Seorang perempuan mengangkat tangan di antara puluhan pejabat daerah, mayoritas laki-laki, di ruangan itu.
“Saya masih sering bingung. Begini, saya punya teman akrab sejak muda. Kawan main dan sekarang pengusaha. Kalau dia memberi saya hadiah, apakah itu gratifikasi?"
Pertanyaan sederhana. Wawan Wardiana, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, yang menjadi narasumber di sesi itu, tidak menjawab langsung. Ia balik melempar tanya dengan analogi lain.
"Orangtua saya akan mentransfer Rp100 juta untuk biaya pernikahan anak saya. Boleh saya terima?"
Orang-orang di ruangan itu terdiam beberapa saat. Pada Kamis, 11 Juni 2026, sebanyak 35 pejabat daerah—wakil gubernur dan ketua DPRD beserta pasangan—mengikuti pelatihan PAKU Integritas di Pusdiklat LAN, Jakarta. KPK menyelenggarakannya yang bertujuan agar para pejabat lebih memahami tentang korupsi dan bisa menghindarinya.
Wawan tersenyum, lalu menjawab sendiri. ”Terima saja. Apalagi kita membutuhkannya. Dan, itu dari orangtua."
Hanya saja: "Bagaimana kalau orangtua itu adalah vendor di instansi yang kita pimpin?”
Pemberian boleh diterima asalkan tidak menciptakan terjadinya konflik kepentingan. Selama pemberian itu bersifat pribadi dan tidak berkaitan dengan jabatan, tugas dan wewenang sebagai pejabat daerah atau negara, boleh diterima. Karena ada contoh-contoh hadian yang memang diperbolehkan secara aturan diterima.
Untuk lebih mudahnya, menurut Wawan, ada empat pertanyaan yang wajib ditanyakan setiap pejabat ketika menerima pemberian:
Pertama, apakah saya pegawai negeri atau penyelenggara negara? Kedua, apakah saya menerima hadiah? Ketiga, apakah hadiah itu berkaitan dengan jabatan saya? Keempat apakah ada potensi konflik kepentingan?
Jika jawabannya ya pada keempatnya, kewajiban berlaku: laporkan dalam waktu 30 hari kerja! Sekarang mudah melaporkan gratifikasi melalui aplikasi GOL. Jika tidak dilaporkan, hadiah itu secara hukum berubah status menjadi suap. Ancamannya empat hingga dua puluh tahun penjara.
"Kita tidak perlu mencantumkan nama pemberi," kata Wawan. "Karena dalam pidana gratifikasi, penerimanya yang terjerat, bukan pemberinya."
Wawan lalu mengisahkan tentang Rudi Rubiandini, eks Wakil Menteri ESDM. Setelah ditangkap KPK, Rudi keluar dari gedung dan dicegat wartawan. Ditanya wartawa, ia menjelaskan bahwa dirinya tidak korupsi, tapi terjerat gratifikasi.
"Masih banyak yang menyangka korupsi selalu soal kerugian uang negara," kata Wawan. "Padahal gratifikasi adalah bagian dari korupsi."
Jika bingung: terima dan laporkan!
Di ruangan terpisah, 27 pasangan pejabat (kebanyakan istri pejabat) mendapat pembekalan dari Dr. Suharsi, penyuluh antikorupsi utama yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan Pemprov Jawa Tengah–kini telah pensiun.