You are using very small device. We're sorry we're unable to support your device. Please consider opening this website on other device.

 

DIKLAT PERSIAPAN SERTIFIKASI PENYULUH ANTIKORUPSI TAHUN 2020

Peran aktif dari setiap elemen bangsa sangat diperlukan untuk percepatan upaya pemberantasan korupsi.  Salah satu peran tersebut adalah sebagai penyuluh antikorupsi tersertifikasi yang tidak hanya berada di KPK, namun juga dapat berada di lingkungan Kementerian, Lembaga negara, Pemerintah Daerah, BUMN/D, Instansi pemerintah lainnya, Korporasi dan Civil Society Organization (CSO).

Hingga akhir tahun 2019, jumlah penyuluh antikorupsi yang tersertifikasi tercatat berjumlah 824 orang dari berbagai kalangan dan latar belakang, mulai dari guru, dosen, APIP pusat dan daerah, komunitas, hingga masyarakat umum, yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Keberadaan penyuluh antikorupsi yang tersertifikasi ini, diharapkan akan memberikan sinyal kepada para koruptor bahwa penyuluh antikorupsi tidak bergerak sendirian, namun memiliki kebersamaan langkah untuk memberantas korupsi.

Untuk menjadi penyuluh antikorupsi yang tersertifikasi, masyarakat dan para pemangku kepentingan diharuskan memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan antikorupsi. Namun, bagi yang belum memiliki pengalaman dalam menyuluh antikorupsi tapi memiliki motivasi dan kemauan untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK membuka jalur pendidikan dan pelatihan (diklat) persiapan sertifikasi penyuluh antikorupsi, dengan mengedepankan kualitas, kompetensi dan pencapaian tujuan diklat/tujuan pembelajaran yang dapat memberi manfaat bagi instansinya/tempat bekerjanya maupun bagi pemangku kepentingannya. Kegiatan Diklat ini merupakan tahapan awal persiapan mengikuti sertifikasi penyuluh antikorupsi yang akan diikuti pada proses berikutnya.

Melalui kegiatan diklat ini, diharapkan dapat membentuk calon penyuluh antikorupsi yang kompeten dan berdaya sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No. 303 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis golongan Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan kerja Penyuluh Antikorupsi.

***

Untuk mengetahui lebih detail terkait Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi silakan klik https://aclc.kpk.go.id/lsp/sertifikasi-penyuluh-antikorupsi., atau klik DI SINI.

 

Tujuan Diklat


Kegiatan Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

  1. Memfasilitasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan dan pelatihan.

  2. Peserta Diklat memiliki kompetensi dan diakui sebagai Penyuluh Antikorupsi yang bersertifikat sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 303 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis golongan Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan kerja Penyuluh Antikorupsi.

Manfaat Diklat bagi Peserta


  1. Peserta mampu menjelaskan kompetensi apa saja yang wajib dimiliki untuk menjadi Penyuluh Antikorupsi yang tersertifikasi (sesuai SKKNI);
  2. Peserta mampu mengaktualisasikan integritas, sikap antikorupsi;
  3. Peserta mampu melakukan penanganan konflik yang muncul dalam proses penyuluhan antikorupsi;
  4. Peserta mampu menerapkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi;
  5. Peserta mampu mempraktikan kegiatan penyuluhan untuk menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi, menyadarkan bahaya dan dampak korupsi;
  6. Peserta mampu mendemonstrasikan bagaimana membangun cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi;
  7. Peserta mampu mempraktikkan melatih ketrampilan antikorupsi;
  8. Peserta mampu mengelola kegiatan Penyuluhan Antikorupsi; perencanaan, training need analysis, desain pembelajaran (lesson plan), menyuluh, hingga membuat laporan kegiatan penyuluhan.

