“Pelatihan Ini Harus Disebarluaskan, Wajib bagi Seluruh ASN”

AKSI / “PELATIHAN INI HARUS DISEBARLUASKAN, WAJIB BAGI SELURUH ASN”

15 JUNI 2024

BERSAMAAN dengan kegiatan Roadshow Bus KPK di Jawa Timur, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK juga menyelenggarakan pelatihan tematik selama tiga hari, Rabu-Jumat (12-14 Juni 2024) di Gedung BPSDM Jatim, Surabaya.

Pelatihan diikuti puluhan pegawai yang berasal dari perwakilan organisasi perangkat daerah Pemprov Jatim, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan lain-lain.

Materi yang didapat dalam pelatihan selama 15 jam pelajaran tersebut, antara lain pengantar undang-undang tindak pidana korupsi, materi integritas dan antikorupsi, konflik kepentingan, dan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), serta studi kasus korupsi yang telah inkrah.

Selain itu peserta juga diajak menonton film antikorupsi pemenang ACFFest 2023 yang mengajarkan tentang integritas dan nilai-nilai antikorupsi.

Manajer Pelatihan Dit Diklat Antikorupsi KPK Any Susanti mengatakan, awalnya peserta pelatihan hanya untuk 40 orang, ternyata ada tambahan sehingga berjumlah 45 orang.

“Ini menunjukkan semangat para aparatur sipil negara di Provinsi Jawa Timur untuk belajar dan diskusi tentang antikorupsi,” ujarnya dalam sambutan laporan kegiatan.

Ia mengucapkan terima kasih kepada BPSDM Jatim dan Inspektorat Provinsi Jatim yang telah membantu segala keperluan pelatihan.

Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Guntur Kusmeiyano menuturkan, Jatim termasuk provinsi yang memiliki regulasi pendidikan antikorupsi tercepat untuk seluruh kabupaten/kota. “Mudah-mudahan tinggal eksekusi atau implementasinya di pendidikan dasar dan menengah,” katanya.

Guntur mengapresiasi dengan antusiasme peminat pelatihan yang hampir seluruh kepala dinas di Pemprov Jatim mengirimkan perwakilannya.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan latar belakang mengapa KPK melalui serangkaian kegiatan Roadshow Bus KPK menyambangi Jatim. Salah satunya terkait dengan pilkada pada akhir tahun ini.

KPK sejak tahun lalu mengampanyekan tolak politik uang atau serangan fajar dalam pemilu dan pilkada. Ini karena politik uang adalah pintu-pintu terjadinya korupsi.

Selain itu, pertimbangan lain adalah menyangkut Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK). Berdasarkan hasil Survei Perilaku Antikorupsi (SPAK) 2023 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, terdapat rekomendasi bahwa perilaku antikorupsi tidak lepas dari sosialisasi dan pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah.

“Makanya kami datang ke sini karena rekomendasi BPS, kami harus turun ke lapangan,” katanya.

Kepala Badan Pengembangan SDM Jawa Timur Ramliyanto mengaku bersyukur adanya diklat antikorupsi untuk para ASN di Jatim.

Ia mengatakan Jatim termasuk provinsi pertama yang memasukkan pendidikan antikorupsi atau insersi kurikulum di pelatihan-pelatihan baik manajerial maupun teknis atau fungsional di BPSDM.

Menurut dia, jika ingin mengukur integritas seseorang, pernahkah orang tersebut berada dalam situasi yang memungkinkan tindakan fraud. “Kalau enggak pernah, dia belum teruji. Ini salah satu pendekatan yang biasa dipakai untuk asesmen,” katanya.

Ia mengatakan, aparatur sipil negara hampir selalu berhadapan dengan kondisi fraud. Setidaknya penyebab ASN melakukan tindakan menyimpang karena tiga faktor berdasarkan teori Fraud Triangle yang diperkenalkan oleh Donald Cressey dan W. Steve Albrecht, antara lain pressure (tekanan), opportunity (kesempatan), dan rationalization (rasionalisasi).

Oleh karenanya, potensi-potensi tersebut harus dihambat. “Dan, pelatihan seperti ini saya kira luar biasa agar ASN tahu dan sadar kemudian melakukan hal-hal baik ke depan,” katanya.

Agister S, peserta dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jatim, mengaku baru pertama kali mengikuti pelatihan antikorupsi. Menurutnya, pelatihan ini sangat bagus karena bisa menambah pengalaman dan pengetahuan dirinya yang bekerja di bagian keuangan.

“Saya berharap pelatihan ini bisa membuat saya pribadi menjadi lebih baik lagi. Saya akan menularkan materi-materi yang saya dapatkan ini kepada rekan-rekan kerja di kantor,” katanya.

Sementara itu, Shauman Dunia, dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jatim, menuturkan, pelatihan yang diikutinya ini benar-benar membuka wawasan bagi dirinya tentang korupsi dari sudut pandang KPK, dari diri sendiri, dan masyarakat.

“[Pelatihan seperti] ini harus disebarluaskan. Wajib bagi seluruh ASN,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengusulkan, agar dicari metode-metode yang tepat untuk diterapkan pula kepada anak-anak usia dini. Tindak pidana korupsi, katanya, betul-betul harus dihindari karena bisa merusak bangsa.

Shauman mengaku sangat terkesan dengan materi gratifikasi dan konflik kepentingan. Apalagi dirinya mengaku pernah bekerja di bagian pengadaan sehingga dua hal ini perlu diwaspadai dan diidentifikasi secara hati-hati.

“Konflik kepentingan itu awal dari tipikor. Sesuatu yang sederhana ini perlu hati-hati menyikapinya,” ujar Shauman.

Terkait konflik kepentingan, menurutnya, biasanya tidak tertera dalam regulasi, maka jika mengalami hal seperti ini setiap individu harus kembali pada etika dan moral.

“Saya pikir ini perlu disampaikan sedini mungkin. Pendidikan dini agar membangun etika dan moral kepada anak-anak,” katanya.[]