Direktorat Diklat KPK Udar Rasa bersama Forum Paksi-API se-Indonesia

AKSI / DIREKTORAT DIKLAT KPK UDAR RASA BERSAMA FORUM PAKSI-API SE-INDONESIA

21 FEBRUARI 2024

DIREKTORAT Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menjalin silaturahmi bersama perwakilan dari 44 forum Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dan Ahli Pembangun Integritas (API) se-Indonesia pada Jumat (16 Februari 2024). Pertemuan daring bertajuk “Rapat Koordinasi Bersama Forum Paksi-API K/L/Daerah Tahun 2024” ini diikuti sebanyak 56 peserta.

Pertemuan tersebut dirancang untuk menerima masukan dari para master baik Paksi maupun API terkait dengan tantangan, kendala, dan lain-lainnya yang dihadapi di lapangan. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai medium, Dit Diklat KPK untuk menyampaikan informasi awal terkait rencana kegiatan terutama program pemberdayaan Paksi-API Tahun 2024.

Direktur Diklat Antikorupsi KPK ex-officio Ketua LSP KPK Dian Novianthi mengatakan, terdapat beberapa poin menyangkut kegiatan pemberdayaan Paksi-API pada tahun ini, di antaranya pertama KPK mendorong keberadaan forum untuk lebih berdaya sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

"Kami akan mengirimkan surat kepada gubernur untuk mendorong peran Paksi-API di daerah masing-masing. Mudah-mudahan ini dapat memperkuat sinergi forum dengan stakeholder pemerintah, LSM, komunitas di daerah," ujarnya.

Selanjutnya, KPK juga mendorong peningkatan jumlah Paksi di daerah, terutama daerah yang jumlah Paksi-nya masih sedikit. Ke depan, Kedeputian Koordinator Supervisi KPK akan mewajibkan adanya minimal satu orang Paksi yang aktif untuk setiap kabupaten/kota atua provinsi. "Kami berharap peran master selaku forum untuk mendampingi APIP dalam pelaksanaan sertifikasi dan penyuluhan antikorupsi," ujarnya.

Ketiga, KPK akan mendorong peran Paksi-API dalam meningkatkan Indeks Pemberantasan Korupsi di Indonesia, salah satunya IPAK. "Seperti kita ketahui, skor IPAK 2023 3,92 turun 0,01 dari tahun sebelumnya," ujarnya. Penurunan ini terjadi, kemungkinan, karena penyuluhan antikorupsi yang selama ini diberikan berupa grand corruption, padahal survei IPAK hanya berkaitan petty corruption, seperti suap, pungli, dan lain-lain.

Dalam kesempatan itu, Kasatgas Sertifikasi dan Pemberdayaan Dit Diklat Antikorupsi KPK Sugiarto memberikan penjelasan terkait dengan struktur organisasi tim sertifikasi dan pemberdayaan KPK, sebaran forum Paksi-API, dan jumlah Paksi dan API di Indonesia.

Sejak 2017 hingga 2023, jumlah Paksi kompeten sebanyak 3.249 orang, sedangkan mereka yang telah tersertifikasi sebanyak 3.667 orang. Adapun jumlah API kompeten mencapai 432 orang, sedangan yang tersertifikasi sebanyak 485 orang. Jumlah Paksi-API tersertifikasi lebih banyak lantaran satu orang Paksi-API telah mengikuti beberapa jenjang sertifikasi.

Sugiarto mengingatkan agar para Paksi-API tidak lupa untuk mengikuti sertifikasi kembali (RCC) dan mengajak rekan-rekan lain untuk menjadi Paksi-API.

Koordinator Tim Pemberdayaan Gumilar P. Wilaga juga menambahkan tentang rencana program Tim Pemberdayaan yang akan dilakukan pada tahun 2024.

Menurutnya, KPK akan memberikan dukungan dan monitoring implementasi rencana aksi Paksi-API, di antaranya pengkinian acuan materi & media penyuluhan, pengembangan AKSESKU Internal, dukungan praktik baik gerakan mandiri penyuluhan antikorupsi, dukungan publikasi profil forum dan komunitas, dan dukungan perangkat sosialisasi.

Kajian Tim Pemberdayaan KPK telah memetakan sejumlah permasalahan forum Paksi-API di lapangan. Temuan ini hasil penjaringan kuesioner yang dibagikan kepada forum.

Bagian pertama menyangkut tantangan, masalah, dan hambatan. Sejumlah masukan terkait hal ini, antara lain (1) jumlah Paksi masih sedikit, (2) persebaran Paksi belum merata, dan (3) keaktifan Paksi-API, kendala RCC dan naik jenjang.

Selanjutnya, bagian kedua menyangkut upaya forum dalam penyelesaian masalah. Sejumlah saran yang diajukan, antara lain (1) koordinasi via WhatsApp Group dan meeting virtual, (2) koordinasi dan optimalkan pengurus dan anggota forum, (3) audiensi dengan pemerintah setempat dan mitra strategis.

Bagian ketiga mengenai usulan yang disampaikan forum untuk menyelesaikan permasalaha. Saran yang diajukan, seperti (1) surat edaran KPK sangat membantu forum, (2) mendorong seluruh OPD di pemda agar tersertifikasi (minimal eselon Il), dan (3) perlu adanya regulasi/kebijakan terkait pemberdayaan Paksi-API

Bagian keempat terkait masukan untuk Dit Diklat KPK ke depan, sejumlah hal yang perlu diperhatikan, yaitu (1) Paksi-API dijembatani terkait program KPK di daerah, (2) Paksi-API dilibatkan dalam menyukseskan survei/indeks terkait antikorupsi, dan (3) PERPAKSINAS sebagai wadah/mitra strategis KPK.

Dan, bagian kelima tentang usulan program/kegiatan terkait pemberdayaan. Masukan yang terdiri atas: (1) diprioritaskan untuk bisa menjadi asesor/fasiltator/narasumber dari KPK, (2) peningkatan karier yang tidak sekadar sukarela, dan (3) peningkatan kapasitas maupun kelembagaan forum.

Dalam sesi diskusi, banyak masukan yang disampaikan oleh para Paksi. Master Badrul, Ketua Forum JatimPAK, misalnya, menyarankan agar semua auditor dan pejabat wajib mengikuti sertifikasi Paksi-API. Menyangkut tantangan, Jatim selalu menggerakkan dengan memaksimalkan peran PAKSI di daerah walaupun banyak hambatan yang dialami.

“Setiap individu Paksi memiliki kompetensi yang berbeda, tidak bisa harus disediakan panggung secara terus-menerus. Fokus pada kompetensi yang dimiliki, kesempatan dilibatkan pasti akan terbuka lebar,” tuturnya.

Master Ona dari PAKET Maluku mengusulkan keaktifan para Paksi sebaiknya surat edaran tidak saja dikirimkan kepada gubernur, tapi juga kepada organisasi perangkat daerah (OPD). “Karena sebaran Paksi terdapat di OPD,” ujarnya. Selain itu, sertifikasi Paksi juga perlu didorong kepada pejabat eselon II untuk memaksimalkan pencegahan korupsi.

Di sisi lain, ia menanyakan bagaimana penjaringan keberadaan Ahli Pembangun Integritas karena sejauh ini belum ada di Maluku.

Sementara itu, Master Ainun dari KomPAK Sumut menuturkan di daerahnya saat ini membutuhkan cara membuat pelaporan atau aduan dugaan kasus korupsi.

Di sisi lain, menyangkut organsiasi forum, KomPAK Sumut sedang melakukan pengurusan akta notaris, tapi terkendala dua hal, (1) Kemenkumham meminta surat rekomendasi KPK dan (2) ada nama lain yang menggunakan Komunitas Penyuluh Antikorupsi Sumatera Utara.[]