Pelatihan Antikorupsi Bisa Menjadi Gerakan Sosial Masif

AKSI / PELATIHAN ANTIKORUPSI BISA MENJADI GERAKAN SOSIAL MASIF

12 JULI 2023

APARAT Sipil Negara harus menjadi garda terdepan dalam menggerakkan pemberantasan korupsi. Mereka juga harus giat memasyarakatkan perilaku berintegritas atau antikorupsi.

Hal itu disampaikan Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Dian Novianthi dalam pembukaan Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) dan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Jalur Pengalaman Provinsi Maluku di Ambon, Maluku, Selasa (11 Juli 2023).

Menurut Dian, posisi ASN sangat strategis sebagai pemangku kekuasaan yang memiliki kewenangan dalam mengatur segala aspek pemerintahan di Indonesia.

"Pemberantasan korupsi diharapkan dapat dimulai dari ASN sendiri, yang kemudian dapat ditularkan kepada unsur lainnya," ujarnya.

KPK tak bisa bekerja sendirian dalam membangun budaya integritas, perlu peran serta berbagai elemen masyarakat, terutama dengan pemda. Oleh karenanya, KPK melatih agen-agen perubahan dari berbagai kalangan sebagai penyuluh antikorupsi (Paksi), tutur Dian.

Hingga awal 2023, Maluku baru memiliki sebanyak tujuh Paksi yang tergabung dalam Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Maluku. Kemungkinan jumlah penyuluh akan bertambah karena pekan ini, mulai 10-14 Juli 2023, sebanyak 36 orang mengikuti kegiatan PELOPOR dan 22 orang menjalani Sertifikasi Paksi Jalur Pengalaman.

Dian berharap kegiatan PELOPOR tidak sekadar seremonial belaka, tapi harus berlanjut sehingga para penyuluh dapat berdaya guna untuk mewujudkan Maluku bebas dari korupsi. "Kami memohon gubernur, bupati/wali kota di Maluku dapat memberdayakan para penyuluh antikorupsi dalam kegiatan sosialisasi antikorupsi," tuturnya.

Terlebih, mulai tahun ini, Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK terdapat penambahan sub-indikator pada Indikator Pengendalian dan Pengawasan yaitu sosialisasi antikorupsi.

Mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail, Asisten Administrasi Umum Setda Maluku Peterson Rangkoratat menyambut baik kegiatan pelatihan dan sertifikasi tersebut sebagai upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

"Karena fenomena korupsi di negara ini sudah menjadi extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), selain narkoba dan terorisme. Jika tidak segera diatasi, [korupsi] akan menjadi kanker yang membunuh harapan hidup kita, serta merusak masa depan peradaban bangsa ini," tutur Peterson.

Pelibatan berbagai kalangan dari kegiatan ini, menurut dia, bisa menjadi modal sosial dan diharapkan menjadi gerakan sosial antikorupsi secara masif. Menurutnya, gerakan sosial antikorupsi akan lebih efektif jika terlembaga dan dengan partisipasi masyarakat yang tinggi.

"Saya berharap peserta pelatihan ini dapat menjadi agen perubahan dan role model dalam upaya pemberantasan korupsi," katanya.

Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut, antara lain Kabid Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Provinsi Maluku Henderdjeta Y Tuatanasy, Sekretaris Inspektorat Maluku Venty Riupassa, pejabat administrator dan pejabat fungsional Pemprov Maluku, dan Tim Satgas Pembelajaran Eksternal KPK.[]