KPK Cetak “Duta Prestasi” Pejabat Kemenag dan Rektor PT Keagamaan Negeri

AKSI / KPK CETAK “DUTA PRESTASI” PEJABAT KEMENAG DAN REKTOR PT KEAGAMAAN NEGERI

06 MARET 2024

DIREKTORAT Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK pada tahun 2024 untuk kali pertama memberikan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) untuk pejabat-pejabat Kementerian Agama RI.

Pelatihan yang diselenggarakan di Balai Diklat Keagamaan di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa-Jumat (5-8 Maret 2024) tersebut diikuti oleh 30 peserta, di antaranya para sekretaris ditjen, sekretaris Inspektorat Jenderal, inspektur wilayah, dan kepala kantor wilayah, serta 9 rektor perguruan tinggi keagamaan negeri, seperti UIN/IAIN, Universitas Hindu Negeri (UHN), dan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN)

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pelatihan yang merupakan program unggulan Dit Diklat Antikorupsi itu menekankan penguatan nilai-nilai integritas kepada seluruh peserta. Materi yang diberikan oleh fasilitator, seperti dilema integritas, godaan integritas, mitigasi tindak pidana korupsi, dan delik tindak pidana korupsi.

KPK berharap pelatihan tersebut melahirkan para agen perubahan, populer dengan sebutan Duta Prestasi, di lingkup kerja masing-masing. Mereka adalah role model yang menegakkan nilai-nilai integritas atau nilai-nilai antikorupsi. Selain itu, peserta juga diharapkan lebih memahami tentang delik tipikor dan mampu menganalisis terkait dilema integritas yang bisa dijumpai di dunia kerja sehari-hari.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atar kerja sama yang diberikan Kemenag atas terselenggaranya pelatihan. Menurut dia, tugas kedeputiannya berbeda dengan bidang pinandakan. Jalur pendidikan, katanya, tidak ada batasannya, lingkupnya begitu luas, mulai pejabat hingga masyarakat, dari PAUD hingga menjelang maut.

“Kenapa begitu? Kita enggak pernah tahu, kapan maut mengambil kita. Mungkin saja sejam sebelum maut menjemput, masih sempat tanda tangan, menginstruksikan A-B-C (yang melanggar aturan, red),” ujar Wawan.

KPK mengenalkan nilai-nilai integritas melalui akronim “Jumat Bersepeda KK” (jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras). Nilai-nilai ini tidak saja dihafal, tapi harus diimplementasikan di kehidupan baik di kantor maupun di rumah.

“Insyaallah kalau seluruh masyarakat Indonesia bisa mengimplementasikan nilai-nilai itu, cita-cita KPK melalui pendidikan ini yaitu supaya tidak ada lagi niat korupsi bisa terwujud. Itulah upaya yang harus kita lakukan bersama-sama,” katanya.

Wawan menuturkan, jika seseorang telah memiliki niat korupsi, ia akan mencari celah sistem. Maka, melalui pendidikan inilah, niat-niat yang salah itu diluruskan. Jika seseorang tidak memiliki niat, sistem seburuk apa pun, ia tak mau melakukan korupsi.

Selain memberikan pelatihan-pelatihan, kata Wawan, kedeputiannya juga menginsersikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pendidikan formal, melalui mata kuliah atau mata pelajaran di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah. “Alhamdulillah, pada kesempatan ini ada 10 rektor perguruan tinggi agama yang mengikuti pelatihan. Harapannya, bapak/ibu sebagai rektor bisa berkontribusi dalam membangun budaya integritas di perguruan tinggi,” ia menambahkan.

“Jadi, tidak cukup orangnya, tapi eksositemnya itu harus baik. Tidak cukup kita memberikan pendidikan antikorupsi kepada mahasiswa saja, kepada siswa saja, sementara itu siswanya melihat perilaku dosesnnya, gurunya jauh dari nilai-nilai yang sudah diajarkan. Oleh sebab itu, kami ajak guru dan dosen, rektor untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berintegritas.”

Inspektur Jenderal Kementerian Agama Faisal Ali Hasyim menceritakan beberapa problem pelanggaran etika dan korupsi di lingkup Kemenag. Ia mencontohkan pengelolaan dana BOS dan dana komite adalah problem yang dihadapi di lapangan, termasuk praktik pungutan-pungutan di madrasah. “Berapa banyak kepala madrasah menjadi tersangka karena (korupsi, red) dana BOS?” ujarnya. Selanjutnya, masalah layanan haji terutama di luar negeri juga dijumpai masalah, tapi pihaknya telah melakukan banyak perbaikan layanan.

Oleh karenanya, ia mengajak seluruh pegawai untuk mewujudkan kementerian yang bersih dari praktik korupsi. Ia menekankan agar Inspektorat benar-benar menjadi pengawas internal agar program-prorgram berjalan lancar dan berdampak bagi masyarakat.

Di satu sisi, ia mengapresiasi Unit Pelaporan Gratifikasi di Kemenag yang berjalan efektif. “Di Yogyakarta saja, misalnya, saya lihat ada uang Rp20 ribu sampai Rp100 ribu pun dimasukkan ke etalase UPG, saya kira ini cukup bagus,” ujar Faisal.

Ia juga mengajak para pejabat di Kemenag agar tak segan-segan untuk meneggakkan peraturan jika mendapati adanya pelanggaran etika. “Saya minta pimpinan untuk tidak membiarkan, lakukanlah apa-apa, karena bapak/ibu itu pemimpin,” ujarnya.[]