KPK dan MACC Malaysia Perkuat Sinergi Regional dalam Edukasi dan Pencegahan Korupsi

AKSI / KPK DAN MACC MALAYSIA PERKUAT SINERGI REGIONAL DALAM EDUKASI DAN PENCEGAHAN KORUPSI

11 AGUSTUS 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat kerja sama regional dalam upaya pemberantasan korupsi melalui kunjungan delegasi Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) yang berlangsung pada 11–12 Agustus 2025. Pertemuan ini digelar di Gedung C1 KPK, Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan bertajuk “Courtesy Visit and Round Table Discussion on Evidence-Based Corruption Study.”

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyebut pertemuan ini sebagai momentum strategis bagi kedua lembaga untuk bertukar gagasan dan praktik terbaik dalam pendidikan antikorupsi.

“Pertemuan ini membuka ruang diskusi yang sangat penting, terutama dalam memperkuat pendekatan berbasis data guna merancang strategi antikorupsi yang lebih efektif,” ujar Wawan.

Wawan menjelaskan bahwa edukasi antikorupsi merupakan bagian dari tugas pencegahan KPK yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang mempertegas enam tugas utama lembaga: pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penindakan, dan eksekusi.

“Upaya ini bertujuan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat agar tidak tergoda melakukan korupsi,” jelasnya.

Ia menambahkan, KPK saat ini menjalankan beragam program edukatif seperti Pendidikan Antikorupsi (PAK) di semua jenjang pendidikan, pelatihan integritas bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum, kampanye antikorupsi, serta pembinaan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi.

“Pendidikan antikorupsi harus dikemas secara menarik dan kontekstual agar dapat diterima oleh semua kalangan, khususnya generasi muda,” tambahnya

Sementara itu, Director of Community Education Division MACC, Datuk Ahmad Nizam Ismail, mengapresiasi program-program KPK yang dinilainya memiliki skala dan jangkauan luas hingga ke daerah.

“Kami berharap MACC dapat mengembangkan program serupa, tidak hanya menjangkau wilayah lokal, tetapi juga melibatkan institusi pemerintah dan sektor swasta, agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara menyeluruh,” ungkapnya.

Membangun Integritas ASN dan Masyarakat

Direktur Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menegaskan bahwa penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat merupakan bagian dari prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024–2029.

Untuk mendukung hal tersebut, KPK menjalankan berbagai program pendidikan dan pelatihan antikorupsi yang berfokus pada penanaman nilai integritas dan pembentukan budaya antikorupsi secara menyeluruh di lingkungan ASN, sektor swasta, dan masyarakat luas.

“Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK memiliki peran strategis dalam mendukung program prioritas nasional tersebut melalui pendidikan dan pelatihan yang menanamkan nilai antikorupsi serta membangun budaya integritas,” ungkap Yonathan.

Lebih lanjut, Yonathan menjelaskan bahwa KPK juga melaksanakan program Sertifikasi Sektor Antikorupsi, yang terbagi menjadi dua peran utama: Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas.

“Melalui skema sertifikasi ini, kami mendorong keterlibatan seluruh elemen bangsa, baik individu, lembaga, maupun komunitas, untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam edukasi dan pembangunan budaya integritas di lingkungannya masing-masing,” tambahnya.

Pemetaan Integritas Melalui SPI Pendidikan

Dalam forum tersebut, kedua lembaga juga saling berbagi metodologi dalam pengumpulan dan analisis data terkait perilaku koruptif. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menghasilkan intervensi yang lebih terukur, berbasis bukti ilmiah, dan kontekstual.

Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianthi, menjelaskan bahwa KPK secara rutin mengevaluasi efektivitas program pendidikan antikorupsi, termasuk pelaksanaannya di sekolah dan perguruan tinggi.

“Kami menilai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap nilai antikorupsi, mengevaluasi pendekatan yang digunakan, dan menghimpun masukan untuk pengembangan program yang lebih tepat sasaran,” jelas Dian.

Ia juga menyampaikan bahwa untuk memetakan kondisi integritas di sektor pendidikan, KPK melaksanakan Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI Pendidikan). Survei ini mengukur karakter peserta didik, kondisi ekosistem pendidikan, dan tata kelola institusi.

“Hasil SPI Pendidikan menjadi dasar bagi KPK dalam menyusun rekomendasi peningkatan integritas pendidikan, yang ditujukan kepada satuan pendidikan, instansi pembina, serta kementerian dan lembaga terkait,” lanjutnya.

Sinergi untuk Tata Kelola yang Bersih dan Berintegritas

Dalam menghadapi tantangan korupsi yang semakin kompleks dan lintas batas, kolaborasi antara KPK dan MACC tidak hanya menjadi sarana pertukaran pengetahuan, tetapi juga wujud komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di kawasan regional.

Datuk Ahmad Nizam juga menekankan pentingnya melanjutkan forum-forum diskusi seperti ini di tingkat strategis.

“Pertemuan antar-pimpinan tinggi kedua negara akan mempermudah pengambilan keputusan bersama dan memperluas ruang lingkup kerja sama, baik dalam pencegahan maupun penindakan dan sektor-sektor strategis lainnya,” jelasnya.

Pertemuan ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukanlah tanggung jawab satu institusi atau negara semata, melainkan merupakan agenda kolektif yang memerlukan sinergi, kesinambungan, dan pembelajaran bersama.

Ke depan, KPK dan MACC berkomitmen untuk terus memperluas kolaborasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mendorong inovasi dalam pendidikan dan pencegahan korupsi yang berbasis data dan berdampak nyata bagi masyarakat.