Penguatan Sertifikasi Sektor Antikorupsi: Lisensi LSP KPK Diperpanjang dan Standar Kompetensi CRA Resmi Ditetapkan

AKSI / PENGUATAN SERTIFIKASI SEKTOR ANTIKORUPSI: LISENSI LSP KPK DIPERPANJANG DAN STANDAR KOMPETENSI CRA RESMI DITETAPKAN

10 FEBRUARI 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat strategi pencegahan korupsi berbasis pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Komitmen tersebut ditegaskan melalui dua capaian strategis sekaligus, yakni perpanjangan lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), yang diberikan secara langsung oleh Ketua BNSP, Syamsi Hari.

Pada kesempatan yang sama, LSP KPK juga menerima Surat Keputusan Register Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Corruption Risk Assessment (CRA) oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yang disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, pada Selasa (10/2), ini menjadi bagian dari rangkaian penguatan skema sertifikasi sektor antikorupsi yang semakin terstandar dan terintegrasi secara nasional. Momentum ini menjadi penting karena tidak hanya menegaskan keberlanjutan kelembagaan LSP KPK, tetapi juga menandai pengakuan formal terhadap kompetensi penilaian risiko korupsi dalam sistem kompetensi kerja nasional.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pengakuan tersebut merupakan langkah strategis dalam memastikan upaya pencegahan korupsi berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa pendekatan berbasis kompetensi menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola yang lebih akuntabel dan berintegritas.

Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui penguatan sistem, peningkatan integritas, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia. “Sertifikasi kompetensi antikorupsi menjadi instrumen penting untuk memastikan upaya tersebut berjalan secara terstandar dan berkelanjutan,” ujarnya.

Peran LSP KPK dalam Standarisasi Kompetensi Antikorupsi

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, selaku Ketua Dewan Pengarah LSP KPK, menyampaikan bahwa pengembangan sertifikasi sektor antikorupsi merupakan bagian dari strategi jangka panjang KPK dalam membangun sumber daya manusia berintegritas yang memiliki standar kompetensi terukur.

“Keberadaan LSP KPK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga sertifikasi, tetapi sebagai instrumen strategis dalam memperluas dampak pendidikan antikorupsi melalui peran penyuluh dan pembangun integritas di berbagai sektor,” ungkapnya.

Menurut Wawan, LSP KPK diarahkan untuk memastikan mutu asesmen kompetensi tetap selaras dengan standar nasional serta kebutuhan pencegahan korupsi yang semakin kompleks. “Sejak dilisensikan, LSP KPK secara konsisten mengembangkan skema sertifikasi yang adaptif dan relevan dengan upaya pembangunan integritas di berbagai sektor,” tambahnya.

Hingga awal tahun 2026, lanjutnya, LSP KPK telah menerbitkan 6.344 sertifikat kompetensi yang terdiri atas 5.615 Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan 729 Ahli Pembangunan Integritas (API). Para profesional bersertifikat tersebut tersebar di 37 provinsi dan berperan aktif dalam penguatan budaya integritas di berbagai sektor, termasuk kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, institusi pendidikan, hingga sektor swasta.menjangkau ribuan peserta dari berbagai latar belakang profesi dan wilayah di Indonesia.

“Para PAKSI dan API yang telah tersertifikasi tidak hanya berperan dalam kegiatan edukasi, tetapi juga berkontribusi dalam penguatan sistem integritas di lingkungan kerja, organisasi, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi kompetensi sektor antikorupsi memiliki dampak nyata dalam memperluas gerakan pencegahan korupsi berbasis kompetensi,” ucap Wawan.

Selain itu, pengembangan skema sertifikasi juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan kelembagaan dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko korupsi secara lebih sistematis. “Dengan standar kompetensi yang terukur, proses pembangunan integritas dapat dilakukan secara lebih terstruktur, akuntabel, dan berkelanjutan,” tandas Wawan.

Perpanjangan Lisensi LSP KPK sebagai Pengakuan Mutu Nasional

Ketua BNSP, Syamsi Hari, secara resmi menyerahkan Sertifikat Perpanjangan Lisensi LSP KPK kepada Pimpinan KPK. Perpanjangan lisensi LSP KPK diberikan oleh BNSP setelah melalui proses full assessment yang komprehensif dan objektif. Proses ini mencakup evaluasi aspek kelembagaan, penerapan sistem manajemen mutu, ketersediaan serta kompetensi asesor, hingga konsistensi pelaksanaan skema sertifikasi.

Syamsi Hari menegaskan bahwa pemutakhiran lisensi tersebut merupakan bentuk pengakuan atas konsistensi KPK dalam menjaga kualitas sertifikasi kompetensi sektor antikorupsi sejak awal lisensi diberikan.

“Pemutakhiran lisensi LSP KPK diberikan setelah melalui asesmen penuh yang komprehensif. Kami mengapresiasi konsistensi KPK dalam menjaga mutu penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sejak LSP KPK pertama kali dilisensikan,” ujarnya.

Sejak pertama kali memperoleh lisensi pada 2017, LSP KPK secara berkala menjalani surveilans dan evaluasi mutu. Konsistensi inilah yang menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap sertifikasi profesi yang diselenggarakan.

Penetapan SKKK CRA Dorong Penguatan Mitigasi Risiko Korupsi

Penetapan SK Register SKKK Corruption Risk Assessment (CRA) menjadi tonggak penting dalam penguatan standar kompetensi kerja khusus di bidang penilaian risiko korupsi yang terintegrasi dalam sistem kompetensi kerja nasional.

Corruption risk assessment merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko korupsi dalam suatu organisasi. Pendekatan ini mendorong organisasi untuk mengenali titik rawan sejak tahap perencanaan, sehingga pengendalian dapat dilakukan sebelum risiko berkembang menjadi pelanggaran.

Pendekatan ini sekaligus menggeser paradigma pencegahan korupsi dari reaktif menjadi preventif. Organisasi tidak lagi menunggu terjadinya penyimpangan, melainkan secara aktif membangun sistem pengendalian berbasis analisis risiko.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menyampaikan apresiasi atas komitmen KPK dalam mendorong penguatan budaya antikorupsi melalui pendekatan berbasis kompetensi.

“Kesadaran terhadap bahaya korupsi dapat memperkaya sistem ketenagakerjaan nasional sekaligus memperkuat etika publik. Upaya yang dilakukan KPK ini menunjukkan keseriusan dalam menumbuhkan budaya antikorupsi yang berkelanjutan,” tandasnya.

KPK berharap, dengan lisensi yang diperpanjang dan standar kompetensi yang terdaftar secara nasional, sektor antikorupsi Indonesia memiliki fondasi yang semakin kokoh. Sertifikasi profesi dan pendekatan penilaian risiko korupsi diharapkan dapat diadopsi secara luas oleh berbagai instansi dan organisasi sebagai bagian dari praktik tata kelola modern.