LSP KPK Berkonsultasi dengan BNSP untuk Kegiatan Sertifikasi 2024

AKSI / LSP KPK BERKONSULTASI DENGAN BNSP UNTUK KEGIATAN SERTIFIKASI 2024

18 JANUARI 2024

JAJARAN Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi mengawali kegiatan pertamanya di tahun 2024 dengan berkunjung ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada Kamis (18 Januari 2024) di Pancoran, Jakarta Selatan.

Kunjungan tersebut telah menjadi agenda rutin LSP KPK tiap awal tahun selama empat tahun terakhir. Selain konsultasi kegiatan sertifikasi, pertemuan sekaligus sebagai ajang berkenalan dengan komisioner BNSP periode 2023-2028 yang dilantik pada November 2023.

Rombongan LSP KPK dipimpin langsung oleh Ketua LSP KPK ex-officio Direktur Diklat Antikorupsi Dian Novianthi. Hadir pula antara lain Koordinator Harian LSP KPK Sugiarto, Manajer Sertifikasi Antikorupsi M. Rofie Hariyanto, Wakil Manajer Sertifikasi Antikorupsi Gumilar P Wilaga, Manajer Mutu Regulasi dan Kerja Sama Harry Afri Sandi dan Manajer Administrasi Kelembagaan Hadi Gunawan.

Kunjungan diterima oleh Ketua BNSP Syamsi Hari beserta dua anggota BNSP Adi Mahfudz Wuhadji dan Amilin serta tim kesekretariatan.

Ketua LSP KPK Dian Novianthi dalam kesempatan itu memaparkan terkait profil LSP dan latar belakang KPK menjalankan program sertifikasi antikorupsi.

Sebagai LSP yang terbilang muda—terbentuk pada 10 November 2017, Dian menuturkan, selama ini BNSP telah memberikan banyak bantuan seperti dukungan teknis dan konsultasi.

Ia menjelaskan terkait kedudukan LSP KPK saat ini yang berada di bawah Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Terdapat dua Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dimiliki oleh LSP KPK yaitu SKKNI Nomor 303/2016 tentang Penyuluh Antikorupsi (20 unit kompetensi) dan SKKNI 338/2017 tentang Ahli Pembangun Integritas (8 unit kompetensi).

Melalui Peraturan KPK Nomor 2/2021 tentang Pemberlakuan SKKNI Sektor Antikorupsi, Dian menuturkan, LSP KPK membuka peluang bagi LSP-LSP lain yang ingin melakukan sertifikasi antikorupsi. “Kami membuka kesempatan seluas-luasnya, namun dengan persyaratan mendapatkan rekomendasi dari KPK selaku Instansi Pembina SKKNI sektor Antikorupsi,” ujarnya.

Skema sertifikasi antikorupsi yang diselenggarakan LSP KPK yaitu empat skema untuk penyuluh antikorupsi (Pertama, Muda, Madya, dan Utama) dan tiga skema untuk ahli pembangun integritas (Muda, Eksekutif, dan Ahli Pembangun Integritas).

Koordinator Harian LSP KPK Sugiarto menambahkan, selama 2023 LSP KPK telah melakukan 71 sertifikasi yang terdiri atas 63 kali sertifikasi Paksi (empat skema) dan delapan kali sertifikasi API (tiga skema). Sepanjang tahun lalu, LSP KPK telah mencetak 730 Paksi dan 109 API yang dinyatakan kompeten. Total sejak 2017 hingga 2023 terdapat 3.249 Paksi dan 432 API.

Saat ini terdapat 44 forum Paksi dan API di seluruh Indonesia serta sekitar lebih dari 370 komunitas antikorupsi binaan Paksi dan API.

Komite Etik

Sementara Manajer Sertifikasi Antikorupsi M. Rofie Hariyanto menjelaskan terkait dengan struktur organisasi LSP KPK. Salah satu yang menjadi pembeda LSP KPK dengan LSP lain adalah keberadaan Komite Etik.

“LSP KPK menganggap perlu adanya Komite Etik. Kenapa? Karena ketika para penyuluh antikorupsi ini di lapangan, masyarakat menilai mereka sebagai bagian dari KPK. Sertifikasi adalah pengakuan atas kompetensi seseorang yang sesuai dengan standar nasional. Betul [Paksi] ini kepanjangan tangan KPK. Nah, untuk menjaga dan mengawal integritas dari Paksi API ini , maka perlu ada yang mengawasi, itulah salah satu fungsi adanya Komite Etik,” tutur M. Rofie.

Ketua BNSP Syamsi Hari menyambut baik kunjungan LSP KPK. Terdapat sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut dan diharapkan bisa mendukung program-program LSP KPK ke depan. “Kami berharap KPK ini banyak menghasilkan para penyuluh antikorupsi tersertifikasi,” ujarnya usai pertemuan.

Dalam pertemuan itu, Syamsi juga sempat mengusulkan agar KPK bisa membuat mandatori kepada pemerintah daerah terkait dengan penyuluh antikorupsi sehingga jumlah penyuluh antikorupsi bisa semakin bertambah. “Kabupaten/kota nantinya bisa menyiapkan orang-orangnya untuk disertifikasi oleh LSP KPK,” ujarnya.

Terkait dengan salah satu rencana kegiatan LSP KPK yaitu upgrading asesor kompetensi dengan IASPRO, Syamsi menyarankan agar ditunda terlebih dulu lantaran BNSP sedang mengkaji ulang. Rencana, upgrading asesor ini dilakukan pada 23 Januari 2024.[]