You are using very small device. We're sorry we're unable to support your device. Please consider opening this website on other device.

 

Kode Etik Penyuluh Antikorupsi



I. KODE ETIK


A. Religiusitas
Religiusitas merupakan pelaksanaan keyakinan beragama atau nilai-nilai spiritualitas yang diyakini kebenarannya berdasarkan agama atau kepercayaan masing-masing. Unsur-unsur religiusitas meliputi ketakwaan kepada Tuhan YME, keyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan Sang Pencipta, ketulusan/ keikhlasan dalam bekerja, mengembangkan sikap saling menghormati dan kesantunan untuk mendukung terciptanya kondisi penyuluhan yang kondusif.

Kode Etik Religiusitas ini tercermin dalam pedoman perilaku Penyuluh Antikorupsi sebagai berikut :

  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Berperilaku santun dan saling menghormati.
  3. Menjaga amanah dalam tugas kepenyuluhan.
  4. Mampu mengendalikan diri dari perilaku tidak terpuji.
  5. Mengajak pada kebaikan dan melarang pada kejahatan.
  6. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.

B. Integritas:
Integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Unsur-unsur antara lain taat pada peraturan perundang-undangan, konsisten pada nilai-nilai kebenaran, tidak berperilaku koruptif, kejujuran, berbudi luhur, kebaikan, bisa dipercaya, dan reputasi baik.

Kode Etik Integritas ini tercermin dalam pedoman perilaku Penyuluh Antikorupsi sebagai berikut :

  1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan peraturan Penyuluh Antikorupsi.
  2. Memiliki komitmen sebagai Penyuluh Antikorupsi serta mengenyampingkan kepentingan pribadi/ golongan dalam pelaksanaan tugas.
  3. Melaporkan kepada komite etik LSP apabila mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi penyuluh antikorupsi.
  4. Menolak setiap pemberian gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban, yang diberikan secara langsung.
  5. Wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada komite etik LSP, yaitu gratifikasi yang diterima secara tidak langsung atau tidak dapat ditolak, berhubungan dengan jabatan, dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban.
  6. Berperilaku jujur.
  7. Tidak melakukan tindakan diluar batas kewenangan (secara proporsional).
  8. Wajib mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam melaksanakan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan.
  9. Tidak menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimilikinya termasuk menyalahgunakan pengaruhnya sebagai Penyuluh Antikorupsi baik dalam pelaksanaan tugas maupun untuk kepentingan pribadi.
  10. Tidak menyalahgunakan Surat Perintah Tugas, ataupun bukti lainnya sebagai Penyuluh Antikorupsi.
  11. Jika mendapatkan penugasan penyuluhan dari KPK, penyuluh tidak boleh menerima honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas, kecuali uang transport, uang harian (uang saku, transport lokal, uang makan), akomodasi, makanan dan minuman yang dihidangkan dalam rangka rapat, pelatihan, seminar/workshop, kemitraan, dan sosialisasi yang berlaku secara umum dan sesuai kode etik profesi penyuluh antikorupsi serta sepanjang tidak dibiayai oleh KPK.
  12. Jika mendapatkan penugasan penyuluhan selain dari KPK, terkait dengan honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun mengikuti ketentuan dan kode etik organisasi masing-masing.
  13. Tidak menggunakan aset penyuluhan antikorupsi untuk hal-hal diluar pelaksanaan tugas.
  14. Dilarang menggunakan points atau manfaat dari frequent flyer, point rewards, atau sejenisnya yang diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas untuk keperluan/ kepentingan pribadi jika penugasan dari KPK
  15. Dilarang mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas pada saat melakukan perjalanan untuk penyuluhan.

C. Keadilan
Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu perinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hokum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap orang.

Kode Etik Keadilan ini tercermin dalam pedoman perilaku Penyuluh Antikorupsi sebagai berikut :

  1. Menghargai persamaan hak antar individu.
  2. Menghargai perbedaan terhadap SARA, gender, dan status sosial ekonomi.

D. Profesionalitas
Profesionalitas merupakan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara benar sehingga dibutuhkan adanya kemampuan, keahlian, dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya agar hasil kerjanya berdampak pada efektivitas pemberantasan korupsi. Unsur – unsur Profesionalitas meliputi memiliki kompetensi di bidangnya dan terus meningkatkan kompetensinya, bekerja sesuai aturan, objektif, indipenden, melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dan terukur, bertanggung jawab, kerjakeras, produktif dan inovatif.

Kode Etik Profesionalitas ini tercermin dalam pedoman perilaku Penyuluh Antikorupsi sebagai berikut :

  1. Patuh dan konsisten terhadap kebijakan dan Standar Operasi Baku.
  2. Menghargai perbedaan pendapat, terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun.
  3. Independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyuluh antikorupsi.
  4. Disiplin dalam bekerja.
  5. Mengutamakan pelaksanaan tugas daripada kepentingan pribadi.
  6. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap tugas yang diberikan.
  7. Menjaga keamanan barang, dokumen, data, informasi dan perangkat penyuluhan antikorupsi.
  8. Berpakaian rapi dan sopan dalam pelaksanaan penyuluhan.

E. Kepemimpinan
Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan serta berani mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur kepemimpinan berorientasi pada Pelayanan, kesetaraan, keteladanan, kepeloporan dan penggerak perubahan, dan memiliki daya persuasi/ membimbing untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok orang dalam rangka mencapai tujuan.

Kode Etik Kepemimpinan ini tercermin dalam pedoman perilaku Penyuluh Antikorupsi sebagai berikut :

  1. Menunjukkan sikap terbuka, transparan , dan menjunjung kesetaraan (egaliterianisme) dalam penyuluhan tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, gender dan golongan.
  2. Menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari.
  3. Menunjukkan komitmen, konsistensi dan disiplin sebagai penyuluh antikorupsi.

II. ETIKA PERILAKU


  1. Menjaga kehormatan diri dan menunjung tinggi etika.
  2. Berpenampilan sederhana yang bisa diterima secara umum ( berdasarkan kearifan lokal dan norma-norma yang berlaku).
  3. Menunjukkan sikap antusias dalam melaksanakan gerakan antikorupsi

Dokumen Surat Pernyataan dan Kode Etik Penyuluh Antikorupsi. Unduh Kode Etik PAK


Info Sertifikasi


Pendaftaran


Tahapan Sertifikasi


Jadwal Sertifikasi


Daftar Asesor Kompetensi


Daftar Penyuluh Antikorupsi


Kode Etik Penyuluh Antikorupsi


Diklat Asesor Kompetensi


TUK Mitra KPK



Copyright © 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi