Meneguhkan Akar Integritas di Kalimantan Selatan: KPK Monitor Implementasi Program PRESTASI

AKSI / MENEGUHKAN AKAR INTEGRITAS DI KALIMANTAN SELATAN: KPK MONITOR IMPLEMENTASI PROGRAM PRESTASI

30 OKTOBER 2025

Di tengah derasnya tantangan korupsi di birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus meneguhkan komitmennya dalam menanam dan merawat nilai-nilai integritas di tubuh aparatur negara. Tidak cukup hanya menabur benih lewat pelatihan, KPK terus memonitor seberapa dalam akar integritas itu telah tumbuh di lingkungan kerja para peserta.

Melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, KPK hadir di Kalimantan Selatan untuk melakukan monitoring pelaksanaan nilai-nilai integritas pasca kegiatan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI). Kegiatan yang berlangsung pada 28 Oktober 2025 di Banjarmasin dan Banjarbaru, dipimpin langsung oleh Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Yonathan Demme Tangdilintin, bersama Kepala Satgas Akademi Integritas, Swasti Putri Mahatmi.

Kunjungan ini menjadi bagian penting dari tindak lanjut program PRESTASI, sebuah pelatihan yang dirancang untuk membantu para pimpinan instansi merefleksikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai sekaligus membangun ekosistem yang berintegritas di lingkungan kerjanya.

Di Kalimantan Selatan ini, KPK menggandeng tiga instansi strategis—Kantor Wilayah Kementerian Agama, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), dan Balai Penataan Bangunan—yang berperan sebagai pilar penerapan integritas di sektor pelayanan publik dan pengelolaan proyek pemerintah.

Para pimpinan dari ketiga instansi tersebut kini disebut sebagai Duta PRESTASI, sosok yang diharapkan menjadi penjaga akar integritas di lembaganya masing-masing dan penggerak perubahan menuju birokrasi yang bersih dan berintegritas.

Transparansi Dana BOS Melalui OASE Madrasah: Aksi Integritas Kemenag Kalimantan Selatan

Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas terus ditunjukkan oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Di bawah kepemimpinan Kepala Kanwil Kemenag, Muhammad Tambrin, program hasil PRESTASI 2025 dijalankan dengan fokus pada penguatan integritas dan transparansi pengelolaan proyek SBSN serta Dana BOS madrasah.

Melalui kolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Tinggi, dan Kementerian PUPR, Kanwil Kemenag Kalsel memastikan proses pengawasan proyek berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Salah satu inisiatif unggulan yang lahir dari semangat tersebut adalah “OASE Madrasah” — sebuah platform komunikasi terbuka antara wali murid dan pihak sekolah, yang juga berfungsi sebagai media publikasi laporan penggunaan Dana BOS secara transparan. Program ini diharapkan menjadi contoh nyata penerapan nilai-nilai integritas dalam tata kelola pendidikan madrasah.

Tidak hanya berhenti di situ, Kemenag Kalsel juga memperkuat budaya integritas di lingkungan internal melalui berbagai langkah nyata, seperti rekrutmen petugas haji yang diawasi lintas lembaga, pembinaan moral secara rutin, serta penerapan layanan publik bebas gratifikasi di Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Upaya tersebut mencerminkan semangat Kemenag Kalsel dalam membumikan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas sebagai fondasi birokrasi yang bersih dan berkeadilan.

BP2JK Kalimantan Selatan Perkuat Integritas Lewat SMAP dan Zona Integritas WBK

Upaya mewujudkan birokrasi bebas korupsi terus digaungkan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Kalimantan Selatan. Di bawah kepemimpinan Decki Rahadian Firdiansyah, BP2JK menegaskan komitmennya untuk memperkuat integritas melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Dalam paparannya, Decki menjelaskan bahwa Rencana Aksi Pengendalian Risiko Korupsi 2025 difokuskan pada dua hal utama: penerapan SMAP sebagai sistem pengendalian antisuap yang terukur, serta pembangunan budaya kerja berintegritas di seluruh lini pelayanan.

Sejak awal penugasannya di Banjarmasin, ia menegaskan larangan bagi pegawai untuk melakukan pertemuan langsung dengan pihak-pihak berkepentingan, sebagai langkah menjaga independensi dan profesionalisme lembaga.

Pelaksanaan SMAP di BP2JK Kalsel telah diperkuat melalui Surat Keputusan resmi pada Oktober 2025, dengan audit internal dijadwalkan pada bulan November. Beragam langkah penguatan juga dilakukan, antara lain pemasangan CCTV di ruang pelayanan, penerapan akses sidik jari di ruang pimpinan, serta sosialisasi publik tentang kebijakan antisuap dan etika kerja.

Untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, BP2JK menerapkan Program Punishment and Reward, sosialisasi kode etik pegawai, serta menghadirkan inovasi “Tenderpedia”, yang menjadi sarana publikasi dan edukasi terkait proses tender agar lebih terbuka dan mudah diakses publik.

Penerapan SMAP ini juga mendapat dukungan penuh dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, termasuk melalui pengembangan PANCEK—sistem adaptasi nasional dari standar internasional ISO 37001. Selain itu, salah satu pegawai BP2JK telah dinyatakan kompeten sebagai Penyuluh Antikorupsi, menandai langkah nyata dalam menanamkan nilai integritas secara internal.

Seluruh rangkaian aksi ini menunjukkan komitmen kuat BP2JK Kalimantan Selatan untuk memastikan integritas menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa konstruksi — agar akar kejujuran dan akuntabilitas tetap kokoh, bahkan di tengah potensi risiko yang tinggi di sektor tersebut.

Balai Penataan Bangunan dan Kawasan Tumbuhkan Integritas dari Pimpinan hingga Staf

Semangat penguatan integritas di lingkungan kerja terus digelorakan oleh Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK). Di bawah kepemimpinan Denny Surya Martha, nilai-nilai antikorupsi tak hanya dijadikan slogan, tetapi benar-benar dihidupkan melalui aksi nyata yang melibatkan seluruh jajaran, dari pimpinan hingga staf pelaksana.

Setelah mengikuti Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) yang diselenggarakan oleh KPK, Kepala Balai aktif melakukan transfer pengetahuan dan implementasi rencana aksi integritas kepada pegawai. Berbagai kegiatan digelar, mulai dari pembahasan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), kajian Corruption Risk Assessment (CRA), hingga aktualisasi nilai integritas melalui kegiatan internal tim.

Dalam upaya memperluas dampak pembelajaran, Kepala Balai juga melibatkan staf secara aktif dalam sosialisasi antikorupsi kepada kelompok kerja masyarakat desa yang melaksanakan proyek secara swakelola. Selain itu, diterapkan pula penandatanganan Pakta Integritas bagi penyedia jasa dan konsultan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.

Dari hasil wawancara dengan para pegawai, pelatihan PRESTASI dinilai membawa perubahan positif dalam gaya kepemimpinan Kepala Balai. Ia dianggap lebih terbuka, komunikatif, dan kreatif dalam mendorong inisiatif penguatan integritas di lingkungan kerja.

Salah satu langkah nyata yang diapresiasi adalah pelibatan staf dalam kampanye digital dan Program PAKSI (Pegawai Aktif Berintegritas), yang menjadi wadah internal untuk berbagi inspirasi dan praktik baik antikorupsi.

Aksi “dari pimpinan ke staf” ini menjadi bukti bahwa penguatan integritas di BPBPK tidak bersifat seremonial, melainkan tumbuh secara kolektif dan berkelanjutan. Dengan kepemimpinan yang meneladani dan partisipasi aktif seluruh pegawai, BPBPK berupaya meneguhkan akar integritas agar tertanam kuat di setiap aspek tata kelola organisasi.

Meneguhkan Integritas sebagai Budaya Kerja

Kunjungan KPK ke tiga instansi di Kalimantan Selatan ini menunjukkan bahwa Program PRESTASI bukan sekadar pelatihan, melainkan gerakan nyata membangun budaya integritas dalam birokrasi. Di setiap instansi, nilai integritas tampak dihidupkan melalui berbagai aksi konkret — mulai dari transparansi pengelolaan anggaran dan pengawasan proyek, hingga pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.

Inisiatif ini menegaskan bahwa integritas tidak berhenti pada komitmen individu, melainkan tumbuh menjadi kebiasaan kerja kolektif yang diperkuat lewat kolaborasi lintas lembaga. Semangat perubahan tersebut menjadi cerminan kesungguhan aparatur di Kalimantan Selatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.

KPK menilai keberhasilan pelaksanaan Program PRESTASI di Kalimantan Selatan sebagai tolok ukur sekaligus inspirasi bagi instansi lain di seluruh Indonesia. Bukti nyata implementasi nilai-nilai integritas di daerah ini menegaskan bahwa fondasi bangsa yang berintegritas dapat dibangun dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten.

Dan para Duta PRESTASI adalah wujud nyata dari perjuangan tersebut — membuktikan bahwa perubahan budaya kerja yang bersih dan beretika dapat dimulai dari satu langkah, lalu menular menjadi gerakan bersama.