BNSP Nyatakan LSP KPK Tetap Lanjutkan Asesmen Jarak Jauh

AKSI / BNSP NYATAKAN LSP KPK TETAP LANJUTKAN ASESMEN JARAK JAUH

02 NOVEMBER 2023

LEMBAGA Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP KPK) masih diberi lisensi untuk menyelenggarakan Asesmen Jarak Jauh (AJJ).

Dalam asesmen ulang pada Rabu (1 November 2023), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menilai LSP KPK memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan AJJ. Hadir dalam asesmen, Komisioner BNSP Mulyanto bersama dua tim asesor.

Pelaksanaan AJJ memiliki perbedaan mendasar dengan asesmen tatap muka lantaran perlunya dukungan perangkat teknologi informasi.

BNSP memandang bahwa LSP KPK telah memiliki dukungan infrastruktur yang memadai. Namun, karena ada perubahan kebijakan dan prosedur operasi standar (SOP), pihaknya mendorong agar LSP KPK melakukan penyesuaian terhadap standar kompetensi yang berlaku.

Komisioner BNSP Mulyanto menjelaskan ada beberapa hal yang sifatnya keharusan untuk dipenuhi LSP KPK, salah satunya penggunaan perangkat lunak.

“Ini yang kami tekankan untuk selalu sesuai dengan prosedur yang berlaku universal dan penggunaan perangkat-perangkat yang harus legal,” ujarnya usai asesmen saat berbincang dengan ACLC KPK.

Dari asesmen tersebut, menurut Mulyanto, tidak ada penemuan-penemuan yang bersifat mayor. Pihaknya juga tidak menemukan terhadap pelanggaran integritas. “Karena integritas di sini sudah menjadi contoh, jadi kami tidak menemukan apa-apa,” katanya.

Ia menambahkan, “Saya kira ada beberapa kekurangan sedikit-sedikit saja, antara pedoman dan pelaksanaan perlu disinkronkan. Jadi perbaikan terhadap hal yang sifatnya minor. Meski tidak ada sesuatu yang sempurna, kami upayakan terus-menerus agar ke depan bisa lebih baik,” katanya.

LSP KPK merupakan salah satu dari sekitar 100-an lembaga sertifikasi profesi di Indonesia yang diberi lisensi untuk menyelenggarakan AJJ. Lisensi diberikan pada September 2020 ketika masa pandemi Covid-19 lantaran saat itu sertifikasi Paksi dan API tidak bisa dilakukan secara tatap muka.

Sejak berdiri pada 10 November 2017, LSP KPK telah mencetak para Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (API) yang kompeten.

Mulyanto mengatakan BNSP telah mengembangkan sistem jarak jauh di banyak lembaga sertifikasi. “Dari ratusan LSP [yang diberi lisensi AJJ], LSP KPK telah kami berikan penguatan. Karena sekitar 42 LSP lisensinya kami cabut, tapi sekarang mereka kami berikan kesempatan untuk memperbaiki kembali,” katanya.

Ia mengakui LSP KPK memiliki kompetensi di atas LSP-LSP lain karena memang telah melakukan penyesuaian standar kompetensi yang berlaku. Berapa nilai LSP KPK antara 1-10? Mulyanto menjawab: “Ya berkisar 8-9 ya,” katanya mengulum senyum hangat.

Di sisi lain, Mulyanto juga menekankan pentingnya keamanan perangkat, khususnya terkait dengan penyimpanan dokumen-dokumen yang telah diunggah oleh para peserta sertifikasi (asesi) ke aplikasi AKSESKU; apakah data disimpan sendiri atau pihak ketiga. “Jangan sampai data hilang,” tuturnya.

Kado ultah ke-6

Kasatgas Sertifikasi KPK juga Koordinator Harian LSP KPK M. Rofie Hariyanto menyambut gembira dengan hasil asesmen BNSP tersebut. Hasil ini juga sekaligus sebagai kado ulang tahun LSP KPK.

“Karena per 10 November ini, LSP KPK resmi berusia 6 tahun. Telah banyak yang dilakukan LSP KPK, saat ini sudah mencetak sebanyak 3.471 sertifikat kompetensi Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dan 496 Ahli Pembangun Integritas (API) di Indonesia,” ujar Rofie.

Ia mengucapkan terima kasih kepada BNSP telah memberikan kewenangan kepada LSP KPK untuk melanjutkan SJJ.

“Kegiatan kemarin merupakan asesmen ulang AJJ disesuaikan dengan standar terbaru yaitu SKKNI 333/2020 tentang Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan, dan Sertifikasi,” Rofie menjelaskan

Dalam proses asesmen terhadap SOP dan aplikasi AJJ, Rofie menjelaskan ada temuan beberapa ketidaksesuaian yang sifatnya minor yang segera ditindaklanjuti agar sistem AJJ LSP KPK lebih sempurna dan bisa menjadi model pelaksanaan sertifikasi bagi LSP lain.[]