KPK Perkuat Integritas Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Lewat Program PRESTASI

AKSI / KPK PERKUAT INTEGRITAS PEJABAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM LEWAT PROGRAM PRESTASI

25 JULI 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi terus memperkuat strategi pendidikan antikorupsi dengan menyasar pimpinan instansi strategis. Melalui program Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI), KPK memberikan penguatan kapasitas integritas kepada 34 pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator dari tujuh unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum.

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menegaskan bahwa pelatihan ini bertujuan membangun mentalitas dan karakter kepemimpinan yang antikorupsi, khususnya di kementerian dengan posisi strategis seperti Kementerian PU, yang menjadi poros utama pembangunan infrastruktur nasional.

“Melalui pelayanan publik yang bersih dari KKN, para pimpinan diharapkan mampu meningkatkan persepsi masyarakat terhadap budaya antikorupsi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum,” ujar Wawan.

Ia menambahkan, pelatihan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan langkah awal dalam membangun fondasi dan sistem yang mendorong budaya antikorupsi secara berkelanjutan di lingkungan kerja Kementerian PU.

“Kami mendorong agar Inspektorat Jenderal Kementerian PU mengawal pelaksanaan rencana aksi alumni PRESTASI. Harapannya, dibentuk tim pendamping internal yang memantau implementasi aksi nyata para Duta PRESTASI sebagai penguat perubahan di satuan kerjanya masing-masing,” tambahnya.

Tantangan Integritas

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PU, Maulidya Indah Junica, mengapresiasi peningkatan skor integritas kementeriannya berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 yang mencapai 79,54 poin, naik hampir 6 poin dari tahun sebelumnya dan masuk dalam kategori “terjaga”.

Namun demikian, Maulidya menegaskan bahwa capaian tersebut belum cukup, karena masih terdapat sejumlah tantangan krusial yang harus ditangani secara serius.

“SPI mencatat empat risiko utama yang perlu menjadi perhatian dalam memperkuat integritas di lingkungan Kementerian PU,” ujarnya

Maulidya memaparkan, risiko utama tersebut adalah proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan, dan potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas. “Selain itu adalah praktik gratifikasi, suap, dan pemerasan dalam layanan publik yang merusak kepercayaan masyarakat; dan rendahnya kepercayaan terhadap kanal pengaduan yang menghambat pelaporan pelanggaran” ungkapnya.

Dengan demikian, Maulida menegaskan bahwa membangun integritas tidak cukup hanya dengan regulasi. Dibutuhkan keberanian untuk bersikap jujur, keterbukaan, dan komitmen kolektif dalam penerapan prinsip good governance. Menurutnya, upaya penguatan integritas harus terus dilakukan agar Kementerian PU dapat mencapai level yang lebih tinggi dan menjadi role model bagi institusi publik lainnya.

“Kami berharap para peserta PRESTASI mampu menjadi pemimpin berkarakter, berempati tinggi, dan membawa Kementerian PU menjadi institusi yang bersih, berkinerja tinggi, serta dirindukan kehadirannya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Program PRESTASI di lingkungan Kementerian PU ini berlangsung pada 22–25 Juli 2025 di Bandung, dan mengusung semangat "Jujur, Berani, dan Konsisten" sebagai nilai dasar kepemimpinan integritas. Melalui sinergi antara KPK dan Kementerian PU, pelatihan ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan ekosistem birokrasi yang bebas korupsi, bermartabat, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dan berintegritas.