You are using very small device. We're sorry we're unable to support your device. Please consider opening this website on other device.


Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi

APA DAN MENGAPA SERTIFIKASI PENYULUH ANTIKORUPSI?


Mulai 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Pusat Edukasi Antikorupsi merancang dan menerapkan sistem sertifikasi kompetensi untuk berbagai profesi yang ada di sektor antikorupsi yang dimulai dengan jabatan penyuluh antikorupsi.

Mengapa?

  • Mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045 (dokumen dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas) dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi:
    – 2025: perbaikan sistem di berbagai lini layanan publik
    – 2035: penurunan korupsi dan praktik suap
    – 2045: masyarakat yang antikorupsi
  • Kompetensi Penyuluh Antikorupsi memiliki peran strategis dalam memberi penerangan dan menggerakkan masyarakat untuk mencegah korupsi dengan mengembangkan budaya antikorupsi, sehingga diharapkan visi masyarakat Indonesia yang berbudaya hukum pada tahun 2045 dapat tercapai.
  • Memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan.

Unduh: Mengapa KPK menyelenggarakan Sertifikasi PAK

Apa Manfaatnya?

a. Bagi Profesi Penyuluh Antikorupsi

  • Membantu meyakinkan dirinya untuk masuk dalam profesi Penyuluh Antikorupsi.
  • Membatu meyakinkan kepada masyarakat dan organisasi bahwa dirinya kompeten dan terpelihara kompetensinya.
  • Membantu profesi Penyuluh Antikorupsi dalam memenuhi persyaratan regulasi.

b. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

  • Membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia kerja.
  • Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
  • Membantu memastikan pencapain hasil diklat yang tinggi.
  • Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat.

Apa yang dilakukan?

Apa yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi?

Sertifikasi kompetensi merupakan salah satu cara untuk melakukan standarisasi sebuah profesi. Sertifikasi kompetensi merupakan lambang dari sebuah profesionalisme. Sertifikasi kompetensi berbeda dengan sertifikasi pelatihan.

Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional dan/atau internasional.

  • Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
  • Diperoleh melalui proses asesmen

Adapun Sertifikasi Pelatihan adalah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga pelatihan bahwa seseorang telah berhasil menyelesaikan suatu program pelatihan kerja tertentu.

  • Sertifikat pelatihan adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga pelatihan sebagai bukti resmi seseorang telah berhasil menyelesaikan suatu program pelatihan kerja tertentu.
  • Peserta pelatihan yang telah berhasil menyelesaikan program pelatihan dapat mengakses Sertifikat Kompetensi melalui Sertifikasi Kompetensi.

Unduh : Apa itu Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi


SKKNI PENYULUH ANTIKORUPSI


Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilakukan melalui upaya-upaya penindakan pelaku, tetapi juga upaya-upaya pencegahan melalui perbaikan sistem serta pembangunan perilaku dan budaya antikorupsi. Upaya-upaya tersebut dilakukan KPK dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, KPK berkomitmen mendorong terbentuknya agen-agen perubahan dari berbagai elemen bangsa sebagai penyuluh antikorupsi yang bertugas “menggantikan” peran KPK dalam memenuhi berbagai kegiatan pembelajaran antikorupsi yang diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat.

Untuk memastikan para Penyuluh Antikorupsi memiliki kompetensi untuk melakukan penyuluhan secara efektif, diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Penyuluhan Antikorupsi. Informasi selengkapnya, silakan Unduh Dokumen SKKNI Penyuluh Antikorupsi.


SKEMA SERTIFIKASI


Paket Kemasan Penyuluh Antikorupsi

Skema sertifikasi Penyuluh Antikorupsi merupakan skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P II KPK. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi. Skema Sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi tenaga kerja bidang Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP P II KPK dan asesor kompetensi. Paket Kemasan Penyuluh Antikorupsi terdiri atas:

Unduh :


Sertifikat Penyuluh Antikorupsi Pratama
(Kode Jabatan: 2635.99.1)

Penyuluh Antikorupsi Pratama adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi Pratama dan mempunyai lingkup penyuluhan antikorupsi bidang tertentu serta diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan antikorupsi pada pada lingkup organisasinya dan jejaring organisasinya.

Unit Kompetensi
Untuk mendapatkan sertifikat penyuluh antikorupsi pratama, kompetensi yang harus dicapai adalah 9 (sembilan) unit kompetensi, terdiri dari:

  1. M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
  2. M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi
  3. M.74PAK01.003.1 Menerapkan Aspek K-3 dalam Pelaksaanan Penyuluhan Antikorupsi
  4. M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi
  5. M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme
  6. M.74PAK01.006.1 Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi
  7. M.74PAK01.007.1 Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi
  8. M.74PAK01.008.1 Meningkatkan Keterampilan Terkait Antikorupsi
  9. M.74PAK01.009.1 Membangun Sikap Antikorupsi

Sertifikat Penyuluh Antikorupsi Madya
(Kode Jabatan: 2635.99.2)

Penyuluh Antikorupsi Madya adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi Madya, mempunyai lingkup penyuluhan antikorupsi bidang tertentu, diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan antikorupsi pada lingkup organisasinya dan jejaring organisasinya, serta melakukan pembinaan, pengembangan komunitas, dan pendampingan jejaring antikorupsi.

