KPK Gandeng OJK Laksanakan Sertifikasi API: Dorong Penguatan Sistem Integritas di Sektor Keuangan

AKSI / KPK GANDENG OJK LAKSANAKAN SERTIFIKASI API: DORONG PENGUATAN SISTEM INTEGRITAS DI SEKTOR KEUANGAN

14 AGUSTUS 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia berintegritas di berbagai lembaga negara. Salah satu langkah strategisnya adalah pelaksanaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) yang kali ini menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia di seluruh level, mulai dari strategis hingga teknis, agar dapat mendukung terciptanya sistem integritas yang efektif di lingkungan OJK.

Sebanyak 39 pegawai OJK, yang terdiri atas 32 peserta dari kantor pusat dan 7 dari kantor daerah, mengikuti program sertifikasi API yang berlangsung pada 12–14 Agustus 2025 di OJK Institute, Wisma Mulia, Kuningan, Jakarta Selatan. Program ini merupakan bagian dari inisiatif KPK untuk memperluas jangkauan edukasi antikorupsi ke lembaga-lembaga strategis, termasuk sektor jasa keuangan.

Kepala Sekretariat Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Guntur Kusmeiyano, menyampaikan apresiasi kepada OJK atas komitmennya dalam mendukung upaya pencegahan korupsi dengan memperkuat integritas kelembagaan. Ia menyebut OJK menjadi lembaga negara pertama di sektor keuangan yang menjalin kolaborasi dengan KPK dalam penyelenggaraan sertifikasi API.

"Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah lanjutan atas kerja-kerja penguatan integritas yang sudah dilakukan. Ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana peserta mampu terlibat secara aktif dalam pembangunan dan pengembangan sistem integritas di organisasinya masing-masing," ujar Guntur.

Setelah dinyatakan lulus sertifikasi, para API dari OJK diharapkan menjadi agen perubahan yang mendorong lahirnya sistem integritas yang lebih kuat. Mereka dapat berperan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, penguatan sistem pelaporan dan pencegahan gratifikasi, pelaporan LHKPN, hingga pengembangan mekanisme pencegahan korupsi yang efektif dalam pelayanan publik.

“Implementasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih,” tandas Guntur.

Plt. Kepala OJK Institute, Anung Herlianto, menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama keberlanjutan sektor jasa keuangan. Menurutnya, peningkatan kapasitas pegawai dalam pencegahan korupsi bukan sekadar program pelengkap, tetapi menjadi kebutuhan strategis dalam membangun kepercayaan publik.

"Kami ingin memastikan bahwa insan OJK, dari level strategis hingga teknis, memiliki ketangguhan moral, pengetahuan, dan keterampilan untuk menanamkan nilai-nilai integritas di lingkungan kerja," ujar Anung.

Sementara itu, Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen OJK dalam mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi, termasuk program Asta Cita yang dicanangkan pemerintah, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang integritas. Saat ini, tercatat sudah ada 19 pegawai OJK yang tersertifikasi API, dan jumlah ini akan terus ditingkatkan melalui program sertifikasi API berikutnya.

“Melalui inisiatif ini, kami tidak hanya ingin memperkuat integritas internal OJK, tetapi juga memberikan dampak positif bagi industri jasa keuangan, sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dari praktik korupsi,” ujarnya.

Dengan membekali insan OJK sebagai garda terdepan integritas, langkah ini mempertegas bahwa pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi lintas kelembagaan. Diharapkan, semangat ini tidak hanya terinternalisasi di lingkungan OJK, tetapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh institusi di Indonesia untuk terus memperkuat tata kelola yang bersih, transparan, dan berintegritas demi terwujudnya pelayanan publik yang bebas dari korupsi.