Terima Kunjungan LSP BRI, LSP KPK Bagikan Pengalaman Asesmen Jarak Jauh

AKSI / TERIMA KUNJUNGAN LSP BRI, LSP KPK BAGIKAN PENGALAMAN ASESMEN JARAK JAUH

28 MEI 2024

LEMBAGA Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP KPK) menerima kunjungan tim LSP Bank Rakyat Indonesia pada Senin (27 Mei 2024) di Gedung ACLC KPK, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, LSP KPK membagikan pengalamannya terkait dengan penyelenggaraan asesmen jarak jauh (AJJ). Tim rombongan LSP BRI diterima langsung oleh Koordinator Harian LSP KPK Sugiarto dan tim mewakili Ketua LSP KPK ex-0fficio Direktur Diklat Antikorupsi KPK Dian Novianthi.

Koordinator Harian LSP KPK Sugiarto menuturkan kunjungan LSP BRI tersebut atas rekomendasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) RI. LSP KPK dianggap sebagai lembaga yang berpengalaman dalam pelaksanaan AJJ.

LSP KPK merupakan salah satu lembaga sertifikasi profesi di Indonesia yang diberi lisensi untuk menyelenggarakan AJJ. Lisensi ini diberikan pada 17 September 2020 ketika masa pandemi Covid-19 lantaran saat itu asesmen tidak bisa dilakukan secara tatap muka.

Sejak berdiri pada 10 November 2017 hingga Maret 2024, LSP KPK telah mencetak 3.381 penyuluh antikorupsi dan 472 ahli pembangun integritas (API) yang kompeten.

Pada November 2023, LSP KPK kembali mendapatkan lisensi untuk tetap menyelenggarakan asesmen jarak jauh. Tercatat, dari sekitar 1.646 LSP di seluruh Indonesia yang terdaftar di BNSP, hanya ada 20-an LSP yang mendapatkan lisensi penyelenggaraan asesmen jarak jauh, salah satunya LSP KPK.

“Sehingga pelaksanaan sertifikasi kompetensi di LSP KPK dapat berjalan secara daring dan paperless,” ujar Sugiarto.

Sugiarto mengucapkan selamat kepada LSP BRI yang baru saja menerima lisensi asesmen jarak jauh. Ia juga mengapresiasi pengembangan aplikasi sertifikasi antikorupsi yang dimiliki mereka sehingga bisa dijadikan pembanding oleh LSP KPK. “Kami mengajak LSP BRI untuk menjadi mitra dalam pelaksanaan sertifikasi di sektor antikorupsi,” ujarnya.

Ketua LSP BRI Yuyun Sekarasih Retno Partini mengatakan pertemuan bersama LSP KPK ini diperlukan karena instansinya baru saja menerima lisensi AJJ per April 2024. “Kami ingin belajar banyak bagaimana mengimplementasikan sistem asesmen jarak jauh yang sudah berjalan di LSP KPK,” ujar Yuyun usai pertemuan.

Menurut dia, ada beberapa hal yang bisa diadopsi dari LSP KPK. Ia mencontohkan terkait dengan metode verifikasi portofolio dan validasi asesi.

Untuk memastikan asesi kompeten, beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu verifikasi portofolio, validasi asesi melalui wawancara, validasi lewat daftar pertanyaan tertulis, dan validasi kembali dengan observasi. “Jadi, (metode) itu kayaknya sudah satu paket yang lengkap untuk memastikan seseorang betul-betul kompeten atau tidak,” ujar Yuyun.

Tantangan LSP BRI yang dirasa cukup berat saat ini, kata dia, ialah penjadwalan para asesor karena sebagian besar mereka adalah para pakar. Bagaimana memastikan penjadwalan antara asesor dengan asesi merupakan kendala di awal, kata dia. Adapun tantangan lain yaitu jumlah peserta yang akan mengikuti asesmen sangat banyak.

“Metode asesmen jarak jauh ini sangat membantu kami untuk bisa melaksanakan validasi terhadap kompetensi pekerja BRI secara lebih optimal, juga tidak menghabiskan waktu maupun biaya yang banyak gitu ya,” Yuyun menjelaskan.

Diakuinya LSP BRI bakal mengadopsi standar-standar asesmen yang selama ini telah diterapkan oleh LSP KPK. “Ini yang paling penting karena pada saat kami mengasesmen, kami memastikan materi uji kompetensi ini dari satu asesor dengan asesor lain punya standar yang sama,” katanya.

“Kami akan berkoordinasi terus dengan KPK. Kami (berharap) bisa mengikuti jejak KPK pada saat memastikan validasi dari materi uji kompetensi ini lebih komprehensif.”[]