KPK Perkuat Integritas Pejabat Eselon 2 Kemenkes

AKSI / KPK PERKUAT INTEGRITAS PEJABAT ESELON 2 KEMENKES

05 JULI 2023

DIREKTORAT Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) kepada 24 pejabat eselon dua di Kementerian Kesehatan RI.

Pelatihan batch 1 tersebut diadakan di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, Jakarta Selatan selama tiga hari, Rabu-Jumat (5-7 Juli 2023). Kegiatan ini menyusul pelatihan integritas yang sebelumnya diikuti oleh pejabat eselon satu bersama pasangan pada program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) 2021.

Direktur Diklat Antikorupsi KPK Dian Novianthi mengatakan pelatihan PRESTASI merupakan salah satu sarana untuk refleksi tentang integritas dan menyadari bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dapat menimbulkan dampak di segala sektor.

Sejak 2004 hingga 2022, kata dia, KPK telah menangkap sebanyak 310 pejabat eselon satu hingga empat yang terlibat kasus korupsi. Kasus-kasus yang ditangani menyangkut masalah pengadaan barang dan jasa, suap menyuap, gratifikasi, dan lainnya.

Sementara itu, Irjen Kemenkes Murti Utami menyebutkan bahwa pelatihan digelar sebagai bagian penanaman kesadaran untuk senantiasa memberantas korupsi. "Teman-teman akan menggantikan eselon satu. Sebagai leader, seharusnya tidak hanya sekadar sebagai pemimpin, tapi juga sebagai pemimpin perubahan, sebagai teladan dan menginspirasi serta menciptakan budaya kerja berintegritas dan tidak konflik kepentingan," tutur Murti dalam sambutan secara daring.

Oleh karenanya, ia juga mengingatkan para koleganya terkait dengan skor Survei Penilaian Integritas KPK di Kemenkes yang menurun, dari skor 76,8 pada 2021 menjadi 75,15 pada tahun berikutnya. Meski hanya turun 1,6 poin, skor integritas Kemenkes masih di bawah rata-rata skor integritas dari seluruh kementerian/lembaga yaitu 77,8.

Berdasarkan survei KPK tersebut, sejumlah risiko korupsi tinggi di Kemenkes mencakup pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran honor, penggunaan fasilitas kantor untuk pribadi, nepotisme, gratifikasi dalam mutasi pegawai, dan operasional standar pelayanan yang tidak transparan.

"Berarti ada yang salah nih. Ada dari kita yang belum komitmen, seperti masih memanfaatkan uang APBN untuk menambah take home pay kita atau fasilitas kantor dipakai untuk sehari-hari," ujarnya.

Sementara itu, risiko korupsi tingkat sedang yang masih dijumpai di Kemenkes, seperti pengaruh kekerabatan dalam mutasi, penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, menerima imbalan, perilaku istimewa dalam pelayanan, dan suap/pungli/konflik kepentingan.

Adapun beberapa temuan risiko korupsi level rendah, antara lain pelapor korupsi direspon negatif, atasan memerintahkan untuk melanggar/melihat korupsi, tapi tak diungkapkan, dan pemberian/permintaan di luar ketentuan.

Murti juga mengingatkan agar pejabat Kemenkes melaporkan harta dan kekayaan yang dimiliki kepada KPK. Selama lima tahun di Inspektorat Jenderal, dirinya mengaku gregetan karena pejabat eselon satu dan eselon dua harus "diopyak-opyak" (diingatkan terus-menerus) untuk membuat Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Seharusnya sebagai pejabat negara tidak perlu diopyak-opyak, diingetin-ingetin, begitu tahu tanggal 31 Desember, kira harus mulai mengumpulkan bahan-bahan, paling tidak pekan pertama Januari sudah melaporkan LHKPN," tuturnya.

"Ini adalah kewajiban saudara sebagai pejabat negara untuk melaporkannya."

Dalam kurikulum yang telah disusun, pelatihan dilaksanakan sebanyak 29 jam pelajaran. Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi berupa building learning commitment, internalisasi integritas, dan godaan integritas. Lalu, hari kedua peserta mendapatkan materi tentang delik tindak pidana korupsi dan dilema integritas. Dan, hari terakhir, pelatihan akan membahas penilaian risiko korupsi dan strategi aktualisasi dan diseminasi integritas.[]