarakan Ujii Kompetensi.

5)  Distribusi Sertifikat Kompetensi
Adalah kegiatan penyerahan bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja oleh LSP P-II KPK. LSP P-II KPK akan menyampaikan Sertifikat Kompetensi kepada MItra untuk didistribusikan kepada peserta.

4. SARANA & PRASARANA

Sarana dan Prasarana yang harus dipersiapkan dalam rangka sertifikasi profesi oleh mitra berupa:

5. ANGGARAN

Dalam pelaksanaan Uji Kompetensi/Asesmen sertifikasi dibutuhkan pembiayaan.
Berikut pembagian anggarannya:
1.    Anggaran yang menggunakan anggaran KPK (sesuai SBU) sebagai berikut:

2. Anggaran yang menggunakan anggaran mitra sesuai (dengan sbu) sebagai berikut:

3. Biaya lainnya, menjadi kesepakatan antara Mitra dan Peserta, misal:


Info Sertifikasi


Pendaftaran


Tahapan Sertifikasi


Jadwal Sertifikasi


Daftar Asesor Kompetensi


Daftar Penyuluh Antikorupsi


Kode Etik Penyuluh Antikorupsi


Diklat Asesor Kompetensi


TUK Sewaktu



Copyright © 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi