Sebanyak 33 Asesi Jalani Sertifikasi API Angkatan 2 Tahun 2024

AKSI / SEBANYAK 33 ASESI JALANI SERTIFIKASI API ANGKATAN 2 TAHUN 2024

11 JUNI 2024

LEMBAGA Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP KPK) melaksanakan sertifikasi Ahli Pembangun Integritas angkatan 2 pada 2024.

Sebanyak 33 orang menjalani asesmen dengan 12 asesor selama tiga hari, Selasa-Kamis (11-13 Juni 2024) di Gedung ACLC KPK, Jakarta. Para asesi berasal dari berbagai instansi seperti kementerian/lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah.

Asesmen kali ini terbagi dalam dua skema yaitu sebanyak 25 orang mengikuti sertifikasi API Muda dan sebanyak delapan orang menjalani sertifikasi API (Utama).

Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua LSP KPK ex-officio Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Dian Novianthi.

Dian menuturkan, dalam pemberantasan korupsi, KPK memiliki tiga strategi yang disebut Trisula Pemberantasan Korupsi. Trisula pemberantasan ini terdiri atas Sula Pendidikan, Sula Pencegahan, dan Sula Penindakan.

Program API yang dilaksanakan ini, kata dia, adalah bagian dari Sula Pendidikan dan Pencegahan. Oleh karenanya, KPK berharap dengan peran serta masyarakat.

“Bapak/ibu adalah orang-orang yang diharapkan untuk mengawal sistem integritas di instansi masing-masing. Mari kita jaga instansi kita masing-masing dari korupsi,” ujar Dian.

Dian juga meningatkan agar para asesi tidak sebatas berhenti di kegiatan sertifikasi, tapi diharapkan bisa melakukan kegiatan kolaborasi bersama baik KPK maupun penyuluh antikorupsi (Paksi) yang tersebar di Indonesia.

Sementara itu, Manajer Administrasi LSP KPK Hadi Gunawan Siahaan menjelaskan sejumlah kriteria persyaratan dasar API Muda dan API (Utama).

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi asesi untuk bisa menjalani sertifikasi API Muda, antara lain (1) personel/pegawai yang memiliki pengalaman kerja di bidang kepatuhan minimal selama dua tahun, tapi di bawah lima tahun.

Selanjutnya (2) mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan pasca sertifikasi dan bersedia melaporkan secara berkala ke LSP KPK minimal setahun sekali, dan “Ketiga (3) lulus e-learning calon API yang diselenggarakan KPK,” ujar Hadi.

Adapun tiga syarat untuk mengikuti sertifikasi API (Utama), antara lain (1) personel/pegawai yang memiliki pengalaman kerja di bidang kepatuhan minimal lima tahun, (2) mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan pasca sertifikasi dan bersedia melaporkan secara berkala ke LSP KPK minimal setahun sekali, dan (3) lulus e-learning calon API uamg diselenggarakan KPK.

API adalah individu bersertifikat yang berkompetensi membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

API memiliki tiga skema antara lain API Muda, API Eksekutif, dan API (Utama). Mereka memiliki peran, antara lain (1) memastikan perusahaan/organisasi mematuhi peraturan dan kebijakan antikorupsi, (2) turut serta membangun dan mengembangkan sistem integritas organisasi, dan (3) menjadi narasumber (single point of contact) dalam organisasi terkait peraturan antikorupsi dan antisuap.

Data LSP KPK menyebutkan sejak 2016 hingga 2023 jumlah API sebanyak 454 orang, terdiri atas skema API (Utama) sebanyak 308 orang, skema API Eksekutif 76 orang, dan API Muda sebanyak 70 orang.

Sementara itu, hingga semester pertama 2024, jumlah API mendapatkan tambahan sebanyak 40 orang. Total menjadi 494 orang.

Salah satu asesi, Irwan Setiawan, mengatakan dirinya baru pertama kali mengikuti sertifikasi API Muda. Keikusertaan ini didorong karena dirinya seorang APIP di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dengan dinyatakan kompeten sebagai API, ia berharap bisa menjadi contoh pegawai lain dalam membangun integritas. “Kita dituntut untuk terus di jalan yang benar meski ada saja pelanggaran,” ujarnya.

Salah satu pelanggaran yang masih terjadi dan dianggap biasa yaitu gratifikasi. Irwan melihat budaya gratifikasi masih terjadi ketika kunjungan ke daerah, biasanya berupa oleh-oleh atau cenderamata.

Menurut dia, gratifikasi ini harus ditolak karena tidak sesuai dengan integritas. Khawatirnya jika budaya ini dibiasakan, saat bertugas ke daerah akan selalu berharap-harap diberi sesuatu, ujar Irwan yang selalu melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya. Ia menuturkan, budaya pelaporan gratifikasi di BPOM saat ini sudah berjalan baik.[]