KPK Gandeng Pemprov dan DPRD Kalimantan Selatan Bangun Integritas Pemerintahan

AKSI / KPK GANDENG PEMPROV DAN DPRD KALIMANTAN SELATAN BANGUN INTEGRITAS PEMERINTAHAN

29 OKTOBER 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya membangun budaya jujur dan kepemimpinan berintegritas di daerah. Melalui Pelatihan Integritas bagi Lembaga Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, KPK mendorong sinergi antara dua unsur pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, pada 29–30 Oktober 2025 ini diikuti oleh 42 pejabat eksekutif dan 51 pejabat legislatif beserta pasangannya. Pelatihan ini bertujuan memperkuat nilai kejujuran tidak hanya dalam birokrasi, tetapi juga di lingkungan keluarga sebagai fondasi pembentukan karakter berintegritas.

“Jujur adalah hal yang seharusnya menjadi kebiasaan dalam setiap tindakan kita,” tegas Agung Yudha Wibowo, Pelaksana Tugas Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK. Ia menambahkan, kejujuran tidak boleh berhenti sebagai slogan moral, melainkan harus menjadi perilaku nyata dalam keseharian. Melalui pendekatan pendidikan dan pencegahan, KPK terus menanamkan nilai-nilai integritas agar tidak berhenti di level wacana.

Menegaskan semangat yang sama, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyampaikan apresiasi atas dukungan KPK sekaligus menekankan pentingnya sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif. “Integritas adalah fondasi utama pemerintahan yang bersih. Tanpanya, sebesar apa pun sumber daya yang kita miliki, akan sulit mencapai pembangunan yang berkeadilan dan menyejahterakan rakyat,” ujarnya.

Muhidin menambahkan, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup melalui penindakan semata. Pemerintah daerah, kata dia, harus membenahi sistem, memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi anggaran, dan mendorong partisipasi publik. Reformasi birokrasi, inovasi pelayanan, serta penerapan sistem digital (e-government) menjadi langkah konkret Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan.

“Mari kita jaga amanah rakyat dengan integritas dan keteladanan. Bersama, kita wujudkan Kalimantan Selatan yang bersih dari korupsi dan membawa kesejahteraan bagi semua,” tutupnya.

Senada dengan itu, Wakil Gubernur H. Hasnuryadi Sulaiman menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang transparan dan berintegritas. “Ini adalah tanggung jawab moral kita kepada masyarakat. Integritas harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga agar menjadi teladan di lingkungan kerja,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian H.K., menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Menurutnya, membangun integritas merupakan tugas bersama seluruh pemangku kepentingan daerah. “KPK hadir langsung ke Banua untuk memastikan nilai-nilai integritas semakin kuat di lembaga eksekutif dan legislatif. Semangat ini harus kita rawat dan jadikan budaya,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.

Pelatihan integritas ini juga menjadi penanda pendekatan baru KPK dalam menggabungkan aspek moral, reflektif, dan keluarga dalam pendidikan antikorupsi. Para peserta mendapatkan pembelajaran tentang pencegahan korupsi, bahaya gratifikasi, serta dinamika integritas melalui metode reflektif yang mendorong evaluasi diri atas keputusan dan budaya kerja yang telah berjalan. Dengan melibatkan pasangan peserta, kegiatan ini dirancang untuk memperkuat nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan agar tumbuh lebih kuat dan konsisten—baik di lingkungan kerja maupun keluarga.

KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, melainkan juga melalui pendidikan karakter dan kepemimpinan berintegritas di seluruh lapisan pemerintahan. Melalui kegiatan seperti ini, para pemimpin daerah diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu menggerakkan birokrasi menuju sistem yang bersih, transparan, dan berkeadilan.