Perkuat Suluh Antikorupsi di Papua, KPK Ingatkan Enam Peran Paksi

AKSI / PERKUAT SULUH ANTIKORUPSI DI PAPUA, KPK INGATKAN ENAM PERAN PAKSI

25 JULI 2024

SEBANYAK 30 penyuluh antikorupsi (Paksi) di seluruh Tanah Papua mengikuti kelas penguatan dan pemberdayaan di Jayapura, Papua.

Kegiatan selama empat hari, Senin-Kamis (22-25 Juli 2024) tersebut diadakan Direktorat Diklat Antikorupsi KPK berkolaborasi dengan GIZ dan BPSDA Papua.

Hadir sebagai narasumber yaitu Penyuluh Antikorupsi Utama KPK Sandri Justiana, praktisi game based learning Eko Nugroho, dan tim Satgas Pemberdayaan Dit Diklat Antikorupsi KPK.

Penyuluh Antikorupsi Utama KPK Sandri Justiana mengatakan materi-materi yang diberikan dalam kelas didasarkan kebutuhan dari para Paksi di lapangan, sehingga mudah dipraktikkan.

Baik Paksi Jenjang Pertama maupun Jenjang Muda memang sama-sama menyuarakan antikorupsi, tetapi keduanya memiliki peran berbeda. Tugas Paksi Pertama ialah mengampanyekan semangat antikorupsi dan bahaya korupsi kepada masyarakat. Tak hanya itu, Paksi juga perlu meningkatkan pengetahuan antikorupsi serta membangun sikap antikorupsi.

Adapun Paksi Muda berperan dalam membangun cara berpikir terhadap masalah korupsi dengan beragam metode. Maka dari itu, mereka harus meningkatkan keterampilan antikorupsi, di antaranya menambah pengetahuan tentang pelaporan tindak pidana korupsi, tata kelola sekolah berintegritas, LHKPN, layanan publik berintegritas, dan lain-lain.

Enam peran Paksi

Master Sandri, sapaan akrabnya di kalangan penyuluh antikorupsi, menekankan enam peran yang harus dipegang teguh oleh Paksi ketika melakukan penyuluhan.

Pertama, role model integritas. “Paksi haruslah menyadari bahwa setelah mengikuti sertifikasi, label Paksi itu melekat pada diri. Maka, Paksi haruslah menjadi teladan integritas di lingkungan, Paksi haruslah taat pada kode etik,” ujar Master Sandri juga seorang asesor Paksi di LSP KPK.

Menjadi teladan integritas, katanya, didasarkan pada tahap awal yaitu pengkondisian, pola perilaku, dan kebiasaan. Selanjutnya, ketiga hal itu akan membentuk identitas (nilai, kepercayaan, atau soft skill) yang disebut perilaku. Dari sinilah, jika perilaku ini konsisten diterapkan menjadi karakter individu.

Master Sandri menegaskan, salah satu ciri orang berintegritas ialah membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa, bahkan ketika tidak ada yang melihat dirinya.

Kedua, “Si Paling Tahu” tentang antikorupsi. Pendek kata, Paksi haruslah mengasah dan memperkaya informasi terkait dengan kasus-kasus korupsi. Dengan begitu, menurut asesor kompetensi Paksi ini, ketika berada di tengah masyarakat, Paksi bisa setidaknya membantu mempermudah saudara, tetangga, dan lainnya dalam memahami nilai-nilai antikorupsi atau integritas.

Untuk memperkuat pengetahuan ini, dalam kelas penguatan tersebut, narasumber memberikan soal analisis yang harus dikerjakan oleh peserta. Mereka diminta menjelaskan tentang delik tipikor suatu kasus, pihak yang terlibat, penyebab korupsi, dampaknya, serta solusi atau rekomendasi untuk mencegah kasus tersebut.

Dalam peran “Si Paling Tahu” ini, Paksi juga dituntut bisa menjelaskan apa beda tindakan korupsi dan perilaku koruptif.

