Game Based Learning Jadi Jurus Baru KPK Perkuat SDM Layanan Publik

AKSI / GAME BASED LEARNING JADI JURUS BARU KPK PERKUAT SDM LAYANAN PUBLIK

20 JUNI 2025

Inovatif, interaktif, dan selalu mengedepankan integritas—itulah pendekatan baru yang diusung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Melalui Pelatihan “Game Based Learning (GBL) untuk Peningkatan Layanan Publik Prima Berintegritas” yang dilaksanakan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi pada Rabu (11/6), KPK melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi membekali para petugas layanan publiknya dengan metode pembelajaran yang menyenangkan sekaligus memperkuat nilai antikorupsi.

Pelatihan GBL ini menjadi bagian dari strategi KPK untuk membentuk SDM unggul yang tak hanya cakap secara teknis, tapi juga tangguh secara etika dan integritas melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif dan inovatif, sekaligus merasakan langsung dinamika pelayanan publik melalui simulasi, diskusi, dan refleksi.

“Inisiatif KPK Corporate University yang kita bangun bersama adalah ekosistem pembelajaran strategis. Tujuannya satu: membentuk insan KPK yang adaptif terhadap perubahan, kolaboratif dalam bekerja lintas fungsi, dan memiliki daya saing tinggi dalam integritas dan kinerja,” jelas Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin.

Selain itu, lanjut Yonathan, fokus pelatihan ini bukan sekadar melayani, melainkan menjadi teladan nilai-nilai IS KPK—kode etik Insan KPK yang mencerminkan lima nilai dasar organisasi: Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalitas, dan Kepemimpinan— serta nilai-nilai ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam setiap interaksi publik.

“IS KPK bukan hanya aturan formal, tetapi menjadi kompas moral dan etika bagi setiap insan KPK agar bebas dari konflik kepentingan dan teguh dalam menjalankan nilai-nilai antikorupsi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Iskak, menyampaikan bahwa pelatihan ini menegaskan kembali bahwa layanan publik adalah wajah pertama yang dilihat masyarakat dari KPK. Oleh karena itu, membentuk karakter dan kompetensi petugas layanan menjadi krusial agar pelayanan tidak hanya efisien, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai antikorupsi yang menjadi fondasi lembaga.

“Slogan melayani dengan penuh semangat transparansi itu harus diwujudkan lewat layanan sehari-hari. Karena publik sekarang bukan publik yang biasa-biasa. Dinamikanya luar biasa dan kita harus siap menyesuaikannya dengan layanan kita,” pungkas Yuyuk.

Mengenal Pelatihan Game-Based Learning

Game-Based Learning (GBL) merupakan metode pembelajaran yang memanfaatkan permainan sebagai media utama untuk menanamkan nilai, pemahaman, dan kesadaran akan pentingnya kualitas layanan. Permainannya bisa bermacam-macam, mulai dari permainan kartu, papan, hingga permainan digital atau aktivitas kelompok.

Kasatgas II Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Sandri Justiana, menjelaskan bahwa metode GBL membantu peserta pelatihan menyelami isu layanan publik secara lebih nyata dan bermakna.

“Permainan ini tidak sekadar seru, tetapi dirancang untuk membangun pemahaman, nilai, dan refleksi. Di pelatihan ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menyelami tantangan layanan publik secara lebih mendalam,” ujar Sandri.

Dalam pelatihan yang difasilitasi oleh Eko Nugroho dan Tim Kummara ini, peserta mengikuti dua sesi utama pembelajaran berbasis permainan yang dikembangkan secara kontekstual untuk kebutuhan internal KPK.

Sesi pertama bertajuk “Mau Dibantu?” mengajak peserta untuk memahami pentingnya memberikan layanan publik yang tidak hanya efisien secara prosedural, tetapi juga empatik dan berorientasi pada kepuasan penerima layanan.

Permainan interaktif ini dirancang oleh ACLC KPK bersama Kummara dan mengajak peserta merasakan langsung berbagai situasi layanan publik, mengalami dilema, serta mendiskusikan pilihan-pilihan yang diambil.

“Dalam prosesnya, peserta belajar tentang kontribusi kualitas layanan terhadap reputasi kelembagaan, pentingnya prinsip customer handling, penerapan Service Level Agreement (SLA), hingga penguatan nilai 5S: Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun,” lanjut Sandri.

Sesi berikutnya menghadirkan Cascade Interactive Case Study, sebuah simulasi layanan publik berbasis realita yang diangkat dari kasus di lingkungan KPK.

Melalui sesi ini, peserta memainkan peran, menganalisis konteks, dan bekerja sama antarunit kerja untuk menyelesaikan tantangan layanan yang kompleks. Peserta tidak hanya dituntut untuk menyusun solusi, tetapi juga melakukan refleksi atas nilai-nilai yang diterapkan dalam memberikan pelayanan.

“Simulasi ini memperkuat keterampilan berpikir kritis, komunikasi strategis, dan kolaborasi antarunit kerja sebagai bagian dari pelayanan publik yang menyeluruh,” pungkas Sandri.

Pelatihan ini juga memperkaya peserta dengan pemaparan dari Iin Supriyatin, praktisi pelayanan publik, yang membawakan materi tentang “Ultimate Service Culture” dan penguatan nilai-nilai pelayanan yang membantu peserta menempatkan pelayanan sebagai cermin integritas KPK.

Di akhir pelatihan, peserta menyusun rencana aksi implementatif yang akan diterapkan di unit kerja masing-masing.

Pelatihan Game-Based Learning ini menjadi salah satu bentuk transformasi budaya layanan publik KPK yang lebih prima, profesional, dan bebas dari praktik koruptif—selaras dengan semangat KPK untuk melayani dengan semangat transparansi