Karakteristik Diklat


  1. Kegiatan dilaksanakan oleh Pusat Edukasi Antikorupsi/ACLC KPK dengan durasi diklat selama 6 hari kerja.
  2. ACLC KPK melakukan proses pengumuman pendaftaran diklat yang terbuka untuk umum atau menggunakan pola kerja sama dengan Kementerian/Lembaga yang berminat melakukan sertifikasi penyuluh antikorupsi terhadap pegawainya di instansinya. Selanjutnya dilakukan seleksi berdasarkan persyaratan pendaftaran.
  3. ACLC KPK menyediakan modul, bahan ajar, Kerangka Acuan Program, Garis Besar Perencanaan Program, fasilitator, dan narasumber ahli.
  4. Segala biaya yang timbul selama pelaksanaan diklat dibebankan kepada anggaran ACLC KPK atau Kementerian/Lembaga yang bekerja sama.
  5. Berorientasi pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penyuluh Antikorupsi sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 303 tahun 2016 tentang Penetapan SKKNI kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis golongan Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan kerja Penyuluh Antikorupsi;
  6. Berbasis pembelajaran aktif untuk meningkatkan pemahaman unit-unit kompetensi melalui ceramah, diskusi kelompok, pemenuhan tugas, dan praktik/simulasi menyuluh antikorupsi.

Persyaratan Pendaftaran Peserta


Persyaratan  calon peserta Diklat adalah sebagai berikut:

  1. Memiliki motivasi dan kemauan menyuluh antikorupsi;

  2. Sebelum melakukan pendaftaran, calon peserta diwajibkan menyelesaikan e-learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas pada https://elearning.kpk.go.id,  yang dibuktikan dengan e-sertifikat kelulusan e-learning;*

  3. Peserta diwajibkan membuat Materi Penyuluhan Antikorupsi Dasar berdasarkan pengetahuan peserta dari materi yang dipelajari saat mengikuti e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi. Materi penyuluhan ini akan digunakan sebagai materi penyuluhan sekaligus bahan dalam sesi-sesi penugasan selama Diklat berlangsung. Materi penyuluhan yang disusun dapat berupa  paparan Powerpoint atau bentuk materi penyuluhan lainnya.

  4. Seluruh dokumen persyaratan (e-Sertifikat & Materi Dasar Penyuluhan) dalam format PDF dilampirkan dalam formulir pendaftaran .

  5. Memiliki pengetahuan dasar yang memadai tentang teknologi dan media komunikasi seperti laptop dan perangkat lunak (MS Word, Excel, Power Point).

 

*Panduan pendaftaran (login) e-learning dapat dipelajari DI SINI.

Materi Pembelajaran Diklat


Secara umum, materi pembelajaran dalam Diklat ini mengacu pada standar kompetensi sesuai SKKNI No. 303 tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis golongan Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan kerja Penyuluh Antikorupsi. Diklat dilaksanakan berbasis pembelajaran aktif untuk meningkatkan pemahaman unit-unit kompetensi melalui ceramah, diskusi kelompok,  penugasan mandiri, pendampingan fasilitator, dan praktik/simulasi menyuluh antikorupsi.

Adapun materi yang mendukung kompetensi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

NO.

MATERI

PEMBAHASAN

1

Menjadi Penyuluh Antikorupsi itu Keren!

1.     Pengertian SKKNI Penyuluh Antikorupsi
2.     Latar belakang dibuatnya SKKNI Penyuluh Antikorupsi
3.     Manfaat dari SKKNI Penyuluh Antikorupsi
4.     Isi dari SKKNI Penyuluh Antikorupsi
5.     Urgensi KPK perlu mendorong adanya Penyuluh Antikorupsi
6.     Kompetensi yang harus dimiliki Penyuluh Antikorupsi
7.     Materi/Unit Kompetensi yang harus disampaikan dalam Penyuluhan Antikorupsi
8.     Referensi Materi Penyuluhan Antikorupsi
9.     1001 cara menyuluh
10.  Tahapan singkat Penyuluhan: Perencanaan-pengorganisasian-Pelaksanaan-Evaluasi-Pelaporan
11.  Penjelasan 15 Materi Dasar (UK 4,5,6,7,8,9)

2

Delik Tindak Pidana Korupsi

1.     Pengertian korupsi;
2.     Faktor-faktor dan teori penyebab korupsi;
3.     Dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia;
4.     Tujuh delik tindak pidana korupsi dan unsur-unsur pembuktiannya,
5.     Perbedaan gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap
6.     Gratifikasi yang harus dilaporkan dan boleh tidak dilaporkan
7.     Kewajiban dan sanksi pelaporan gratifikasi
8.     Studi Kasus Delik Tipikor

3

Biaya Sosial Korupsi

1.     Prinsip ekonomi (dilema, biaya oportunitas, dll)
2.     Biaya sosial kejahatan dan perspektif ekonomi dalam kejahatan
3.     Mengukur kerugian/kerusakan Akibat korupsi
4.     Proses reaksi terhadap korupsi
5.     Estimasi biaya sosial korupsi
6.     Biaya eksplisit dan implisit korupsi
7.     Studi kasus biaya sosial korupsi
8.     Kita semua korban korupsi
9.     Membangun cara berpikir kritis terhadap korupsi berdasarkan biaya sosial korupsi