Unit Kompetensi
Untuk mendapatkan sertifikat penyuluh antikorupsi madya, kompetensi yang harus dicapai adalah 17 (tujuh belas) unit kompetensi, terdiri dari:

  1. M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
  2. M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi
  3. M.74PAK01.003.1 Menerapkan Aspek K-3 dalam Pelaksaanan Penyuluhan Antikorupsi
  4. M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi
  5. M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme
  6. M.74PAK01.006.1 Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi
  7. M.74PAK01.007.1 Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi
  8. M.74PAK01.008.1 Meningkatkan Keterampilan Terkait Antikorupsi
  9. M.74PAK01.009.1 Membangun Sikap Antikorupsi
  10. M.74PAK01.010.1 Menumbuhkembangkan Kelembangaan Antikorupsi
  11. M.74PAK01.011.1 Mendorong Kemandirian Kelompok Sasaran
  12. M.74PAK01.012.1 Menumbuhkan Pelaku Utama Antikorupsi
  13. M.74PAK01.013.1 Mengorganisasikan Kelompok Sasaran
  14. M.74PAK01.014.1 Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran Penyuluhan
  15. M.74PAK01.015.1 Menumbuhkan Jejaring Kerja Antara Kelompok Sasaran
  16. M.74PAK01.016.1 Melakukan Kolaborasi
  17. M.74PAK01.017.1 Memobilisasi Gerakan Antikorupsi

Sertifikat Penyuluh Antikorupsi Utama
(Kode Jabatan: 2635.99.3)

Penyuluh Antikorupsi Utama adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi Utama, mempunyai lingkup penyuluhan antikorupsi bidang tertentu, diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan antikorupsi pada lingkup organisasinya dan jejaring organisasinya, melakukan pembinaan, pengembangan komunitas, dan pendampingan jejaring antikorupsi, serta melakukan monitoring dan evaluasi program antikorupsi.

Unit Kompetensi
Untuk mendapatkan sertifikat penyuluh antikorupsi utama, kompetensi yang harus dicapai adalah 17 (tujuh belas) unit kompetensi, terdiri dari:

  1. M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas
  2. M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi
  3. M.74PAK01.003.1 Menerapkan Aspek K-3 dalam Pelaksaanan Penyuluhan Antikorupsi
  4. M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi
  5. M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme
  6. M.74PAK01.006.1 Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi
  7. M.74PAK01.007.1 Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi
  8. M.74PAK01.008.1 Meningkatkan Keterampilan Terkait Antikorupsi
  9. M.74PAK01.009.1 Membangun Sikap Antikorupsi
  10. M.74PAK01.010.1 Menumbuhkembangkan Kelembangaan Antikorupsi
  11. M.74PAK01.011.1 Mendorong Kemandirian Kelompok Sasaran
  12. M.74PAK01.012.1 Menumbuhkan Pelaku Utama Antikorupsi
  13. M.74PAK01.013.1 Mengorganisasikan Kelompok Sasaran
  14. M.74PAK01.014.1 Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran Penyuluhan
  15. M.74PAK01.015.1 Menumbuhkan Jejaring Kerja Antara Kelompok Sasaran
  16. M.74PAK01.016.1 Melakukan Kolaborasi
  17. M.74PAK01.017.1 Memobilisasi Gerakan Antikorupsi
  18. M.74PAK01.018.1 Memantau Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
  19. M.74PAK01.019.1 Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi
  20. M.74PAK01.020.1 Memfasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kelompok Sasaran Penyuluhan Antikorupsi

BUKTI PENDUKUNG UNIT KOMPETENSI PENYULUH ANTIKORUPSI


Kualifikasi Bukti Pendukung
01 Penyuluh Pratama Jalur RPL UNDUH
02 Penyuluh Pratama Jalur Diklat UNDUH
03 Penyuluh Madya UNDUH
04 Penyuluh Utama UNDUH

PERSYARATAN SERTIFIKASI


Penyuluh Antikorupsi Pratama Jalur RPL (Pengalaman)

    1. Mempunyai pengalaman dalam kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat antikorupsi minimal selama 1 tahun
    1. Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi minimal 5 kali
    1. Lulus e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan ACLC KPK
  1. Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi pasca sertifikasi.

Penyuluh Antikorupsi Pratama Jalur Diklat

  1. Mempunyai sertifikat kelulusan Diklat Penyuluh Antikorupsi yang diselenggarakan oleh ACLC KPK atau Pihak ketiga yang bekerja sama dengan ACLC KPK
  2. Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi pasca Diklat Tatap  Muka minimal 1 kali
  3. Lulus e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan ACLC KPK
  4. Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi pasca sertifikasi.

Penyuluh Antikorupsi Madya

    1. Memiliki sertifikat Penyuluh Antikorupsi Pratama atau mempunyai pengalaman kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat antikorupsi minimal lima tahun
    2. Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi minimal 5 kali
    1. Lulus e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan ACLC KPK
    1. Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi pasca sertifikasi
    1. Berpengalaman membentuk dan/atau membina jejaring/komunitas/forum antikorupsi
  1. Mempunyai komitmen serta rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi dan pendampingan forum/komunitas antikorupsi.

Penyuluh Antikorupsi Utama

    1. Memiliki sertifikat Penyuluh Antikorupsi Madya atau mempunyai pengalaman kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat antikorupsi minimal tujuh tahun
    2. Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi minimal 5 kali
    1. Lulus e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan ACLC KPK
    1. Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi pasca sertifikasi
    1. Berpengalaman membentuk dan/atau membina jejaring/komunitas/forum antikorupsi
    1. Berpengalaman melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi
  1. Mempunyai komitmen serta rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi, pendampingan forum/komunitas antikorupsi, dan monitoring evaluasi program pencegahan korupsi

Info Sertifikasi


Pendaftaran


Tahapan Sertifikasi


Jadwal Sertifikasi


Daftar Asesor Kompetensi


Daftar Penyuluh Antikorupsi


Kode Etik Penyuluh Antikorupsi


Diklat Asesor Kompetensi


TUK Mitra KPK



Copyright © 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi