KPK Apresiasi atas Inisiasi Kemenkeu Gelar PELOPOR Mandiri

AKSI / KPK APRESIASI ATAS INISIASI KEMENKEU GELAR PELOPOR MANDIRI

27 MEI 2024

KOMISI Pemberantasan Korupsi mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan RI menyelenggarakan Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) secara mandiri untuk kali pertama.

Selama ini penyelenggaraan PELOPOR di kementerian/lembaga maupun daerah dilakukan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK.

Kemenkeu telah berkali-kali bekerja sama dengan KPK menyelenggarakan pelatihan antikorupsi. Tercatat, Forum Dana Rakca Kemenkeu merupakan forum penyuluh antikorupsi dengan jumlah anggota terbanyak di tingkat kementerian/lembaga yang mencapai ratusan penyuluh.

Sepanjang 2024, Kemenkeu akan mengadakan pelatihan sebanyak dua kali. Kegiatan pertama diselenggarakan selama lima hari, Senin-Jumat (27-31 Mei) di Gedung Pusdiklat Pajak Kemenkeu, Kemanggisan, Jakarta. Adapun pelaksanaan diklat angkatan kedua diselenggarakan pada Juni mendatang.

Diklat angkatan pertama ini diikuti sebanyak 48 orang. Mereka adalah pegawai dari berbagai unit kerja, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Sekretariat Jenderal.

Kepala Satgas 2 Direktorat Diklat Antikorupsi KPK M. Indra Furqon mengapresiasi penyelenggaraan PELOPOR secara mandiri oleh Kemenkeu. “Terima kasih banyak atas kerja sama Pusdiklat yang sudah menginisiasi pelatihan ini,” ujar Indra dalam sambutan di hari pembukaan diklat, Senin.

Ia mengatakan tujuan diklat guna meningkatkan integritas baik penyelenggara maupun peserta diklat serta seluruh ekosistem yang terlibat dalam diklat.

"Karena integritas itu seperti iman naik-turun. Jangan berharap kita punya integritas sampai mati, enggak mungkin,” katanya.

“Maka, kita perlu dicas lagi, diingatkan lagi. Dan, (diklat) ini salah satu momen bagi kita untuk meningkatkan integritas.”

Usai diklat, peserta diharapkan mengikuti proses sertifikasi sebagai penyuluh antikorupsi dan bergabung bersama Dana Rakca untuk berkolaborasi dalam pendidikan antikorupsi.

Sementara itu, Kepala Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial Kemenkeu Wahyu Kusuma Romadhoni mengatakan diklat merupakan sarana belajar menyipakan diri menjadi “duta pembangunan budaya integritas”, utamanya di lingkup Kemenkeu.

“Salah satu poin penting ketika kita ingin membangun Kemenkeu yang lebih baik, nilai integritas itu menjadi sesuatu yang sangat mendasar,” katanya dalam sambutan pembukaan diklat.

“Beberapa kali ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) mengingatkan bahwa tidak ada toleransi untuk sekecil apa pun pelanggaran integritas. Dan, ini yang harus kita jaga bersama-sama.”

Menurut dia, integritas harus terus dikembangkan di masing-masing unit eselon I dan harus dikerjakan secara kolaboratif dengan unit lain, seperti Inspektorat Jenderal dan Unit Kepatuhan Internal.

“(Diklat) ini momentum sangat bagi kita semua untuk mengonsolidasikan ke dalam: ‘kira-kira apa yang harus kita perbaiki? Kira-kira apa yang harus kita improve?’,” ujarnya.

Dalam penyuluhan, katanya, penting dipahami ialah strategi komunikasi yang baik, terutama kepada rekan-rekan sendiri. Terlebih, lebih dari 70 persen pegawai di Kemenkeu adalah generasi milenial dan generasi Z. “Kita harus punya strategi yang bisa diterima dengan baik oleh mereka,” katanya.

Wahyu juga mendorong agar peserta tidak berhenti sampai pelatihan sama, tapi turut mengikuti proses sertifikasi sebagai penyuluh antikorupsi. Jangan cukup ini sebagai pengetahuan yang dimiliki, tapi benar-benar diimplementasikan di lapangan, katanya.[]