KPK Dorong Komitmen API dalam Pembangunan Sistem Integritas di Organisasi

AKSI / KPK DORONG KOMITMEN API DALAM PEMBANGUNAN SISTEM INTEGRITAS DI ORGANISASI

28 MEI 2025

KPK terus menggencarkan program sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) sejak dicanangkan pada 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 338 tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Kepatuhan pada jabatan kerja Ahli Pembangun Integritas. KPK pun menekankan bahwa substansi utama dari sertifikasi API ini bukanlah pada pengakuan formal semata, melainkan pada komitmen peserta untuk terus terlibat aktif dalam membangun dan memperkuat sistem integritas di organisasinya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Harian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK, Sugiarto, saat membuka sertifikasi API di lingkungan Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK pada Rabu (14/5).

Sugiarto menekankan bahwa sertifikasi hanyalah pintu awal, bukan garis akhir. “Ukuran keberhasilan kegiatan ini bukanlah jumlah peserta yang lulus, tetapi sejauh mana para API benar-benar terlibat dalam penguatan sistem integritas di organisasi masing-masing. Melalui rencana aksi, peran aktif, dan konsistensi, di sanalah makna sebenarnya dari sertifikasi ini diuji,” ujar Sugiarto.

Kegiatan sertifikasi API, lanjut Sugiarto, merupakan bagian dari strategi KPK dalam memperkuat pendekatan pendidikan antikorupsi, serta mendukung ekosistem integritas yang tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga kapasitas dan peran aktif individu. “Ahli Pembangun Integritas yang tersertifikasi diharapkan dapat menjadi penggerak perubahan dari dalam organisasi, membangun budaya antikorupsi melalui edukasi, keteladanan, dan sistem yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Tambahan Jajaran API Internal KPK

LSP KPK kembali menyelenggarakan sertifikasi API bagi pegawai internal KPK. Kegiatan yang berlangsung pada 14-15 Mei 2025 di tempat uji kompetensi (TUK) LSP KPK, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, ini diikuti oleh 23 peserta yang berasal dari lingkungan Direktorat AKBU KPK dengan dukungan 8 asesor kompetensi berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selama dua hari pelaksanaan, peserta mengikuti asesmen melalui verifikasi portofolio, wawancara, dan uji praktik, seluruhnya mengacu pada SKKNI API. “Peserta terbagi dalam dua jenjang, yaitu API Muda dan API Utama, dan diwajibkan menyusun rencana aksi pasca-sertifikasi yang akan dipantau secara berkala oleh LSP KPK,” ucap Manajer Bidang Sertifikasi LSP KPK, Mohamad Rofie Hariyanto.

Rofie menegaskan bahwa kegiatan sertifikasi ini tidak hanya menjadi sarana pengukuran kompetensi, tetapi juga sarana konsolidasi nilai. “Sertifikasi membantu peserta menajamkan rencana aksi mereka, bukan hanya agar bisa dijalankan, tapi agar betul-betul berdampak,” terang Rofie.

Pelaksanaan sertifikasi ini juga selaras dengan semangat yang diusung oleh Direktorat AKBU KPK, yaitu membangun ekosistem dunia usaha yang bersih dari korupsi melalui pendidikan, kemitraan, dan pemberdayaan. Kehadiran API yang kompeten menjadi elemen penting dalam mendukung transformasi nilai integritas, baik di sektor publik maupun swasta.

Dengan semangat ini, KPK menegaskan bahwa integritas bukan sekadar kompetensi yang dinilai saat sertifikasi, melainkan prinsip yang terus diperjuangkan setelahnya—hari demi hari, di tempat kerja masing-masing, untuk Indonesia yang bebas dari korupsi.