4

Integritas dan Konflik Kepentingan

1.     Nilai-nilai antikorupsi
2.     Konsep konflik kepentinga
3.     Penyebab dan dampak konflik kepentingan
4.     Strategi mengelola konflik kepentingan
5.     Pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan
6.     Hubungan konflik kepentingan, good corporate governance, kepemimpinan, dan korupsi
7.     Kode etik Penyuluh Antikorupsi

5

Studi Kasus

1.     Contoh studi kasus yang relevan dengan bidang kerja
2.     Analisis penyebab dan dampak kasus/potensi korupsi yang terjadi.
3.     Penyusunan format studi kasus (strategi, pelaksana, dll)
4.     Implementasi studi kasus dalam konteks penyuluhan antikorupsi
5.     Penugasan

6

Mempersiapkan Penyuluhan Antikorupsi

1.  Menyusun dokumen perencanaan pembelajaran
2.  Pengorganisasian kegiatan penyuluhan
3.  Menyusun studi kasus korupsi
4.  Menyusun dokumen rencana kontijensi penanganan konflik
5.  Menyusun dokumen rencana penerapan K3
6. Pendampingan
7. Penugasan
8. Praktik Penyuluhan

7

Penyuluhan yang Efektif dan Menarik

1.     Cara membuka dan menutup penyuluhan
2.     Metode kreatif penyuluhan
3.     Bermain peran dalam penyuluhan
4.     Media pembelajaran dalam penyuluhan

8

Tahapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi

1. Perbedaan sertifikat dengan sertifikasi
2. Tempat pelaksanaan sertifikasi
3. Urgensi KPK melakukan sertifikasi penyuluh antikorupsi
4. Tahapan sertifikasi
5. Persyaratan untuk mengikuti sertifikasi jenjang pratama (Form APL 01 dan Form AGK)

Jadwal Diklat Tahun 2020**


No.

Nama Diklat

Waktu

Tempat

Pendaftaran

Batas Akhir Pendaftaran

1

Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi – TENAGA AHLI PENDAMPING DESA

24-28 Februari 2020

Zoom Cloud Meeting (Online)

2

Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi – ASOSIASI PROFESOR INDONESIA

16-20 April 2020

Zoom Cloud Meeting (Online)

3

Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi – KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

23-31 Juni 2020

Google Meeting (Online)

–       

–       

4

Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi – BATCH 1 TAHUN 2020

14-21 Juli 2020

Zoom Cloud Meeting (Online)

DITUTUP

Jumat, 3 Juli 2020

5

Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi – BATCH 2 TAHUN 2020

11-19 Agustus 2020

Zoom Cloud Meeting (Online)

DITUTUP

Jumat, 31 Juli 2020

6

Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi – BATCH 3 TAHUN 2020

25 Agustus-1 September 2020

Zoom Cloud Meeting (Online)

DAFTAR DI SINI 

Jumat, 14 Agustus 2020

7

Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi – BATCH 4 TAHUN 2020

20-27 Oktober  2020

Zoom Cloud Meeting (Online)

DAFTAR DI SINI

Jumat, 9 Oktober  2020

8

Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi – APIP DAERAH BATCH 1

tbc

Zoom Cloud Meeting (Online)

Belum dibuka

9

Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi – APIP DAERAH BATCH 2

tbc

tbc

Belum dibuka

10

Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi – APIP DAERAH BATCH 3

tbc

tbc

Belum dibuka

11

Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi – APIP DAERAH BATCH 4

tbc

tbc

Belum dibuka

12

Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi – APIP DAERAH BATCH 5

tbc

tbc

Belum dibuka

**Keterangan:

  • Jadwal kegiatan diklat sewaktu-waktu bisa berubah
  • Panitia berhak mengubah jadwal yang telah dipilih peserta jika batch tertentu telah memenuhi kuota atau terdapat kekurangan jumlah peserta pada batch tertentu (dengan konfirmasi kepada peserta).
  •  Jika ada perubahan jadwal bacth, akan diinformasikan kepada peserta yang telah mendaftar pada bacth tersebut.
  • Peserta tidak dipungut biaya (GRATIS).


Copyright © 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi