KPK Bekali Calon Verifikator PANCEK untuk Cegah Korupsi di Sektor Jasa Konstruksi

AKSI / KPK BEKALI CALON VERIFIKATOR PANCEK UNTUK CEGAH KORUPSI DI SEKTOR JASA KONSTRUKSI

07 AGUSTUS 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong penguatan integritas di sektor swasta, khususnya dalam bidang jasa konstruksi, melalui Pelatihan Calon Verifikator Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) Dunia Usaha. Kegiatan ini berlangsung pada 5–7 Agustus 2025 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.

Pelatihan diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK bekerja sama dengan Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sebanyak 49 peserta dari berbagai perusahaan jasa konstruksi mengikuti pelatihan ini.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menegaskan pentingnya peran sektor swasta dalam pembangunan nasional, sekaligus mengingatkan akan potensi risiko korupsi di dalamnya.

"Sektor usaha memang berperan penting dalam mendorong ekonomi, namun juga memiliki potensi besar menjadi titik rawan korupsi, baik berupa suap, gratifikasi, benturan kepentingan, maupun penyalahgunaan kewenangan," ujar Yonathan.

Untuk itu, KPK mengembangkan Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) Dunia Usaha sebagai alat bantu bagi pelaku usaha agar mampu membangun sistem pengendalian internal yang berintegritas dan efektif. Yonathan menambahkan, keberhasilan implementasi panduan tersebut sangat bergantung pada kesiapan tenaga verifikator yang berkompeten menilai sejauh mana badan usaha telah mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan korupsi.

“Verifikator harus memahami prinsip, struktur, dan mekanisme kerja PANCEK secara menyeluruh. Selain itu, mereka juga dituntut memiliki integritas, objektivitas, dan profesionalisme tinggi dalam menjalankan perannya,” tegasnya.

PANCEK sendiri dirancang sebagai solusi alternatif yang selaras dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada badan usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022. Dengan pendekatan berbasis teknologi, PANCEK dapat diakses secara inklusif dan tanpa biaya, menjadikannya alat bantu yang praktis sekaligus strategis dalam mendorong tata kelola usaha yang bersih.

“PANCEK bukan hanya panduan teknis, tapi juga representasi dari komitmen kolektif membangun dunia usaha yang beretika dan bebas dari praktik korupsi,” tambah Yonathan.

Senada dengan itu, Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Kementerian PU, Airyn Saputri Harahap, berharap pelatihan ini dapat memberikan dampak nyata, tidak hanya di atas kertas, tetapi dalam praktik kerja sehari-hari.

“Besar harapan kami, hasil dari pelatihan ini tidak berhenti di ruang kelas, tetapi bisa diimplementasikan dalam kebijakan internal, sistem pengendalian, dan keteladanan dalan bersikap di lingkungan kerja masing-masing,” kata Airyn.

Ia juga menegaskan bahwa penerapan SMAP diharapkan berjalan seiring dengan komitmen dalam menerapkan PANCEK di perusahaan.

“Komitmen hari ini adalah awal. Yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menerapkannya di lapangan. Tiga hari pelatihan ini harus menjadi bekal nyata untuk integritas yang konsisten,” pungkasnya.

Selama pelatihan, peserta dibekali pemahaman tentang tindak pidana korupsi di dunia usaha, prinsip dan isi PANCEK, serta dilatih menggunakan aplikasi PANCEK untuk kebutuhan verifikasi. Pelatihan ini juga menjadi forum diskusi antarpeserta dalam memperkuat peran verifikator sebagai garda terdepan pengawasan internal sektor swasta.

Pelatihan ini menandai langkah konkret KPK dan Kementerian PU dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dari hulu proses bisnis. Ke depan, sinergi lintas sektor ini diharapkan terus berkembang, menciptakan ekosistem dunia usaha yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berintegritas tinggi.