KPK–Kementerian PU Bentuk Penyuluh Antikorupsi Lewat PRIMA, Perkuat Integritas di Sektor Pekerjaan Umum

AKSI / KPK–KEMENTERIAN PU BENTUK PENYULUH ANTIKORUPSI LEWAT PRIMA, PERKUAT INTEGRITAS DI SEKTOR PEKERJAAN UMUM

22 AGUSTUS 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menginisiasi pembentukan Penyuluh Antikorupsi jalur pengalaman melalui "Pelatihan Integritas dan Manajemen Penyuluhan Antikorupsi (PRIMA)". Kegiatan yang dilaksanakan pada 19–22 Agustus 2025 di Balai Pengembangan Kompetensi (Bapekom) Wilayah V Yogyakarta ini diikuti 50 pegawai Kementerian PU. Program ini menjadi wujud kolaborasi dalam memperkuat budaya integritas, sekaligus melengkapi keberadaan penyuluh antikorupsi yang berperan penting dalam penyebarluasan nilai-nilai antikorupsi.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan KPK seorang diri. Dengan cakupan kerja luas dan alokasi anggaran pembangunan yang besar, Kementerian PU berada pada posisi strategis sekaligus rawan terhadap risiko korupsi. “Penguatan kapasitas internal dalam upaya pencegahan korupsi merupakan sebuah kewajiban,” ucapnya.

Menurut Yonathan, pembentukan penyuluh antikorupsi merupakan langkah strategis untuk memperkuat budaya integritas dari dalam organisasi. “Penyuluh antikorupsi menjadi mitra strategis untuk menginisiasi pelatihan internal, menyosialisasikan nilai integritas, serta mendukung unit kepatuhan membangun sistem pengendalian yang efektif,” tegasnya.

Yonathan menjelaskan, saat ini jumlah penyuluh antikorupsi di lingkungan Kementerian PU masih sangat terbatas, hanya lima orang. Melalui PRIMA, jumlah tersebut diharapkan bertambah sehingga dapat memperkuat fungsi edukasi dan diseminasi antikorupsi di seluruh lini organisasi.

“Ke depannya, keberadaan para penyuluh juga diharapkan dapat membentuk forum internal, sebagaimana yang sudah berkembang di kementerian lainnya,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PU, Djaya Sukarno, menegaskan bahwa peserta PRIMA dipilih secara selektif untuk menjadi agen perubahan yang dipandang mampu menyebarkan pesan antikorupsi di unit kerja masing-masing.

“Pelatihan ini dirancang untuk membekali calon penyuluh antikorupsi di Kementerian PU agar memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 303 tahun 2016 tentang penyuluh antikorupsi,” ungkapnya.

Djaya menambahkan, keberadaan penyuluh diharapkan mampu mendorong keberlanjutan program pencegahan korupsi di lingkungan kementerian. “Dengan semakin banyak penyuluh antikorupsi, akan dibentuk forum internal sebagai wadah berbagi pengalaman dan merancang inisiatif bersama dalam memperkuat budaya integritas di sektor pekerjaan umum,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Juli 2025, Kementerian PU telah menyelenggarakan "Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI)" yang diikuti 34 pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator dari tujuh unit organisasi. Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kepemimpinan berintegritas sebagai langkah awal dalam membangun fondasi dan sistem yang mendorong budaya antikorupsi secara berkelanjutan di lingkungan kerja Kementerian PU.

Rangkaian kolaborasi pelatihan tersebut mencerminkan strategi berkesinambungan dalam membangun budaya integritas di Kementerian PU, mulai dari pimpinan hingga pegawai pelaksana. Dengan pendekatan ini, penguatan sistem pencegahan korupsi dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, tidak hanya berbasis kebijakan dari atas, tetapi juga digerakkan dari dalam oleh para agen perubahan.

Melalui sinergi pelatihan lintas jenjang jabatan ini, lahirnya penyuluh antikorupsi diharapkan menjadi penggerak baru yang memperkuat barisan agen perubahan. Keberadaan mereka akan menjadi katalisator penting dalam menjaga agar sektor pembangunan infrastruktur berjalan bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Kementerian PU.