KPK–UNODC Gelar Lokakarya Nasional Perkuat Pencegahan Korupsi Lewat Pengelolaan Konflik Kepentingan

AKSI / KPK–UNODC GELAR LOKAKARYA NASIONAL PERKUAT PENCEGAHAN KORUPSI LEWAT PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

10 JUNI 2025

Dalam upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Stranas PK, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan didukung oleh Kedutaan Besar Norwegia menggelar Lokakarya Nasional Pencegahan dan Pengelolaan Konflik Kepentingan di Jakarta, 3–4 Juni 2025. Dihadiri oleh perwakilan dari 75 kementerian dan lembaga, kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman sekaligus mendorong penguatan tata kelola integritas di sektor publik dalam menangani salah satu akar persoalan korupsi di birokrasi: konflik kepentingan.

Lokakarya ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KPK dalam mendorong pencegahan korupsi yang lebih sistemik melalui pembenahan sistem tata kelola kelembagaan. Fokus utama kegiatan adalah pada isu konflik kepentingan (conflict of interest), yang dinilai sebagai salah satu akar utama penyimpangan dalam administrasi publik dan pengambilan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan umum.

Kegiatan ini juga mendukung implementasi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Manajemen Konflik Kepentingan, yang menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah dalam membangun sistem pengendalian konflik kepentingan secara efektif.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, dalam sambutannya menegaskan bahwa konflik kepentingan merupakan sumber dari banyak praktik korupsi dan ketidakadilan dalam birokrasi. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh melalui regulasi yang kuat, pemanfaatan teknologi, serta pendidikan nilai antikorupsi kepada seluruh aparatur negara.

"Konflik kepentingan merupakan salah satu akar utama korupsi dan berbagai penyimpangan dalam administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, pengendalian konflik kepentingan menjadi isu strategis yang mendesak," ujar Ibnu.

Kepala Perwakilan UNODC Indonesia, Erick van der Veen, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menerapkan prinsip-prinsip United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Ia juga menyoroti bahwa meskipun konflik kepentingan tidak selalu melanggar hukum, dampaknya terhadap persepsi publik, netralitas kebijakan, dan integritas lembaga sangat signifikan.

"Yang perlu dijaga bukan hanya agar tidak terjadi konflik kepentingan, tetapi juga agar tidak muncul persepsi adanya konflik kepentingan. Karena itu, lokakarya ini kami rancang sebagai wadah praktis untuk memperkuat kapasitas dan menyelaraskan kebijakan," jelas Erick.

Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, Rut Krüger Giverin, turut hadir dan membagikan praktik baik dari Norwegia dalam pengelolaan konflik kepentingan. Ia menekankan pentingnya keterbukaan, aturan yang adaptif, serta budaya transparansi sebagai pilar dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

"Saya berharap lokakarya ini berlangsung dengan produktif bagi kita semua. Mari terus mengembangkan sistem yang kuat dan memperkuat komitmen bersama dalam memberantas korupsi serta mendorong integritas di sektor publik," tutur Giverin.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendapatkan berbagai materi strategis, antara lain tentang kerangka kelembagaan pengawasan internal, kode etik aparatur sipil negara, praktik internasional dari Korea Selatan dan Hong Kong dalam manajemen konflik kepentingan, hingga keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam membangun sistem integritas publik.

Melalui kegiatan ini, KPK berharap tercipta kesamaan pemahaman dan kesepahaman antarlembaga mengenai urgensi pengelolaan konflik kepentingan secara menyeluruh. Lokakarya ini tidak hanya menjadi ruang berbagi praktik baik dan pembelajaran lintas negara, tetapi juga momentum strategis untuk membangun komitmen bersama dalam menata birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas. Dengan sinergi yang kuat, semangat perubahan, dan keberanian berbenah, Indonesia dapat melangkah lebih tegak menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan dipercaya publik.