KPK Perkuat Upaya Pemberantasan Korupsi di Maluku

AKSI / KPK PERKUAT UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI MALUKU

13 MEI 2024

KOMISI Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi terus memperkuat langkah-langkah pemberantasan korupsi di Maluku melalui Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR).

Pelatihan yang menjaring agen-agen perubahan di sektor pendidikan antikorupsi telah dua kali diselenggarakan Maluku. Kegiatan serupa sebelumnya diadakan pada 2023.

Pada tahun ini, pelatihan juga dilakukan selama lima hari, Senin-Jumat (13-17 Mei 2024) di Gedung BPSDM Maluku, Ambon. Jumlah peserta diklat sebanyak 34 orang yang berasal dari berbagai latar belakang profesi, seperti guru, PNS instansi vertikal, instansi pemprov, dan pemkab/pemkot di Maluku.

Pembukaan diklat dilakukan oleh Pj Gubernur Maluku Sadali IE juga dihadiri Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana dan Kepala BPSDM Provinsi Maluku Hadi.

Dalam sambutannya, Sadali mengatakan, korupsi termasuk kejahatan luar biasa, seperti halnya narkoba dan terorisme. Oleh karenanya, peran penyuluh antikorupsi sangat penting dalam memerangi korupsi di Tanah Air.

Ia berharap kegiatan PELOPOR dapat menjadikan Maluku bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain membuka kegiatan PELOPOR, Sadali juga menyambut baik sertifikasi penyuluh antikorupsi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK. Sebanyak 21 asesi yang mengikuti proses sertifiksi melalui skema Jalur Pengalaman.

“Kegiatan ini dapat menjadi entry point untuk membangun keterpaduan dan kesatuan gerak pemberantasan korupsi,” ujar Sadali.

Menurutnya, peranan penyuluh antikorupsi bukan sekadar penggerak utama dalam menyuarakan pentingnya integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan.

“Tapi, juga menjadi agen perubahan yang memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat dan pemerintah daerah tentang bahaya dampak negatif korupsi, melalui edukasi, pembinaan, dan pemberdayaan,” ia menuturkan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mendedahkan data terkait dengan penindakan kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh KPK per 22 Januari 2024.

Disebutkan bahwa lebih dari separuh dari 1.512 kasus atau sekitar 797 kasus sejak 2004 hingga 2023, pemerintah daerah menjadi instansi terbanyak terlibat korupsi. Padahal, pencegahan korupsi di daerah telah masif dilakukan.

“Ini suatu keprihatinan. Kami merasa sedih, kok masih ada, masih ada lagi!” ujar Wawan.

Jika merujuk dari segi teori, menurut dia, yang belum ada di Indonesia ini adalah budaya antikorupsi. Oleh sebabnya, strategi KPK bukan penegakan hukum saja sebagai efek jera bagi koruptor, melainkan upaya-upaya pencegahan untuk menutup celah sistem, seperti perizinan, pengelolaan aset, dan lain-lain.

Selanjutnya, strategi ketiga, yaitu upaya memberikan kesadaran melalui penanaman pendidikan antikorupsi. “Karena orang korup itu sebelum masuk menjadi tindak pidana korupsi, maka terlihat dari perilaku-perilaku yang korup-nya [...] maka, di sini perlu diperbaiki niat atau perilaku-perilakunya agar jangan sampai orang melakukan korupsi,” ujar Wawan.

Wawan pun mengenalkan prinsip 9 Nilai Antikorupsi yang dikenal dengan akronim “Jumat Bersepeda KK” (jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras).[]