“Tak Hanya Rompi Oranye, KPK Juga Punya Rompi Biru”

AKSI / “TAK HANYA ROMPI ORANYE, KPK JUGA PUNYA ROMPI BIRU”

01 AGUSTUS 2024

EMPAT hari ke depan, Kamis-Minggu (1-4 Agustus 2024), KPK berada di Kabupaten Bandung Barat setelah pekan lalu berada di Kabupaten Cianjur.

Selama Roadshow Bus KPK tersebut, banyak kegiatan yang dilakukan KPK. Tujuannya untuk membumikan isu-isu pencegahan korupsi dan pendidikan antikorupsi agar lebih dipahami dan dihayati oleh pejabat hingga masyarakat.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Dian Novianthi dalam sambutannya mengajak masyarakat Bandung Barat ikut memberantas korupsi. Masyarakat bisa melaporkan kepada KPK bila menemukan indikasi-indikasi praktik korupsi.

Ia mengatakan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan memiliki dampak buruk atau kerugian yang besar pula. Bahkan, “Kita juga bisa menjadi korban,” tuturnya di Bandung Barat, Kamis pagi.

Selama ini, katanya, KPK dalam memberikan edukasi antikorupsi kepada publik dibantu oleh banyak pihak, salah satunya penyuluh antikorupsi yang saat ini berjumlah lebih dari 3.000 orang di Indonesia.

“Di Bandung Barat juga sudah ada. Silakan berdiri bapak/ibu yang berompi biru. Ini sekalian memperkenalkan Pak Bupati.”

“Ke depan terkait dengan pendidikan antikorupsi, bapak/ibu bisa menghubungi para penyuluh antikorupsi. Jadi, tidak hanya rompi oranye (biasa dipakai koruptor), tapi KPK juga punya rompi biru (dipakai penyuluh antikorupsi),” ujarnya.

Untuk melawan korupsi, menurutnya, alangkah baiknya perlu memahami dan mengetahui terlebih dulu gejala-gejala korupsi. Ia memaparkan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK mulai gratifikasi, suap-menyuap, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. Dari kasus-kasus itu, gratifikasi dan suap merupakan jenis korupsi tertinggi.

“Saya menyampaikan ini bukan untuk menakuti-nakuti, tapi buat kita semakin semangat untuk belajar, jangan sampai kita terjebak dari perilaku korupsi,” kata Dian.

“Jadi, sebagai pejabat harus tahu apa saja kategori-kategori korupsi agar jangan sampai terjebak melakukan hal tersebut.”

Dian pun mengutip kata-kata yang pernah disampaikan Baharuddin Lopa, Jaksa Agung era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur): “Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meski sendiri.”

Hadir dalam pembukaan Roadshow Bus KPK, Penjabat Bupati Bandung Barat Ade Zakir Hasim dan jajaran Pemkab Bandung Barat, serta pimpinan instansi publik lain.

Penjabat Bupati Bandung Barat Ade Zakir Hasim mengapresiasi kehadiran KPK di daeranya. Ia meyakini KPK memiliki pertimbangan khusus mengapa hadir di Bandung Barat. “Bus KPK singgah di sini bukan tanpa sebab, teman-teman KPK sudah menilai kenapa wajib hadir di kita, itu yang harus kita maknai,” tuturnya.

Ada beberapa indikator yang harus diketahui mengapa KPK hadir yaitu terkait dengan indeks kerawanan pemilu, skor Survei Penilaian Integritas (SPI), dan indeks monitoring center for prevention (MCP). “Angka-angka (indeks) tersebut adalah cerminan kita. Saya mengajak hadirin, ini adalah momentum untuk mengubah sikap dan perilaku kita,” katanya.

“Angka-angka itu akan berubah kalau kita semua melakukan perubahan. Perubahan harus dilakukan, bukan untuk mengubah angka, tapi perubahan sikap dan perilaku kita, insyaallah indeks itu akan turut berubah,” kata Ade.

Ia juga mengingatkan sebentar lagi Bandung Barat juga akan menggelar pilkada. Ia mengajak agar tolak segala bentuk politik uang.

“Korupsi menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, kesenjangan yang semakin lebar, sehingga dapat merusak stabilitas sosial dan memicu ketidakpuasan yang berujung pada konflik,” tuturnya.

Oleh karenanya, pencegahan korupsi tidak hanya tanggung jawab pemerintah atau instansi hukum saja, masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama.

“Karena membangun budaya antikorupsi di masyarakat merupakan langkah strategis, yaitu dengan mengembangkan kontrol sosial yang menyasar seluruh elemen masyasrakat,” ia menambahkan.[]