You are using very small device. We're sorry we're unable to support your device. Please consider opening this website on other device.


Tahapan Sertifikasi


ALUR DAN PROSEDUR


A. Proses Pendaftaran

1. Asesi datang ke LSP P-II KPK atau mengirimkan email ke lsp.kpk@kpk.go.id
2. LSP P-II KPK memberikan penjelasan mengenai proses sertifikasi yang berkaitan dengan skema sertifikasi dengan penjelasan minimum mencakupi:

  • Persyaratan sertifikasi
  • Ruang lingkup
  • Deskripsi proses asesmen
  • Hak-hak asesi
  • Tugas personil bersertifikat
  • Biaya sertifikasi
  • Kewajiban pemegang sertifikat

3. Asesi mengisi dan menandatangani formulir permohonan sertifikasi (APL-01) yang minimum mencakupi:

  • Informasi yang diminta untuk mengidentifikasi pemohon, seperti: nama, alamat, dan informasi lain yang diminta oleh skema sertifikasi;
  • Ruang lingkup sertifikasi yang diminta oleh pemohon;
  • Pernyataan persetujuan pemohon untuk memenuhi persyaratan skema sertifikasi dan untuk menyediakan bukti-bukti kompetensi dan informasi untuk tujuan asesmen;
  • Informasi pendukung untuk mendemonstrasikan kesesuaian secara obyektif dengan persyaratan dasar skema sertifikasi;

Catatan bagi pemohon untuk menyampaikan untuk diakomodasi atas kebutuhan khusus pemohon (dengan alasan yang relevan).

  • Asesi melengkapi persyaratan kelengkapan pendaftaran, atau bukti-bukti portofolio tentang rekaman kegiatan selama melakukan penyuluhan.
  • Asesi mengisi formulir asesmen mandiri dan melampirkan bukti-bukti pendukung yang dicantumkan sebagai bukti kompeten.
  • LSP mengkaji ulang permohonan sertifikasi untuk menjamin bahwa :
  • LSP melakukan kaji ulang permohonan sertifikasi untuk memastikan permohonan sertifikasi sesuai ruang lingkup yang diajukan.
  • LSP menyadari kemungkinan adanya kekhususan kondisi peserta dan dengan alasan yang tepat dapat mengakomodasikan keperluan khusus peserta seperti bahasa dan/atau ketidakmampuan (disabilities) lainnya.

 

B. Proses Asesmen

  1. LSP menerapkan metode dan mekanisme asesmen secara spesifik sesuai skema sertifikasi
  2. LSP menunjuk asesor dan TUK yang digunakan untuk pelaksanaan asesmen serta melakukan verifikasi tempat kerja sebelum asesmen dilakukan.
  3. Jika ada perubahan skema sertifikasi yang meminta persyaratan tambahan, LSP mendokumentasikan dan mempublikasikan tanpa permintaan untuk memverifikasi personil bersertifikat sesuai dengan perubahan persyaratan.
  4. Asesmen dipastikan terencana dan terstruktur yang memastikan bahwa persyaratan skema sertifikasi secara obyektif dan sistematis, diverifikasi dengan bukti terdokumentasi untuk konfirmasi kompetensi kandidat.
  5. LSP memverifikasi metode asesmen kandidat dalam Rencana Asesmennya (FR-MMA-01). Verifikasi memastikan bahwa setiap asesmen adalah adil dan sah.
  6. LSP memverifikasi dan mengakomodasi kebutuhan khusus (dengan alasan yang relevan) dan dimana integritas asesmen tidak dilanggar (FR-MMA-01), dengan mempertimbangkan regulasi nasional.
  7. Bilamana LSP P-II KPK mempertimbangkan penggunaan lembaga lain (sub kontrak), LSP P-II KPK memiliki laporan, data dan rekaman untuk mendemonstrasikan bahwa hasilnya ekivalen, dan sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi.

 

C. Keputusan Sertifikasi

  1. Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh LSP harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan ujian atau pelatihan calon.
  2. Keputusan pemberian sertifikat dilakukan oleh tim sertifikasi.
  3. LSP memberikan sertifikat kepada semua profesi yang disertifikasi.

 

D. Banding

  1. Asesi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh Asesor Kompetensi, dengan mengisi form Banding. Paling tidak banding mencakupi elemen dan metode ini:
  2. LSP menerima permohonan banding dan meneruskan permohonan kelengkapan banding kepada pleno LSP
  3. LSP memastikan bahwa permohonan, investigasi dan keputusan banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon.
  4. LSP menganalisa banding dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa
  5. LSP melakukan rapat pleno untuk memutuskan keputusan tentang banding
  6. LSP memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.

 

E. Keluhan

Keluhan adalah setiap ketidakpuasan asesi yang tidak terkait dengan proses asesmen, yang prosesnya paling tidak berisi:

  • LSP menerima keluhan dan memastikan kerahasiaan keluhan
  • LSP menangani keluhan
  • LSP merekomendasikan keputusan keluhan
  • LSP memberikan pemberitahuan resmi tentang selesainya proses penanganan keluhan.

 

F. Pemeliharaan Sertifikasi

Untuk memelihara kompetensi, LSP melakukan surveilan kepada pemegang sertifikat kompetensi, yang mencakupi:

  • Evaluasi rekaman kegiatan penyuluhan antikorupsi minimal sekali dalam setahun.
  • Evaluasi asesi (sampling).
  • Witness (bila diperlukan).

 


Info Sertifikasi


Pendaftaran


Tahapan Sertifikasi


Jadwal Sertifikasi


Daftar Asesor Kompetensi


Daftar Penyuluh Antikorupsi


Kode Etik Penyuluh Antikorupsi


Diklat Asesor Kompetensi


TUK Sewaktu



Copyright © 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi