ForPAK Papua Dikukuhkan, Perjuangan Lawan Korupsi Baru Dimulai

AKSI / FORPAK PAPUA DIKUKUHKAN, PERJUANGAN LAWAN KORUPSI BARU DIMULAI

15 NOVEMBER 2023

PENGURUS Forum Penyuluh Antikorupsi Papua periode 2023-2025 baru saja dikukuhkan pada Selasa (14 November 2023) oleh Penjabat Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun.

Pengukuhan tersebut dilakukan di sela-sela “Hakordia Daerah dan Integrity Expo 2023” di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Selasa-Rabu (14-15 November). Tahun ini, selain di Papua, perayaan Hakordia Daerah dan Integrity Expo juga diselenggarakan di Aceh pada 9-10 November lalu.

Ketua Forum Paksi (ForPAK) Papua Beatrix Kasihuw mengatakan, saat ini jumlah penyuluh antikorupsi di Papua yang masih aktif berjumlah 26 orang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang profesi, seperti pegawai Inspektorat, Kanwil Kemenag, LSM, dan guru.

Pengukuhan tersebut telah ditunggu lama oleh para penyuluh antikorupsi di Papua, setidaknya sejak enam bulan lalu. Menurut dia, adanya Hakordia Daerah itu menjadi momentum yang tepat untuk mengukuhkan forum penyuluh.

“Beruntungnya Inspektorat Provinsi Papua sangat membantu kami, di mana semua proses SK Gubernur dibantu langsung oleh Inspektorat,” ujar Master Beatrix kepada ACLC KPK, Rabu (15 November).

Forum Paksi Papua awalnya bagian dari Forum Paksi Papua dan Papua Barat. Pada 2021, jumlah penyuluh baru 13 orang di kedua provinsi tersebut; adapun khusus di Papua hanya berjumlah empat orang.

Barulah pada Juli 2022, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK bersama GIZ CPFS menggelar Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR). Dari diklat ini, barisan penyuluh pun bertambah 23 orang.

Bertambahnya jumlah penyuluh, menurut Master Beatrix, akhirnya menginisiasi untuk membuat forum penyuluh tersendiri di tiap provinsi. Tujuannya agar mudah melakukan koordinasi dan komunikasi. “Kalau tetap dijadikan satu forum besar, koordinasi dan komunikasi hanya bisa secara daring,” katanya.

Sejumlah anggota forum mengapresiasi terkait dengan pengukuhan tersebut.

Menurut Wakil Ketua ForPAK Papua Nurhadi, pengukuhan forum makin membangkitkan dan menguatkan para Paksi Papua untuk berjuang bersama “menginternalisasi nilai-nilai integritas melalui edukasi dan menumbuhkan sikap menolak korupsi di Tanah Papua.”

Adapun Koordinator Bidang humas ForPAK Papua Sri Maryati mengaku senang karena peran Paksi akhirnya bisa makin dikenal. “Perjuangan melawan korupsi baru dimulai, mari bersama-sama kita gaungkan terus-menerus sampai ke pelosok Papua,” katanya.

Koordinator Bidang Kemasyarakatan ForPAK Papua, Eirene Margaretha Waromi, menilai momen pengukuhan yang berbarengan dengan “Road to Hakordia” Papua adalah bentuk “komitmen aksi Pemprov Papua mendorong dan menyuarakan serta peduli terhadap antikorupsi di Papua.”

“Saya menyadari bahwa Papua sedang membutuhkan perubahan. Momen ini menjadi spirit untuk saya lebih bersemangat belajar mengembangkan kompetensi menyuarakan nilai-nilai antikorupsi. Agar masyarakat mendapatkan kembali hak-haknya,” kata Master Eirene.

Sementara itu, Master Beatrix tak menutup mata bahwa masih terdapat kendala yang dihadapi rekan-rekan penyuluh di Papua. Salah satunya ialah masing-masing individu memiliki pekerjaan utama yang tak bisa ditinggalkan. Untuk mengatasi problem ini, mereka memanfaatkan teknologi daring dalam koordinasi kegiatan.

Setelah pengukuhan, ForPAK Papua bersama Pemprov Papua segera menyusun rencana aksi pada 2024. Selain itu, pihaknya akan mendorong adanya Peraturan Gubernur Papua tentang Implementasi Paksi serta mendorong surat edaran gubernur ke seluruh pemkab/pemkot sebagai implementasi Paksi.

Hadir dalam pengukuhan ForPAK Papua, antara lain Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak, gubernur dari delapan provinsi, bupati/wali kota se-Papua, Forkopimda Papua, dan lain-lain.[]