Ketiga, menyuluh EMBER. Ini merupakan akronim efektif, menarik, dan berdampak. Sebagai Paksi yang ditugaskan untuk menyuluh atau menjadi narasumber dalam sebuah kegiatan, harus siap siaga. Siap dengan materi yang akan disampaikan agar menarik dan efektif serta memiliki efek kepada audiens.

“Karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan gagal,” ujar Master Sandri. Oleh karenanya, sebelum beraksi, Paksi haruslah membuat manajemen penyuluhan mulai perencanaan, pengorganisasian, melakukan penyuluhan itu sendiri, evaluasi, dan pelaporan aksi.

Sejumlah poin yang harus dilakukan dalam perencanaan dan pengorganisasian penyuluhan, antara lain latar belakang dan tujuan, waktu dan tempat, peserta dan narasumber, indikator keberhasilan peserta, daftar topik beserta lampiran materi, metode penyuluhan, daftar media atau alat bantu, susunan acara, dan rencana evaluasi level 2 (reaksi) dan level 2 (pemahaman beserta lampiran daftar pertanyaan evaluasi).

Menurut Master Sandri, dalam penyuluhan perlu komunikasi yang menarik agar mudah diingat audiens, prinsipnya dua, yaitu beri efek primacy (hal yang diingat saat paling awal tampil, terlihat, dan terdengar) dan efek recency (mengingat hal yang paling baru atau terakhir disimpan di memori audiens). Gunakanlah cerita humor, kisah curhat, atau data/fakta untuk memberikan efek primacy maupun recency.

Keempat, kreator konten. Dunia penyuluhan tidak melulu harus mengumpulkan massa. Kini di era media sosial, Paksi harus bisa memanfaatkan medium yang juga disenangi dan dipakai oleh masyarakat. Oleh karenanya, Paksi juga dituntut kreatif dalam membuat konten berbasis media sosial.

“Selain membuat konten, Paksi juga bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan integritas dengan cara membagikan konten-konten antikorupsi: informasi, materi, dan praktik baik, yang dibikin oleh lembaga, organisasi, dan penggiat antikorupsi lainnya,” katanya.

Paksi bisa memanfaatkan konten-konten yang dibuat oleh akun medsos milik KPK, seperti @official.kpk, @aclc.kpk, @acffest, atau @literasigratifikasi.

Kelima, fasilitator pelatihan/workshop. Dalam beberapa kegiatan, Paksi tak sebatas menjadi narasumber sosialisasi, tapi adakalanya juga memfasilitasi pelatihan.

Contohnya, Paksi memfasilitasi penyuluhan antikorupsi melalui game based learning. Dalam kegiatan ini, game daring telah dikembangkan KPK, seperti Jaga Sekolah, Mau Dibantu, dan Politrik. Paksi cukup bertindak mendampingi sebagai fasilitator, lalu audiens bisa bermain sendiri. Di akhir kegiatan, Paksi akan menjelaskan hasil permainan sambil menginternalisasi pesan-pesan apa yang muncul dari game tersebut.

Terakhir, Paksi sebagai aktivator forum. Menurut Sandri, seorang Paksi harus bisa mendorong sebuah forum atau komunitas itu bergerak atau aktif. “Kunci dari forum itu adalah ngobrol. Jika sebuah forum itu tidak saling ngobrol antaranggota, ya mana bisa forum atau komunitas itu bergerak. Jadi, sekali lagi ngobrol,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan itu Eko Nugroho, praktisi game based learning, mengajak peserta untuk mempraktikkan cara menginternalisasi integritas melalui games bertema content creator.

Para peserta kelas merupakan Paksi yang berasal dari enam provinsi di Papua. Hingga Juni 2024, jumlah Paksi di Tanah Papua, antara lain 35 orang di Provinsi Papua, 34 orang di Papua Barat, lima orang di Papua Barat Daya, satu orang di Papua Tengah, satu orang di Papua Pegunungan, dan lima orang di Papua Selatan.

