Kekuatan Penyuluh Antikorupsi Bertambah Lebih dari 100 Orang

AKSI / KEKUATAN PENYULUH ANTIKORUPSI BERTAMBAH LEBIH DARI 100 ORANG

12 AGUSTUS 2023

LEMBAGA Sertifikasi Profesi KPK pekan ini menyelesaikan dua pelaksanaan sertifikasi penyuluh antikorupsi (Paksi) di Jakarta dan Maluku, Selasa-Kamis (8-10 Agustus 2023).

Manajer Mutu, Regulasi dan Kerja Sama LSP KPK Harry Afri Sandi menjelaskan tentang pelaksanaan sertifikasi Paksi di Jakarta. “Sertifikasi penyuluh antikorupsi kali ini merupakan sertifikasi yang terlengkap dengan asesi terbanyak. Kami membuka seluruh jenjang Paksi dengan total 128 asesi (peserta yang diuji),” ujar Harry di Jakarta, Jumat (11 Agustus).

Terdapat tiga kegiatan asesmen yang digelar, antara lain sertifikasi Paksi Pertama dan Muda Jalur Pengalaman (RPL), sertifikasi ulang (recognition of current competency/RCC) Paksi Pertama dan Muda, dan sertifikasi naik jenjang Muda, Madya, dan Utama.

Pelaksanaan asesmen tersebut melalui dua cara, yaitu asesmen jarak jauh (online) bagi penyuluh RCC, RPL Pertama, dan naik jenjang Muda, sedangkan asesmen tatap muka bagi mereka yang naik jenjang Madya dan Utama berlangsung di Gedung ACLC KPK.

Harry mengatakan, sertifikasi tersebut melibatkan 42 asesor kompetensi; hampir separuh dari total asesor kompetensi yang dimiliki LSP KPK. Adapun peserta yang diuji berasal dari berbagai wilayah di Indonesia baik Indonesia bagian barat, tengah, maupun timur.

“Walaupun waktu asesmen jarak jauh berakhir pukul 17.00 WIB, hal ini tidak mengurungkan semangat dari asesi yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Mereka tetap mengikuti asesmen ini hingga pukul 19.00 WIT,” kata Harry.

Selama proses asesmen, para asesor memberikan rekomendasi kompeten kepada sebanyak 115 asesi. Dengan begitu, kini kekuatan penyuluh antikorupsi yang dibentuk oleh LSP KPK semakin bertambah. “Sebanyak 424 Paksi bertambah selama 2023,” tuturnya.

Ia menambahkan: “Coba bayangkan jika satu orang bisa melakukan penyuluhan setidaknya ke 10 orang, tapi saya yakin pasti bisa lebih, maka lebih dari 4.000 orang akan teredukasi terkait antikorupsi,” katanya.

Menurutnya, bertambahnya pasukan Paksi itu jelas akan memberikan multiplier effect di masyarakat, sehingga dapat menciptakan budaya antikorupsi di tengah masyarakat.

Pada sambutan pembukaan sertifikasi secara AJJ (online), Selasa (8 Agustus), Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menegaskan bahwa selain melakukan strategi penindakan dan pencegahan, KPK juga melakukan strategi pendidikan untuk memberantas korupsi.

Upaya jalur edukasi tersebut, katanya, guna menyadarkan masyarakat dan pejabat tentang korupsi dan dampaknya. “Diharapkan ke depan, masyarakat dan pejabat ikut dalam gerakan antikorupsi, menjadikan [gerakan antikorupsi] ini sebagai budaya,” tutur Wawan.

Karena itulah, menurut dia, KPK mengajak peran serta dari masyarakat untuk menjadi penyuluh antikorupsi. Hingga saat ini terdapat lebih dari 3.000an paksi yang dicetak oleh LSP KPK; mereka berasal dari bermacam-macam profesi.

“Mereka ini tentunya menjadi kekuatan baru, untuk menggerakkan masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat soal korupsi dan dampaknya,” katanya.

“Karena keterbatasan sumber daya manusia KPK, Paksi-paksi di daerah ini bisa menjadi mitra kami. Paksi bisa mewakili KPK, nanti ada surat tugas, untuk memberikan sosialisasi antikorupsi di instansi dan masyarakat sekitarnya.”

Selepas menerima sertifikat, lanjut Wawan, para penyuluh selanjutnya bergerak untuk melakukan penyuluhan di berbagai acara. Kemudian, melaporkan setiap kegiatan penyuluhan kepada LSPK KPK.

Ia juga mengingatkan dan menekan agar, “Paksi tetap menjaga dan menaati kode etik,” ujarnya.

Jalur Pelopor

Pada saat yang bersamaan, juga diselenggarakan sertifikasi penyuluh antikorupsi di Tempat Uji Kompetensi (TUK) BPSDM Provinsi Maluku, ini merupakan tindak lanjut Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) pada Juli lalu. Dari jumlah 36 orang yang lulus diklat ini, hanya 34 orang yang memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan sertifikasi penyuluh.

Dalam proses asesmen pekan ini, LSP KPK akhirnya mendapatkan tambahan 30 asesi yang direkomendasikan kompeten oleh asesor. Mereka berasal dari beragam profesi, seperti pengawas internal, widyaiswara, dosen, guru, dan aparatur sipil negara lainnya.

Sebelum para asesi mengikuti asesmen, mereka terlebih dulu membacakan pakta integritas calon penyuluh antikorupsi, para peserta berasal dari seluruh kabupaten di Provinsi Maluku, bahkan ada yang berasal dari Kepulauan Aru dan Buru Selatan yang melaksanakan perjalanan secara mandiri menggunakan kapal laut.

Kasatgas Sertifikasi Antikorupsi KPK, Mohamad Rofie Hariyanto, dalam pembukaannya menyampaikan bahwa memberantas korupsi adalah tugas seluruh komponen bangsa, berbagai macam cara dapat dilakukan dalam memberantas korupsi, salah satunya adalah melalui strategi edukasi.

Dalam rangka memastikan dan meningkatkan kompetensi masyarakat yang berstandar nasional dalam edukasi antikorupsi, KPK menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi penyuluh antikorupsi.

Selain penyelenggaraan sertifikasi di BPSDM Provinsi Maluku, juga dilaksanakan dialog publik pendidikan antikorupsi di TVRI Maluku dan di RRI Ambon dengan narasumber Rohana Fabanyo, Widyaiswara BPSDM Maluku selaku Ketua Forum Penyuluh Antikorupsi Energi Timur (PAKET) Provinsi Maluku dan Ode Abdurrahman, Dosen Universitas Pattimura selaku ketua Ikatan Guru Indonesia Maluku sekaligus Anggota Forum Penyuluh Antikorupsi Energi Timur (PAKET) Provinsi Maluku.[]