Pegawai KPK dan Aparat Hukum Lain Ikuti Pelatihan Investigasi Keuangan Berbasis Intelijen

AKSI / PEGAWAI KPK DAN APARAT HUKUM LAIN IKUTI PELATIHAN INVESTIGASI KEUANGAN BERBASIS INTELIJEN

05 SEPTEMBER 2023

SEBANYAK 30 orang aparat hukum dan kementerian/lembaga mengikuti pelatihan Investigasi Keuangan Berbasis Intelijen (Intelligence-Led Financial Investigation) di Jakarta, Selasa-Jumat (5-8 September 2023).

Mereka terdiri atas pegawai KPK, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, PPATK, dan BPK. Pelatihan tersebut dikemas dalam bentuk workshop sehingga peserta saling berdiskusi dan melakukan tugas kelompok.

Pelatihan merupakan hasil kerja sama antara KPK bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan American Bar Association Rule of Law Initiatives (ABA ROLI).

Materi pelatihan yang disampaikan, di antaranya Financial Action Task Force (FATF dan ruang lingkup investigasi intelijen keuangan skala internasional, kerjasama antarlembaga, praktik baik penanganan korupsi di beberapa negara, dan model Crime Stopper (pengumpulan dan pemanfaatan intelijen dari sumber berkualitas).

Untuk mengikuti pelatihan ini, peserta telah memiliki pengalaman yang memadahi dalam kegiatan investigasi perkara korupsi dan kejahatan keuangan lainnya, ujar Manajer Pelatihan Diklat Antikorupsi KPK Any Susanti.

Adapun sebagai narasumber pelatihan, antara lain Paul Marshall Gabb (Kepolisian Federal Australia/AFP), Dr Vincent Hughes (Ketua Crime Stoppers Australia), Ramandeep Chhina (pakar internasional anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme) dan Peter Ritchie (pakar antikorupsi ABA ROLI).

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan, aparat penegak hukum saat ini dan ke depan butuh peningkatan kompetensi kemampuan intelijen, termasuk penguasaan teknik pembuktian berbasis intelijen keuangan.

Selain kompetensi itu, aparat hukum juga penting menjalin kerja sama dengan negara lain atau entitas internasional, terutama penanganan kejahatan korupsi dan keuangan.

Sebab, “Penanganan kasus korupsi sebagai kejahatan transnasional bukanlah perkara yang mudah,” ujar Wawan dalam sambutannya, Selasa (5 September).

“Proses yang sangat panjang dan memakan waktu cukup lama merupakan tantangan yang selama ini dialami oleh aparat penegak hukum, termasuk KPK,” ia menambahkan.

Oleh karenanya, Wawan sangat berharap pelatihan ini memberikan manfaat bagi para aparat penegak hukum dan lembaga seperti Kementerian Keuangan, BPK serta PPATK sebagai garda terdepan dalam dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan keuangan lain.

Terlebih, kejahatan yang menyebabkan kerugian negara tidak hanya perkara korupsi, tapi masih ada perkara-perkara lain seperti penyelundupan, perdagangan narkoba, perdagangan orang, terorisme, kejahatan perpajakan dan bea cukai, dan sebagainya.

Menyangkut kejahatan keuangan transnasional itu, Zoelda Anderton, Officer-In-Charge untuk UNODC Indonesia, menyinggung tentang Deklarasi Kongres Kyoto yang mendorong negara-negara untuk mengatasi dimensi kejahatan ekonomi.

Satu hal yang perlu diterapkan, kata dia, perlunya pengembangan strategi investigasi keuangan dan pemberantasan pencucian uang dan aliran keuangan gelap, termasuk melalui kerja sama internasional.

Menurut dia, penting “mempertimbangkan nilai intelijen keuangan dan investigasi keuangan”guna mengatasi dan mencegah aliran uang dari kelompok kriminal terorganisasi.

“Intelijen keuangan berbasis risiko dapat menggambarkan hubungan antara individu dan organisasi yang tidak terlihat dalam investigasi tradisional,” ujarnya dalam sambutan yang dibacakan oleh Dewi Tresya, Koordinator Program Kejahatan Terorganisasi Transnasional UNODC.

Di sisi lain, ia menambahkan: “Ketika investigasi keuangan dilakukan secara paralel dengan investigasi tradisional, investigasi ini mempunyai kekuatan untuk mengungkap tidak hanya transaksi individu yang bersangkutan, tapi juga jaringan mereka (kelompok kriminal).”

Shinta Permata Sari, Senior Regional Program Officer ABA ROLI, menuturkan, pelatihan ini merupakan bagian dari program Intel-Led Money Laundering Investigations (ILFI).

Ia berharap pelatihan tersebut bisa memberikan pengalaman berharga dan membantu perjuangan melawan kejahatan keuangan.

Shinta berpendapat, "Pemberantasan kejahatan keuangan bukan hanya merupakan masalah keuangan, tetapi juga merupakan upaya kita untuk mewujudkan keadilan sosial,” katanya.

ABA ROLI menerapkan program serupa di beberapa negara Balkan dan Asia Tenggara untuk memfasilitasi kemampuan aparat hukum dalam menangani kasus pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya.[]