Buka Diklat PELOPOR di Palu, KPK: Paksi Itu Pejuang Peradaban

AKSI / BUKA DIKLAT PELOPOR DI PALU, KPK: PAKSI ITU PEJUANG PERADABAN

05 AGUSTUS 2024

PARA penyuluh antikorupsi (Paksi) merupakan pejuang-pejuang peradaban. Karena sebagai penyuluh, mereka berperan dalam membangun generasi-generasi ke depan.

“Kita sedang membangun peradaban yang berintegritas,” ujar Plh Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK M. Indra Furqon saat memberikan sambutan pada Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (5 Agustus 2024).

Diklat diselenggarakan KPK bekerja sama dengan BPSDMD Provinsi Sulteng selama lima hari, Senin-Jumat (5-9 Agustus). Jumlah peserta sebanyak 46 orang asal berbagai daerah baik dari maupun luar Pulau Sulawesi.

Mereka yang berasal dari luar Sulawesi, di antaranya Pemkot Mojokerto (Jawa Timur), Pemkab Badung (Bali), dan Pemkab Sambas (Kalimantan Barat).

Latar belakang mereka juga beragam mulai aparatur sipil negara di bagian layanan publik, struktural, maupun fungsional; dosen; dan widyaiswara.

Peserta diklat akan menerima sejumlah materi, antara lain dasar-dasar antikorupsi, manajemen penyuluhan, aktualisasi integritas, penguatan materi dasar antikorupsi, dan simulasi penyuluhan serta pengantar sertifikasi penyuluh antikorupsi.

“Sebagai pejuang-pejuang peradaban,” kata Furqon, “tugas bapak/ibu nanti bukan investigasi kasus korupsi.”

“Tapi, Paksi itu sebagai penyuluh yang mengedukasi antikorupsi mulai dari diri kita sendiri, keluarga, lalu masyarakat.”

Furqon berharap diklat ini semakin menguatkan kembali nilai-nilai integritas yang dimiliki.

“Jangan, kegiatan ini jangan dijadikan beban, tapi sebagai wasilah, sebagai sarana membangun legacy, kelak bapak/ibu mau dikenang seperti apa oleh anak-cucu kita, generasi ke depan: mau dikenang sebagai koruptor? Sebagai penonton? Atau sebagai pejuang peradaban?”

Usai diklat, peserta tidak otomatis menjadi penyuluh antikorupsi. Mereka masih harus mengikuti proses sertifikasi Paksi yang diadakan oleh LSP KPK. Dari proses sertifikasi inilah, mereka akan dinyatakan kompeten atau tidak sebagai penyuluh. Jika dinyatakan kompeten, mereka akan menerima sertifikat Paksi yang memiliki masa berlaku selama tiga tahun.

“Siapkan diri untuk mengikuti sertifikasi,” pesan Furqon.

Tampak hadir dalam pembukaan acara, yaitu Sekda Provinsi Sulteng Novalina dan Kepala BPSDMD Sulteng Adidjyo Dauda.

Korupsi tak selesai-selesai

Dalam kesempatan itu, Furqon juga menegaskan kehadiran KPK memberikan efek yang luar biasa terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia tak menampik ada suara-suara sumbang terhadap keberadaan KPK saat ini; mengapa kasus-kasus korupsi di Indonesia tidak selesai-selesai?

Ia menjelaskan, justru KPK selama ini memberikan teroboson dalam penegakan hukum, yaitu melalui operasi tangkap tangan (OTT). Sebelumnya tindakan ini hanya populer dilakukan untuk kasus kriminal biasa. “Kalau tidak ada KPK, apakah (kasus-kasus) korupsi, habis?” ujarnya.

Ada tiga strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK yaitu melalui penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Dalam undang-undang disebutkan bahwa tugas KPK dibantu oleh peran serta masyarakat. Salah satu bentuk dukungan masyarakat, yaitu melalui Paksi.

Sementara itu, Sekda Provinsi Sulteng Novalina mengapresiasi KPK telah memberikan prioritas kepada Sulteng untuk mengadakan diklat penyuluh antikorupsi. “Semoga sayangnya sama kami bukan karena ada sesuatu di KPK, ya,” tutur Novalina diselingi tawa.

Mengapa korupsi saat ini seolah-olah makin banyak? Menurut Novalina, ini karena masyarakat saat ini sudah memiliki kesadaran tinggi terhadap tindak pindana korupsi. Dengan kesadaran inilah, mereka berani melaporkan indikasi-indikasi tindak pidana korupsi.

“Kesadaran itu ada, lalu pelaporan tinggi, jadi kelihatan kasusnya tinggi. Padahal dari dulu juga sudah tinggi. Oleh karenanya, dengan kehadiran para Paksi ini, semoga bisa menurunkan kasus-kasus korupsi, melalui tindakan pencegahan,” ujarnya.

Selain PELOPOR, di kantor BSPDMD Provinsi Sulteng, LSP KPK juga menyelenggarakan sertifikasi penyuluh antikorupsi jalur pengalaman. Sertifikasi diikuti sebanyak 12 orang yang berasal dari dan luar Sulawesi.

Adanya diklat dan sertifikasi diharapkan barisan Paksi, khususnya Sulteng semakin diperkuat. Hingga awal Agustus 2024, jumlah Paksi di Sulteng mencapai 27 orang, mereka tergabung dalam Forum Paksi Sulteng.[]