KPK dan BKN Berkolaborasi Adakan Pelatihan Tematik Investigatif

AKSI / KPK DAN BKN BERKOLABORASI ADAKAN PELATIHAN TEMATIK INVESTIGATIF

16 OKTOBER 2023

DIREKTORAT Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI mengadakan Pelatihan Tematik Investigatif 2023 untuk pegawai Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

Pelatihan yang diselenggarakan selama lima hari, Senin-Jumat (16-20 Oktober 2023) di Pusat Pengembangan Kepegawaian, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut diikuti sebanyak 40 peserta.

Peserta berasal dari unsur auditor manajemen aparatur sipil negara dan auditor kepegawaian sebanyak 21 orang, analis hukum (9 orang), analis permasalah hukum (9 orang), dan Biro Hukum (satu orang).

Narasumber yang dihadirkan berasal dari internal KPK, antara lain jaksa penuntut umum, tim penyidik, instruktur ACLC KPK, dan analis Direktorat PP LHKPN, serta menghadirkan satu narasumber berasal dari Auditor Bidang Investigasi BPKP-RI.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Dian Novianthi dalam sambutannya, Senin (16 Oktober), menuturkan pelatihan terselenggara berkat kerja sama KPK dengan BKN.

Ia berharap pelatihan bisa memberikan nilai tambah bagi peserta, terutama dalam hal penguatan nilai-nilai antikorupsi.

Terdapat tujuh topik pelatihan yang disampaikan, antara lain pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN, pengantar manajemen ASN, audit investigatif, dan wawancara investigatif dengan pendekatan roleplay.

Selanjutnya, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan, serta pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Sekretaris Utama BKN RI Imas Sukmariah menyambut baik penyelenggaraan pelatihan dan berharap kegiatan ini bisa terus dikembangkan ke depan.

“Semoga pelatihan ini menjadi bekal, sehingga [pegawai] di lingkungan BKN bisa memahami terkait celah-celah dalam manajemen ASN, juga terkait audit investigasi,” ujar Imas.

Ia menegaskan dalam peraturan perundang-undangan telah ditegaskan bahwa bagi seseorang yang melakukan tindak pidana yang berkaitan hubungan jabatan baik manajerial maupun non-manajerial, maka “Tidak ada ampun lagi, ada pemberhentian [kerja] secara tidak hormat,” ujar Imas.

BKN, menurut Imas, juga telah melakukan beberapa perubahan, salah satunya digitalisasi manajemen ASN terkait kenaikan pangkat, pensiun, dan pindah instansi. “Digitalisasi telah dilakukan, kami tidak perlu lagi berkas-berkas ke BKN. Karena ini tujuannya untuk menghindari teman-teman terhindari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme),” tuturnya.

Namun, ia menyadari bahwa layanan yang berbasis sistem digital juga tak menutup kemungkinan masih terdapat celah kecurangan. “Justru, kegiatan hari ini inilah yang kami butuhkan. Jadi, mengawal teman-teman, jangan sampai di celah-celah dalam berbasis sistem terdapat korupsi,” ia menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengingatkan kembali tentang tugas dan wewenang KPK.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, KPK memiliki tiga pendekatan yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Menurut Wawan, secara umum masyarakat lebih mengenal KPK karena fungsi penindakan yaitu menjebloskan koruptor ke penjara.

Tujuan dari fungsi penindakan ini ialah untuk memberikan efek jera. Namun, dalam aturan baru, para koruptor masih bisa mendapatkan remisi, sehingga menjebloskan koruptor ke penjara efek jeranya kurang terasa.

“Oleh karenanya, selain menjebloskan ke penjara, sekarang ditambah lagi TPPU (tindak pidana pencucian uang). Uang korupsi dilihat lagi, lalu [yang berkaitan dengan korupsi] disita untuk negara.”

Menurut Wawan, koruptor saat ini tidak takut dipenjara, tapi lebih takut dimiskinkan. “Karena dipenjara, beberapa tahun sudah keluar [karena mendapatkan remisi],” ujarnya.

Menyangkut pendekatan pencegahan, kata Wawan, adalah dengan memperbaiki sistem. Ia mencontohkan sistem digitalisasi yang telah dikembangkan oleh BKN. Sistem elektronik yang dibangun tersebut artinya mengurangi bertemunya orang yang dilayani dengan yang melayani. “Ini untuk menutup celah-celah transaksional KKN,” katanya.

Pendekatan ketiga, lewat pendidikan, yaitu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat korupsi dan dampaknya. Oleh karenanya, agar tidak menjadi korban atau pelaku korupsi, nilai-nilai antikorupsi perlu ditanamkan kepada masyarakat

“Pendidikan antikorupsi tidak boleh ada jeda. Diingatkan terus menerus, sehingga diharapkan bisa menjadi orang berintegritas. Seperti orang beriman, puasa tidak perlu ada orang mengawasi, tapi merasa diawasi,” katanya.[]