Materi yang diberikan selama kelas pemberdayaan, antara lain dasar-dasar antikorupsi dan integritas; merancang program penyuluhan antikorupsi yang efektif, menarik, dan berdampak yang berbasis kearifan lokal; teknik fasilitasi penyuluhan; metode dan media penyuluhan melalui media sosial (infografis); dan metode dan media penyuluhan board game.

Di hari terakhir, Tim Satgas Sertidaya Dit Diklat Antikorupsi KPK mengadakan pertemuan secara hibrida bertajuk “Sapa dan Pemberdayaan (SAPADAYA)” dengan lebih dari 50 penyuluh antikorupsi se-Tanah Papua.

Mimpi wujudkan satu kampung antikorupsi

Di mata sebagian Paksi, menyuluh antikorupsi di Papua tidak sulit, hanya butuh bagaimana cara membuat audiens tertarik terhadap materi penyuluhan.

“Masih banyak aparatur sipil negara maupun legislatif yang belum tertarik dengan isu korupsi, karena dianggap mencari-cari kesalahan,” tutur Master Eirene Waromi yang berlatar belakang sebagai aktivis sosial ini.

Oleh karenanya, kelas penguatan yang diadakan KPK ini sangatlah bermanfaat bagi dirinya dan rekan-rekan lainnya karena menambah informasi, pengetahuan, dan keterampilan dalam mendesain materi penyuluhan. Di sisi lain, kegiatan ini memotivasi dalam merancang strategi baru dan saling bekerja sama.

“Di level masyarakat, kami membutuhkan rancangan pendekatan yang lebih kontekstual sehingga masyarakat mudah memahami,” ujar Master Eirene.

Sementara itu Master Mariyam, Ketua Forum Paksi Squad Ha’anim Papua Selatan, mengaku sangat terkesan mengikuti kelas penguatan yang diadakan oleh KPK. Karena sebelum mengikuti kelas ini, ia merasakan ada kekhawatiran dan kebingungan untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi.

“Kami kadang harus meminta materi dari teman-teman Paksi luar kabupaten atau provinsi. Karena kami takut materi yang kami sampaikan salah atau tidak layak,” ujarnya.

Kini, setelah mengikuti kelas penguatan, ia mengaku bisa lebih yakin dalam memberikan penyuluhan. “Satu hal menjadi Paksi adalah EMBER, yaitu efektif, menarik, dan berdampak,” katanya.

Kembali ke Papua Selatan, pihaknya akan berkonsolidasi dengan Paksi lain untuk membuat program kerja dengan fokus penyuluhan ASN dan lembaga pendidikan. “Tantangan menyuluh di Papua, saya kira tidak sulit. Karakter daerah sudah kami pahami dengan dialek dan aneka ragam adat-istiadat. Ini tinggal perlu waktu dan komunikasi dengan rekan-rekan lain agar lebih kompak dan solid,” kata Master Mariyam.

Master Siska, anggota Komunitas Budget Research Center, mengatakan, kelas penguatan ini sangat bermanfaat karena langsung memberikan arah yang lebih jelas apa yang harus dilakukan setelah asesi menerima rompi biru, tanda sebagai Paksi.

Ia mengatakan, akan melakukan penyuluhan ke kampung-kampung di Jayapura. Yang jelas, ia bermimpi ada satu kampung antikorupsi. “Bisa dibilang ini tujuan besar,” ujarnya.

Adapun Master Jane Mokay, aktivis Yayasan Noken Papua, mengatakan setelah mengikuti kelas penguatan, dirinya telah memiliki target penyuluhan.

“Saya akan lebih banyak masuk di sekolah dasar, menerapkan nilai-nilai antikorupsi kepada para siswa agar mereka mengerti dan memahami nilai-nilai antikorupsi, sehingga bisa diterapkan diri sendiri dan di kampungnya,” katanya. []