Perkuat APIP Jateng Cegah Korupsi, KPK Beri Pelatihan Audit Investigatif

AKSI / PERKUAT APIP JATENG CEGAH KORUPSI, KPK BERI PELATIHAN AUDIT INVESTIGATIF

22 JUNI 2023

KOMISI Pemberantasan Korupsi memberikan pelatihan antikorupsi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Jateng.

Selama lima hari, Senin-Jumat (19-23 Juni 2023), para auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) di Provinsi Jawa Tengah menerima materi pelatihan mulai pengenalan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, teknik audit investigatif, dan studi kasus.

Selain itu, materi lain yang disampaikan termasuk pengelolaan keuangan daerah dan perhitungan kerugian daerah, titik rawan dalam pengelolaan BUMD, titik rawan penyimpangan dalam pelayanan publik (perizinan-PTSP), dan materi tambahan antikorupsi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dalam pelatihan tematik APIP periode 2022-2023 batch 3 tersebut, sebanyak 50 peserta berasal dari 36 Inspektorat Provinsi/kabupaten/kota di Jateng.

Sebelumnya, KPK telah memberikan pelatihan batch 1 pada akhir November 2022 di Kota Bogor, Jawa Barat dengan peserta dari APIP Inspektorat Kementerian Dalam Negeri.

Ada pun batch 2 terselenggara pada akhir Mei lalu di Jakarta Selatan dengan peserta dari APIP di Banten dan DKI Jakarta. Selanjutnya, pelatihan batch 4 untuk APIP Jawa Barat akan digelar pada pertengahan Juli 2023.

Manajer Training pada Direktorat Diklat Antikorupsi KPK Any Susanti mengatakan, pelatihan kolaboratif tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi peserta terkait dengan penguatan, pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengaudit investigasi.

Selain materi utama, kata dia, peserta juga mendapatkan materi tambahan, salah satunya menonton film antikorupsi yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan diskusi.

Any juga memberitahukan bahwa narasumber terdiri dari unsur internal dan eksternal KPK. Deputi Koordinasi Supervisi KPK Didik Agung Wijanarko turut menjadi narasumber yang menyampaikan topik pelayanan publik. Selain itu hadir juga pemateri dari BPKP dan Kementerian Investasi Republik Indonesia.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Sri Kuncoro Hadi mengatakan auditor pemerintah memiliki peran penting dalam rangka membuat tata kelola pemerintahan akuntabel, transparan, dan antikorupsi. Mereka berperan dalam menilai efektivitas dan efisiensi terkait manajemen pemerintahan dan memberikan saran guna meningkatkan kinerja, kualitas, keandalan dan integritas dalam pemerintahan.

Karena, “Fungsi APIP adalah melakukan pencegahan dan deteksi terhadap fraud atau kecurangan yang bisa terjadi di lingkup pemerintahan. Upaya pencegahan tersebut sangat bergantung pada kewenangan dan mekanisme pelaporan investigasi,” tutur Kuncoro Hadi.

Adapun perwakilan Inspektorat Jenderal Kemendagri Sri Utami menyampaikan bahwa Inspektorat daerah bertugas membantu kepala daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Tujuannya adalah mengawasi pengelolaan manajemen pemerintahan yang mencakup aspek sumber daya manusia, keuangan, prosedur operasional standar, aset, pelayanan publik, serta penegakan kode etik penyelenggara pemerintah.

Tampak hadir dalam acara pembukaan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan perwakilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Jateng.

Ganjar menyampaikan tentang kebijakan antikorupsi yang bertajuk “Mboten Ngapusi Mboten Ngapusi”. Ia berharap Inspektorat se-Jateng dapat menularkan budaya antikorupsi kepada seluruh rekan-rekan Aparatur Sipil Negara.[]