KPK Jaring Barisan Ahli Pembangun Integritas di Jawa Timur

AKSI / KPK JARING BARISAN AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS DI JAWA TIMUR

15 JUNI 2024

KOMISI Pemberantasan Korupsi menjaring individu-individu berintegritas untuk memperkuat barisan Ahli Pembangun Integritas (API).

Penjaringan tersebut seiring sosialisasi sertifikasi API yang dilakukan tim Lembaga Sertifikasi Profesi KPK di Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada Jumat (14 Juni 2024).

Peserta sosialisasi merupakan pegawai yang bekerja di seluruh RSUD Jatim, khususnya mereka yang mengelola Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(ZI-WBK/WBBM).

Hadir sebagai peserta sosialisasi antara lain perwakilan RSUD dr. Soetomo, RSUD dr. Saiful Anwar, RSUD Soedono Madiun, RSUD Karsa Husada, dan RS Mata Masyarakat.

Selanjutnya, perwakilan RSUD Haji Surabaya, RSUD Paru Jember, RSUD M Noer Pamekasan, RSUD Paru Manguharjo, RSUD Dungus, RSUD Sumberglagah, RSUD Daha Husada, RSD Husada Prima, dan RSUD Jiwa Menur. Selain itu, peserta juga ada yang berasal dari Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Kepala Sekretariat Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Guntur Kusmeiyano.

Ia mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

KPK mengenal tiga pendekatan pemberantasan korupsi yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. “Sosialisasi ini merupakan bagian dari strategi pendidikan. Pendidikan itu sasarannya adalah diri pribadi, sedangkan pencegahan itu terkait dengan perbaikan sistemnya, dan terakhir barulah penindakan,” katanya.

Tampak hadir Sekretaris Inspektorat Provinsi Jatim Syamsul Huda, Kasatgas 4 Dit Diklat Antikorupsi KPK Sugiarto, Pengurus Harian LSP KPK M. Ridwan Affan, dan Koordinator Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Paksi-API) Dit Diklat Antikorupsi KPK Gumilar Prana Wilaga.

Usai sosialisasi pada Jumat (14 Juni 2024), LSP KPK langsung membuka pendaftaran sertifikasi API selama kurang lebih dua pekan ke depan atau antara 14-28 Juni.

Rencana, proses asesmen calon API tersebut dilakukan pada 6-8 Agustus bertempat di Gedung Inspektorat Provinsi Jatim.

Sekretaris Inspektorat Provinsi Jatim Syamsul Huda menyambut baik rencana LSP KPK melakukan sertifikasi API. Ia menyoroti kasus korupsi yang paling tinggi berdasarkan data KPK sejak 2004-2023 yaitu terkait dengan suap/gratifikasi dan pengadaan barang/jasa—keduanya saling berimpitan.

Oleh karenanya, di sinilah selain sistemnya yang baik, juga diperlukan personel atau pegawai yang berintegritas.

“Dengan adanya API, mereka ini yang memastikan bahwa regulasi nanti yang ditetapkan, policy yang diambil harus berbau antikorupsi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Kasatgas 4 Dit Diklat Antikorupsi KPK Sugiarto memberikan penjelasan terkait dengan keberadaan Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas yang dibentuk berdasarkan masing-masing SKKNI 303 Tahun 2016 dan SKKNI 333 Tahun 2017.

Dua skema itu Paksi yang biasa berompi biru muda dan API berompi abu-abu, menurut Eyang Sugi, sapaan akrabnya, adalah upaya menjaga keluarga dan lingkungan kerja dari perbuatan tidak berintegritas. “Jangan sampai nanti bertambah mereka-mereka yang berompi oranye (tersangka KPK),” katanya.

Sementara itu, Pengurus Harian LSP KPK M. Ridwan Affan yang menjelaskan teknis sertifikasi API berharap bahwa keberadaan API bisa membantu dalam pencegahan terjadinya korupsi di BLUD masing-masing.

Menurutnya, keberadaan API diharapkan bisa memberikan dampak pada skor Monitoring Center for Prevention, Survei Penilaian Integritas (SPI), dan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) di Provinsi Jatim.[]